albadarpost.com, HUMANIORA – Janji pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Maret 2026 kembali menguat, tetapi kegelisahan guru dan dosen belum sepenuhnya reda. Hingga akhir Januari, pencairan TPD tertunda karena anggaran belum tersedia dalam pagu awal Kementerian Agama.
Bagi guru dan dosen di bawah naungan Kemenag, tunjangan profesi bukan sekadar tambahan penghasilan. Dana tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga sekaligus bentuk pengakuan negara atas profesionalitas pendidik. Ketika pencairan tersendat, dampaknya langsung terasa.
Target Maret 2026 Jadi Harapan Baru
Pemerintah menargetkan pencairan TPG mulai Maret 2026 dengan skema pembayaran rapel sejak Januari. Target ini muncul setelah Kemenag mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk menutup kekurangan anggaran tunjangan.
Langkah tersebut memberi harapan, terutama bagi guru dan dosen yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru dan sertifikasi dosen pada tahun sebelumnya. Mereka masuk dalam kelompok penerima baru yang belum terakomodasi dalam anggaran awal.
Baca juga: APBN 2026 Digugat Mahasiswa dan Guru Honorer
Namun, di balik target itu, ketidakpastian masih membayangi. Proses persetujuan ABT membutuhkan waktu dan koordinasi lintas kementerian. Selama persetujuan belum turun, pencairan TPD tertunda tetap menjadi persoalan utama.
Risiko Keterlambatan Masih Mengintai
Jika target Maret 2026 meleset, risikonya tidak kecil. Kepercayaan guru dan dosen terhadap perencanaan anggaran pemerintah bisa terkikis. Masalah ini bukan kali pertama terjadi, sehingga publik mulai mempertanyakan konsistensi kebijakan.
Selain itu, tekanan ekonomi berpotensi meningkat. Banyak pendidik mengandalkan tunjangan profesi untuk kebutuhan rutin, cicilan, hingga biaya pendidikan anak. Ketika dana belum cair, ruang keuangan mereka menyempit.
Risiko lainnya muncul pada stabilitas sektor pendidikan. Ketidakpastian berkepanjangan dapat memicu reaksi kolektif dari komunitas guru dan dosen, mulai dari desakan terbuka hingga tuntutan kebijakan yang lebih tegas.
Upaya Kemenag Mengejar Kepastian
Kemenag menyadari besarnya dampak keterlambatan ini. Selain mengajukan ABT, kementerian juga mempercepat validasi data penerima tunjangan. Langkah tersebut bertujuan agar pencairan dapat langsung berjalan saat anggaran tersedia.
Baca juga: Statistik & Rekam Jejak Maarten Paes
Koordinasi dengan Kementerian Keuangan menjadi kunci. Persetujuan anggaran tambahan menentukan apakah target Maret 2026 bisa direalisasikan sesuai rencana. Pemerintah ingin memastikan proses berjalan akuntabel tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Pengamat kebijakan menilai kasus ini menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran berbasis data. Jumlah guru dan dosen penerima tunjangan dapat diproyeksikan lebih awal, sehingga kebutuhan anggaran semestinya masuk dalam pagu sejak awal tahun.
Menunggu Realisasi, Bukan Sekadar Janji
Bagi guru dan dosen, janji pencairan belum cukup. Mereka menunggu realisasi konkret. Target Maret 2026 akan menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan pendidik.
Jika pencairan berjalan sesuai rencana, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik. Sebaliknya, kegagalan hanya akan memperpanjang daftar masalah klasik dalam pengelolaan tunjangan profesi.
Kini, semua mata tertuju pada keputusan anggaran. Guru dan dosen berharap negara hadir dengan kepastian, bukan sekadar target yang kembali bergeser. (ARR)
