Mutasi Kajari Jawa Barat 2026, Ini Daftar Lengkapnya

AlbadarPost.com, BERITA DAERAH – Mutasi Kajari Jawa Barat 2026 terjadi. Peta kepemimpinan kejaksaan di sejumlah daerah di Jawa Barat berubah. Masyarakat di Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Tasikmalaya kini akan menghadapi pergantian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan rotasi pejabat struktural pada 29 Juli 2026.

Mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang dilakukan melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 879 Tahun 2026 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan RI.

Priangan Timur Ikut Terdampak Rotasi

Di wilayah Priangan Timur, sejumlah kepala kejaksaan negeri memperoleh penugasan baru di luar Jawa Barat.

Nova Fuspitasari, yang sebelumnya menjabat Kajari Ciamis, dipromosikan sebagai Asisten Pembinaan Kejati Kepulauan Bangka Belitung. Posisi Kajari Ciamis selanjutnya dipercayakan kepada Heru Kamarullah, yang sebelumnya memimpin Kejaksaan Negeri Bima.

Perubahan juga terjadi di Kota Banjar. Lukman Hakim mendapat amanah sebagai Asisten Pengawasan Kejati Sulawesi Tenggara. Jabatan Kajari Kota Banjar kemudian diisi Erianto N, yang sebelumnya bertugas sebagai Jaksa Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Sementara itu, Kabupaten Tasikmalaya juga memiliki pimpinan baru. Jemmy Novian Tirayudi dipromosikan menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalimantan Barat, sedangkan posisi Kajari Kabupaten Tasikmalaya kini dijabat Aka Kurniawan, sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.

Mutasi Kajari Jawa Barat 2026, Kajati Berganti

Rotasi tidak hanya menyentuh tingkat kejaksaan negeri. Pucuk pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga mengalami perubahan.

Dr. Sutikno mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Jabatan yang ditinggalkannya kini diemban Mohammad Teguh Darmawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung.

Sejumlah Kajari Lain Juga Dimutasi

Selain wilayah Priangan Timur, pergantian kepala kejaksaan negeri juga terjadi di beberapa daerah lain di Jawa Barat.

Denny Achmad, sebelumnya Kajari Kabupaten Bogor, dipromosikan menjadi Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta dan digantikan Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe.

Di Kejari Cimahi, Banu Laksamana mendapat penugasan baru sebagai Kepala Subdirektorat Pendapat Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Posisi Kajari Cimahi selanjutnya diisi Neneng Rahmadini.

Mutasi juga dilakukan terhadap Yussie Cahaya Hudaya, yang sebelumnya memimpin Kejari Cianjur dan kini dipercaya menjadi Asisten Pembinaan Kejati Kalimantan Selatan. Jabatan Kajari Cianjur kemudian diisi Suci Wijayanti.

Sementara itu, Sukma Djaya Negara meninggalkan Kejari Majalengka setelah mendapat penugasan sebagai Kepala Subdirektorat V.A pada Direktorat V Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Posisinya kini ditempati Regie Komara NA.

Ada Promosi ke Jajaran Kejati Jawa Barat

Dalam rotasi yang sama, tiga kepala kejaksaan negeri dipercaya memperkuat jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Apsari Dewi, sebelumnya Kajari Purwakarta, diangkat sebagai Asisten Pembinaan Kejati Jawa Barat. Agung Arifianto, yang sebelumnya menjabat Kajari Kota Bogor, dipercaya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Barat.

Sementara Sulvia Triana Hapsari, sebelumnya Kajari Kota Bekasi, mendapat amanah sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jawa Barat.

Perubahan tersebut diikuti pengisian jabatan baru, yakni Yudhi Kurniawan sebagai Kajari Purwakarta, Agus Wirawan Eko Saputro sebagai Kajari Kota Bogor, dan Diana Wahyu Widiyanti sebagai Kajari Kota Bekasi.

Dalam keputusan yang sama, Agus Chandra juga ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Rotasi pejabat struktural merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan penyegaran organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penyesuaian kebutuhan organisasi sekaligus pengisian jabatan strategis di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di berbagai daerah. (Red)