Kasus Pemerasan Rp 1,8 Miliar Pengusaha Batik Trusmi Cirebon Tuntas Setelah Dedi Mulyadi Turun Tangan
Kasus pemerasan Rp 1,8 miliar pengusaha Batik Trusmi Cirebon tuntas dalam lima menit usai Dedi Mulyadi turun tangan.
Kasus Pemerasan Rp 1,8 Miliar Selesai dalam Lima Menit
albadarpost.com, LENSA – Setelah hampir setahun terbelit dalam dugaan pemerasan senilai Rp 1,8 miliar, pengusaha Batik Trusmi Cirebon, Ibnu Riyanto, akhirnya bisa bernapas lega. Persoalan yang sempat menguras tenaga dan pikiran itu diselesaikan hanya dalam waktu lima menit setelah mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun tangan langsung.
Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @ibnutrusmigroup, Ibnu membagikan kisah perjuangannya melawan tekanan dan ketidakpastian. Ia mengaku sudah menempuh berbagai upaya, mulai dari jalur hukum hingga mediasi informal, namun hasilnya nihil. Hingga suatu hari, langkah nekatnya mengirim pesan langsung kepada Dedi Mulyadi menjadi titik balik.
“Saya lihat beliau selalu menyelesaikan masalah rakyat dengan berani. Maka saya memberanikan diri menghubungi,” tulis Ibnu dalam unggahan pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Respons cepat datang dari Dedi. Lewat pesan singkat, ia meminta Ibnu membuat surat resmi dan menembuskannya langsung kepadanya. “Mas bikin surat ke institusi itu, tembuskan ke saya. Saya akan langsung forward dan tangani,” kata Dedi, sebagaimana diceritakan Ibnu.
Tak butuh waktu lama, Dedi mengundang Ibnu bertemu. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit itu, Dedi langsung mengambil langkah konkret. Lima menit kemudian, perkara yang menjerat Ibnu selama hampir setahun dinyatakan selesai.
“Saya hanya bisa diam, terharu, dan merinding,” tulis Ibnu. “Masalah yang menekan saya selama berbulan-bulan selesai begitu saja setelah beliau turun tangan.”
Dedi Mulyadi Ambil Alih Penanganan
Ketika dikonfirmasi, Dedi Mulyadi membenarkan telah menerima laporan dugaan pemerasan Batik Trusmi Cirebon tersebut. Ia menjelaskan, kasus itu bermula dari adanya pihak swasta yang mengklaim lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan kemudian meminta uang kepada Ibnu.
“Dia diminta Rp 1,8 miliar oleh pihak swasta yang mengaku punya hak atas lahan KAI,” ujar Dedi, Rabu (29/10/2025).
Mendengar laporan itu, Dedi segera meminta Ibnu membuat surat resmi untuk disampaikan kepada instansi terkait. Surat tersebut diteruskan kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian guna memverifikasi klaim lahan yang dijadikan dasar permintaan uang tersebut.
Respons pemerintah pusat datang cepat. “Dalam lima menit langsung dijawab dan diinstruksikan, selesai,” ujar Dedi.
Menurut hasil klarifikasi, tidak ada kerja sama antara PT KAI dengan pihak swasta yang mengaku memiliki wewenang terhadap lahan itu. “PT KAI tidak pernah punya perjanjian kerja sama dengan pihak yang meminta uang itu,” tegas Dedi.
Setelah langkah resmi ditempuh, tidak ada lagi pihak yang berani menekan pengusaha Batik Trusmi Cirebon tersebut. “Mungkin masalahnya sudah selesai. Enggak berani lagi tuh minta Rp 1,8 miliar,” pungkasnya.
Pelajaran dari Kasus Batik Trusmi
Bagi Ibnu Riyanto, pengalaman ini bukan sekadar penyelesaian kasus, melainkan pelajaran tentang pentingnya keberpihakan pejabat publik terhadap rakyat kecil. Ia menilai langkah cepat Dedi Mulyadi menunjukkan teladan nyata tentang kepemimpinan yang berpihak pada kebenaran.
Baca juga: Kerugian Rp1 Miliar Akibat Pembatalan Naming Rights Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi
“Saya hanya bisa diam, terharu, dan merinding,” tulis Ibnu dalam unggahan lanjutan. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberanian serta ketegasan Dedi Mulyadi dalam membela pelaku usaha lokal yang menjadi korban praktik pemerasan.
Kasus pemerasan Batik Trusmi Cirebon ini memperlihatkan bahwa kehadiran pemimpin yang responsif bisa menjadi pembeda antara keputusasaan dan keadilan. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya sistem birokrasi yang cepat dan transparan, agar pelaku usaha tidak menjadi korban pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Penyelesaian Cepat, Cermin Keberpihakan
Kecepatan penyelesaian kasus ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menangani persoalan hukum yang melibatkan masyarakat. Pendekatan langsung dan responsif seperti yang dilakukan Dedi Mulyadi menjadi contoh nyata kepemimpinan solutif di tengah sistem yang kerap berbelit.
Dalam lima menit, sesuatu yang tertahan setahun bisa diselesaikan. Sebuah kisah kecil dari Cirebon yang memberi pelajaran besar tentang arti kepemimpinan, keadilan, dan empati sosial.
Kasus pemerasan Batik Trusmi Cirebon selesai dalam lima menit setelah Dedi Mulyadi turun tangan langsung menyelesaikannya. (Red)
