Deretan tokoh antikorupsi dunia kembali disorot jelang Hakordia 2025 sebagai inspirasi integritas publik.
albadarpost.com, PELITA – Menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, deretan tokoh antikorupsi dari berbagai negara kembali mendapat sorotan. Kiprah mereka penting karena memberi bukti bahwa perubahan menuju pemerintahan bersih selalu dimulai dari keberanian individu. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, keteladanan semacam ini memberi arah baru bagi warga untuk menuntut transparansi dan tanggung jawab.
Gerakan Global yang Dibentuk oleh Keberanian Individu
Perlawanan terhadap praktik korupsi di banyak negara lahir dari upaya personal yang konsisten. Di Rusia, nama Alexei Navalny menjadi simbol perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Melalui investigasi berbasis data dan rekaman video yang menyasar elite politik, Navalny membangun Anticorruption Foundation (FBK) sebagai pusat pelaporan publik. Karyanya mengubah gerakan sipil di Rusia yang sebelumnya pasif menjadi lebih vokal.
Di Tiongkok, upaya pemberantasan korupsi bergerak dalam skala besar ketika Wang Qishan memimpin komisi disiplin Partai Komunis. Ribuan pejabat ditindak dalam operasi yang menjadi salah satu kampanye antikorupsi terbesar abad ini. Penindakan di negara birokratis raksasa itu memperlihatkan bahwa pembenahan institusi memerlukan otoritas kuat dan konsistensi.
Kisah berbeda hadir dari Afrika Timur melalui John Githongo. Mantan pejabat Kenya yang mundur dari jabatannya itu memilih membuka skandal Anglo-Leasing, salah satu kasus korupsi paling mahal dalam sejarah negara tersebut. Setelah keluar dari pemerintahan, ia terus memperkuat gerakan masyarakat sipil melalui Inuka Kenya Trust dan keterlibatannya di Transparency International.
Latar perjuangan berbeda datang dari India. Aruna Roy, mantan birokrat yang memilih jalan aktivisme, menjadi arsitek lahirnya Undang-Undang Hak atas Informasi (RTI). Regulasi itu kini digunakan jutaan warga untuk menuntut keterbukaan dokumen publik. Roy dan organisasi MKSS yang ia bangun membuka akses transparansi bagi pekerja pedesaan yang selama ini tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Di Gabon, Gregory Ngbwa Mintsa mempelopori gerakan “Ca suffit comme ça” yang menuntut reformasi politik. Mintsa juga menggugat pejabat tinggi atas dugaan penyalahgunaan dana negara. Keberaniannya membuatnya diganjar Integrity Award pada 2010.
Tokoh Antikorupsi Indonesia dan Jejak Integritasnya
Indonesia memiliki daftar panjang tokoh antikorupsi yang membentuk fondasi moral kebijakan publik. Mohammad Hatta, wakil presiden pertama, menjadi rujukan kesederhanaan pejabat negara. Ia pernah mengembalikan sisa dana operasional yang bukan haknya dan menolak fasilitas negara yang tidak semestinya. Prinsipnya tentang integritas pribadi menjadi standar etika yang masih relevan hingga kini.
Baca juga: Polisi Ungkap Motif Ibu Buang Bayi Citayam di Toilet Stasiun
Baharuddin Lopa muncul sebagai figur lain yang tegas dan bersih. Saat menjadi jaksa agung, ia menolak semua bentuk gratifikasi, bahkan dalam bentuk potongan harga. Pendiriannya membuat banyak perkara korupsi besar berani disentuh pada masanya.
Hoegeng Iman Santoso, kapolri 1968–1971, tetap dikenal sebagai polisi paling jujur yang pernah dimiliki Indonesia. Ia menolak hadiah, menyemir sepatu sendiri, dan menindak penyimpangan internal tanpa kompromi. Sikapnya memperlihatkan bahwa tata kelola kepolisian hanya bisa dibangun dari teladan di pucuk pimpinan.
Mar’ie Muhammad, Menteri Keuangan era Orde Baru yang mendapat julukan Mr Clean, memperkuat integritas di sektor pajak. Ia menindak lebih dari seribu pegawai bermasalah dan menolak suap dalam jabatan apa pun. Reformasi perpajakan yang ia pimpin menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh menjadi ruang percaloan.
Generasi baru gerakan antikorupsi Indonesia turut diperkuat oleh Sely Martini dari ICW. Ia dikenal kritis dalam isu kehutanan dan lingkungan, serta turun langsung ke lapangan untuk memeriksa praktik koruptif sektor sumber daya alam. Dedikasinya membuatnya meraih International Honesty Award 2014.
Mengapa Keteladanan Masih Penting
Dalam ekosistem politik yang serba transaksional, figur publik yang jujur menawarkan penyeimbang. Kisah mereka tidak hanya relevan pada ranah moral, tetapi juga menentukan kualitas pelayanan publik. Keberadaan tokoh antikorupsi memungkinkan warga melihat bahwa integritas bukan utopia, melainkan pilihan yang dapat dilakukan oleh siapa pun.
Keteladanan tokoh antikorupsi menunjukkan perubahan dimulai dari keberanian individu melawan penyalahgunaan kekuasaan. (Red/Arrian)
