albadarpost.com, BERITA DAERAH – Definisi gubernur religius menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan pandangannya saat Safari Tarawih Keliling di Tasikmalaya. Ia menegaskan bahwa makna gubernur religius bukan sekadar simbol keagamaan, melainkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Bahkan, ia menyampaikan pernyataan tegas yang langsung menyita perhatian jamaah.
“Religius itu ketika rakyat tidak lapar, sekolah gratis, rumah sakit terbuka,” ujar Dedi Mulyadi di hadapan masyarakat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Safari Ramadan di Lapangan Tanjung Pura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu malam (25/02/2026).
Tekankan Kesejahteraan sebagai Ukuran Religius
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa definisi gubernur religius harus diukur melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya hadir dalam acara keagamaan, tetapi harus memastikan rakyat hidup layak.
Ia menyebutkan beberapa indikator konkret. Pertama, masyarakat terbebas dari rasa lapar. Kedua, anak-anak bisa bersekolah tanpa biaya. Ketiga, rumah sakit melayani warga tanpa diskriminasi. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya infrastruktur jalan yang baik, harga hasil panen yang menguntungkan petani, serta pelayanan publik tanpa pungutan liar.
Karena itu, ia menilai religiusitas pemimpin tidak berdiri pada retorika. Sebaliknya, religiusitas terlihat dari keberanian membuat kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
Safari Ramadan Jadi Momentum Silaturahmi
Safari Tarawih Keliling tersebut turut dihadiri Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi. Selain itu, hadir pula jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat setempat.
Dalam suasana Ramadan yang khidmat, kegiatan itu diisi dengan pengajian dan tausiyah kebangsaan. Namun demikian, pernyataan Dedi Mulyadi tentang definisi gubernur religius menjadi bagian yang paling banyak diperbincangkan.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya di tengah masyarakat bukan karena kepentingan politik. Menurutnya, ia datang untuk memastikan aspirasi warga terdengar langsung.
“Saya bertemu rakyat bukan karena ingin dipilih, tetapi karena cinta yang tidak pernah padam,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons hangat dari jamaah yang memadati lapangan.
Religius Bukan Sekadar Simbol
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa pemimpin religius harus menghadirkan rasa aman dan keadilan sosial. Ia mengaitkan nilai keagamaan dengan tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk membuka akses layanan publik secara transparan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, ketersediaan air bersih, serta pelayanan kantor pemerintahan tanpa pungutan tambahan. Baginya, langkah-langkah tersebut mencerminkan praktik nilai keagamaan dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, definisi gubernur religius menurut Dedi Mulyadi berakar pada pelayanan publik yang optimal. Ia mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk bekerja dengan integritas, terutama selama Ramadan.
Baca juga: Alasan Masakan Rumahan Paling Istimewa
Respons Pemerintah Daerah
Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Jawa Barat dalam rangkaian Safari Ramadan tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin kuat.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia juga mengajak warga memanfaatkan momentum Ramadan untuk mempererat persaudaraan.
Kegiatan Safari Tarawih Keliling ini menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, berbagai aspirasi dapat disampaikan secara terbuka.
Pernyataan Dedi Mulyadi mengenai definisi gubernur religius menegaskan bahwa kepemimpinan harus berorientasi pada kesejahteraan nyata. Ia mengaitkan nilai keimanan dengan tanggung jawab sosial dan pelayanan publik yang bersih.
Melalui Safari Ramadan di Tasikmalaya, ia kembali menekankan bahwa religiusitas pemimpin tercermin dari kebijakan yang menghapus kelaparan, membuka akses pendidikan, serta menjamin layanan kesehatan bagi semua warga. (ARR)
