Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Daerah » FGPCR Minta Pengawasan MBG Ciamis Diperketat

FGPCR Minta Pengawasan MBG Ciamis Diperketat

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
  • visibility 91
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pengawasan MBG Ciamis menjadi perhatian Forum Gerakan Peduli Ciamis Raya (FGPCR). Organisasi tersebut menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendorong pengawasan yang lebih kuat agar pelaksanaan program strategis nasional itu berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

FGPCR menilai besarnya anggaran yang dialokasikan dalam Program Makan Bergizi Gratis menuntut tata kelola yang profesional. Karena itu, organisasi tersebut meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga integritas selama proses pelaksanaan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Meski demikian, FGPCR menegaskan bahwa pernyataannya bukan merupakan tuduhan maupun kesimpulan adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Ciamis.

FGPCR Tegaskan Tidak Menuduh Ada Korupsi

FGPCR menyampaikan bahwa gerakannya berfokus pada penguatan fungsi kontrol sosial, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.

Menurut organisasi tersebut, hingga saat ini mereka tidak menyatakan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ciamis. Namun, mereka memandang pengawasan tetap menjadi kebutuhan penting mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Selain itu, FGPCR menilai keterbukaan informasi dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Oleh sebab itu, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal pelaksanaan MBG secara objektif dan bertanggung jawab.

Kejari Ciamis Didorong Terbuka terhadap Laporan Masyarakat

FGPCR juga meminta Kejaksaan Negeri Ciamis tetap membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan, informasi, maupun temuan apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut FGPCR, setiap laporan masyarakat semestinya memperoleh perhatian sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya, apabila pada masa mendatang ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, proses penegakan hukum diharapkan berjalan secara profesional, objektif, dan tanpa membedakan pihak mana pun.

Dengan demikian, prinsip supremasi hukum tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Di sisi lain, FGPCR menekankan bahwa proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ajak Mitra MBG Jaga Integritas dan Transparansi

Selain mendorong pengawasan aparat penegak hukum, FGPCR mengajak seluruh mitra penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ciamis menjalankan tugas dengan penuh integritas.

Menurut mereka, keberhasilan program nasional tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas seluruh pelaksana.

FGPCR mengingatkan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus bebas dari praktik yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat.

Selanjutnya, organisasi tersebut berharap seluruh pihak dapat menjaga kepercayaan publik dengan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Dukung Keberhasilan Program Nasional

FGPCR kembali menegaskan bahwa mereka tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis.

Sebaliknya, organisasi tersebut menyatakan dukungan terhadap keberhasilan program yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, mereka berpandangan bahwa keberhasilan sebuah program nasional harus berjalan beriringan dengan sistem pengawasan yang kuat, tata kelola yang bersih, serta penegakan hukum yang konsisten apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan alat bukti yang memadai.

Karena itu, FGPCR memastikan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas di Kabupaten Ciamis.

Organisasi tersebut berharap sinergi antara masyarakat, penyelenggara program, dan aparat penegak hukum mampu menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Program sebesar apa pun hanya akan berhasil jika diawasi dengan integritas. Transparansi bukan penghalang pembangunan, melainkan fondasi utama agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat. (GZ)

  • Penulis: redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hari Pantai Nasional

    Hari Pantai Nasional 30 Agustus, Pesan Penting dari Pangandaran

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 24
    • 0Komentar

    albadarpost.com, HUMANIORA – Hari Pantai Nasional atau National Beach Day diperingati setiap 30 Agustus. Momentum ini mengajak masyarakat menghargai pantai sekaligus menjaga kebersihan kawasan pesisir. Bagi masyarakat Priangan Timur, pesan tersebut terasa dekat karena Pantai Pangandaran menjadi salah satu kawasan wisata pesisir penting di Jawa Barat. Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan agar tidak […]

  • Situasi keamanan WNI di Meksiko meningkat pascakerusuhan kartel, Kemlu imbau waspada dan jaga komunikasi KBRI.

    WNI di Meksiko Diminta Siaga, Kerusuhan Kartel Meluas

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 194
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DUNIA – Situasi keamanan WNI di Meksiko kembali menjadi sorotan setelah kerusuhan kartel meningkat di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia di Meksiko dalam kondisi aman. Meski demikian, Kemlu meminta seluruh WNI di Meksiko meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi intensif dengan KBRI Mexico City. Sejak eskalasi keamanan terjadi, pemerintah […]

  • prostitusi online

    Imigrasi Jakarta Barat Tangkap Dua WNA Uzbekistan karena Prostitusi Online

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 245
    • 0Komentar

    Imigrasi Jakarta Barat menangkap dua WNA Uzbekistan yang diduga terlibat prostitusi online di sebuah hotel. albadarpost.com, LENSA – Kantor Imigrasi Jakarta Barat menetapkan dua warga negara asing asal Uzbekistan sebagai pelaku dugaan prostitusi online setelah penangkapan dilakukan di sebuah hotel pada Rabu, 12 November 2025. Kasus ini penting karena memperlihatkan celah pengawasan izin tinggal yang […]

  • Patroli Polres Ciamis

    Tim Maung Galuh Turun Malam, Polres Ciamis Perketat Patroli

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 30
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH – Patroli Polres Ciamis diperkuat pada malam akhir pekan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), personel gabungan bersama Tim Maung Galuh menyasar sejumlah titik keramaian dan lokasi yang dinilai rawan di wilayah Kabupaten Ciamis, Sabtu (29/8/2026). Patroli skala besar tersebut berlangsung mulai pukul 22.00 WIB hingga […]

  • klausula parkir

    Klausula Parkir Dilarang Hukum, Mengapa Masih Marak?

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Klausula parkir yang mengalihkan tanggung jawab dilarang hukum. Negara diuji pada pengawasan dan perlindungan konsumen. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Tulisan kecil di sudut area parkir kerap luput dari perhatian: “kehilangan bukan tanggung jawab pengelola.” Kalimat ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia menyentuh hak dasar konsumen, relasi kuasa antara warga dan pelaku usaha, serta kehadiran negara […]

  • Musda KNPI molor

    Musda KNPI Tasikmalaya Molor, Kritik Halus yang Menyentil Keras

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 184
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pelaksanaan Musda KNPI Kabupaten Tasikmalaya molor menjadi perbincangan dalam agenda Musyawarah Daerah XVI Komite Nasional Pemuda Indonesia. Keterlambatan pembukaan forum ini memicu kritik dari peserta yang menilai disiplin waktu menjadi cerminan profesionalisme organisasi. Musda KNPI yang terlambat, atau keterlambatan forum pemuda ini, langsung memunculkan pertanyaan soal kesiapan panitia dan manajemen acara. […]

expand_less