KIM Tasikmalaya memperkuat literasi digital untuk menekan laju hoaks yang menyebar lebih cepat dari informasi benar.
albadarpost.com, LENSA – Arus informasi yang bergerak tanpa jeda kembali menjadi sorotan pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi bagi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan Cisayong, Kamis, 20 November 2025. Agenda ini digelar untuk memperkuat literasi digital warga, terutama di wilayah Utara Kabupaten Tasikmalaya, yang kian terpapar banjir informasi dari ruang daring. Pemerintah daerah menilai penguatan ini mendesak mengingat hoaks terus beredar dengan kecepatan yang melampaui kemampuan publik untuk memverifikasi.
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya, H. Roni Imroni, S.Sos., M.M., membuka kegiatan sekaligus menegaskan posisi KIM sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Ia menyebut kelompok ini bukan sekadar corong informasi publik, tetapi benteng pertama masyarakat dalam memilah kabar yang valid. Menurutnya, ruang digital yang makin padat informasi menuntut KIM bekerja lebih presisi dan lebih peka terhadap dampak penyebaran kabar yang keliru.
“Kami berharap KIM membantu pemerintah daerah menyaring informasi sebelum sampai ke publik,” ujar Roni di hadapan peserta dari berbagai desa di wilayah Utara Tasikmalaya.
Materi yang diberikan meliputi teknik verifikasi sederhana, cara membaca ulang sumber informasi, hingga pengenalan pola umum kabar palsu yang marak beredar melalui grup percakapan. Diskusi berlangsung intens terutama ketika peserta membahas variasi hoaks yang kian sulit dibedakan dari kabar resmi. Narasumber dari FK KIM, praktisi komunikasi visual, dan pengelola media komunitas memberikan perspektif praktis mengenai bagaimana komunitas dapat mengelola arus informasi secara bertanggung jawab.
Hoaks yang Menyebar Enam Kali Lebih Cepat
Seusai kegiatan, Roni memberikan penjelasan lebih rinci mengenai karakter penyebaran hoaks yang dinilainya semakin agresif. Ia merujuk pada berbagai penelitian internasional yang menunjukkan hoaks menyebar hingga enam kali lebih cepat dibandingkan informasi yang benar. Temuan tersebut, kata Roni, bukan dugaan, melainkan hasil riset yang dikaji dengan metodologi ketat.
Salah satu rujukan utama berasal dari penelitian Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang dipublikasikan dalam jurnal Science. Studi tersebut menelaah lebih dari 126 ribu informasi di internet dan memverifikasinya melalui enam lembaga pengecek fakta internasional, mulai Snopes hingga FactCheck. Hasilnya memperlihatkan dua pertiga informasi yang beredar terbukti palsu, sementara hanya sebagian kecil yang benar-benar faktual.
Penelitian itu juga memperlihatkan perbedaan drastis dalam kecepatan penyebaran. Hoaks hanya memerlukan sekitar 10 jam untuk mencapai 1.500 orang. Informasi benar butuh waktu enam kali lebih lama, sekitar 60 jam, untuk menjangkau audiens yang sama. Temuan lain lebih mengkhawatirkan: satu persen hoaks bisa dibagikan hingga 100 ribu kali, capaian yang jarang ditembus berita faktual.
“Perbandingannya sangat jauh. Informasi benar bergerak seperti lari jarak jauh, sementara hoaks menempuh lintasan sprint,” kata Roni.
Derasnya arus penyebaran hoaks membuat literasi digital menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki warga. Roni menekankan pentingnya jeda sebelum membagikan informasi. Menurutnya, tiga langkah sederhana—memeriksa sumber, tanggal, dan konteks—bisa menahan laju kabar palsu yang seringkali tersebar lebih karena kelalaian daripada niat buruk.
Tanggung Jawab Komunitas di Tengah Ledakan Informasi
Penguatan literasi digital di tingkat komunitas, kata Roni, bukan sekadar program pelatihan, tetapi strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk menjaga ruang informasi tetap sehat. KIM disebutnya memiliki posisi unik karena bekerja di wilayah yang dekat dengan warga sekaligus cukup peka terhadap dinamika sosial di lingkungannya.
Baca juga: Pemprov Jabar Kebut Penataan Bangunan Pesantren untuk Tingkatkan Keamanan
Melalui Bimtek ini, Dishubkominfo berharap KIM dapat membangun sistem internal yang mampu mengidentifikasi dan memfilter konten yang berpotensi menyesatkan. Dengan dukungan pelatihan berkala, pemerintah daerah menilai komunitas memiliki peluang besar untuk menjadi penyeimbang arus informasi yang kerap tak terkendali.
Kegiatan di Cisayong ini menjadi bagian dari rangkaian penguatan KIM yang digelar di beberapa kecamatan lainnya. Konteksnya tetap sama: ruang digital yang makin padat membuat peran warga sebagai penjaga mutu informasi kian penting. Jika kapasitas KIM tidak ditingkatkan, masyarakat akan lebih mudah terseret arus kabar yang tidak terverifikasi.
Penguatan literasi digital KIM menjadi langkah penting untuk menekan laju hoaks dan menjaga ruang informasi Kabupaten Tasikmalaya tetap sehat. (Red/Arrian)
