KUHP baru

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pasal 240 KUHP kini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan penghinaan pemerintah atau lembaga negara. Putusan tersebut juga menyentuh Pasal 241 KUHP, sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai batas antara kritik, penghinaan, dan kebebasan berekspresi. MK mengucapkan Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 pada Jumat, […]

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Penghinaan Presiden kini memiliki batas yang lebih tegas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindak pidana dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyerangan kehormatan Presiden tetap ada, tetapi mekanisme pengaduannya diperjelas. […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Main hakim sendiri masih menjadi fenomena yang berulang di berbagai daerah di Indonesia. Ketika seseorang diduga melakukan tindak kejahatan, tidak sedikit warga yang langsung melakukan pemukulan, pengeroyokan, atau penganiayaan tanpa menunggu proses hukum. Padahal, eigenrichting atau tindakan menghukum sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berujung pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]

albadarpost.com, OPINI – Di tengah meningkatnya transaksi bisnis, kerja sama usaha, jual beli daring, hingga pinjam-meminjam antarindividu, istilah wanprestasi semakin sering muncul. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih mencampurkan wanprestasi, ingkar janji, pelanggaran kontrak, dan tindak pidana dalam satu keranjang yang sama. Akibatnya, ketika salah satu pihak gagal memenuhi isi perjanjian, respons pertama yang muncul […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Jam menunjukkan pukul 01.00 dini hari. Suara karaoke masih terdengar keras dari rumah sebelah. Anak kecil terbangun. Tetangga mulai terganggu. Dulu, situasi seperti ini sering dianggap hal biasa. Paling jauh hanya berujung sindiran atau cekcok kecil antarwarga. Namun sekarang, lewat penerapan Hukum Tetangga 2026 dan KUHP Nasional terbaru, sejumlah gangguan lingkungan mulai […]

Sorotan MUI atas KUHP baru membuka debat batas negara mengatur nikah siri dan poligami serta dampaknya bagi warga. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kembali membuka ruang perdebatan lama: sejauh mana negara berwenang masuk ke wilayah privat warga yang bersinggungan dengan keyakinan agama. Sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap pasal-pasal yang […]

MUI menilai pasal KUHP baru soal nikah siri dan poligami berpotensi bertentangan dengan hukum Islam. albadarpost.com, LIFESTYLE – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengatur pemidanaan terhadap praktik nikah siri dan poligami. MUI menilai pengaturan tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum Islam serta prinsip perdata yang selama […]

KUHP baru menetapkan penghinaan lembaga negara sebagai delik aduan, membatasi pelaporan dan mencegah penyalahgunaan hukum. KUHP Baru Batasi Pelaporan Kasus Penghinaan albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2026 membawa perubahan penting dalam penanganan perkara penghinaan terhadap lembaga negara. Salah satu ketentuan krusial adalah pembatasan hak pelaporan pidana yang kini […]

KUHP baru menetapkan penghinaan lembaga negara sebagai delik aduan, membatasi pelaporan dan mencegah penyalahgunaan hukum. albadarpost.com, OPINI – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2026 membawa satu istilah hukum yang sering terdengar, tetapi belum tentu dipahami publik: delik aduan. Istilah ini menjadi kunci dalam pengaturan kasus penghinaan terhadap lembaga negara yang belakangan banyak […]

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru diuji: solusi kelebihan lapas atau sekadar memindahkan beban ke daerah. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026 menandai perubahan arah pemidanaan di Indonesia. Negara mulai membuka ruang lebih luas bagi pidana nonpemenjaraan, salah satunya melalui pidana kerja sosial. Kebijakan ini bukan sekadar teknis hukum, […]