Kesbangpol Jabar memperketat pencegahan radikalisme digital yang menyasar anak muda melalui game dan algoritma media sosial.
albadarpost.com, PELITA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat memperketat langkah pencegahan radikalisme digital yang kini menyasar anak muda melalui pola penyusupan baru, termasuk konten video gim dan algoritma media sosial. Perubahan strategi ini penting karena kanal rekrutmen ekstrem bukan lagi tatap muka, melainkan masuk lewat ruang digital yang tidak diawasi orang dewasa.
Kepala Kesbangpol Jabar, Wahyu Mijaya, menyampaikan bahwa ancaman ekstremisme berkembang lebih halus dibanding lima atau sepuluh tahun lalu. Menurutnya, platform video gim mulai dimanfaatkan untuk membentuk persepsi kekerasan sebelum disusupi ideologi teror. “Terorisme sekarang sudah masuk melalui berbagai game yang dimainkan anak-anak. Setelah diarahkan pada kekerasan, kemudian masuk pada pemahaman terorisme,” ujarnya dalam keterangan di Kuningan, Jawa Barat.
Pada beberapa model gim, Wahyu mengatakan terdapat simulasi yang menyerupai pembuatan bahan peledak. Praktik itu menjadi saluran baru bagi narasi ekstrem, yang sulit dipantau karena tidak muncul dalam ruang publik seperti forum terbuka atau kelompok pengajian.
Pola Penyusupan dan Kerentanan Anak Muda
Kesbangpol Jabar menilai radikalisme digital memanfaatkan fase psikologis anak muda yang masih mencari identitas. Minimnya kemampuan menyaring informasi membuat mereka mudah menerima narasi manipulatif yang dikemas sebagai hiburan. Disebutkan, algoritma media sosial memperkuat proses itu karena terus mendorong konten bernuansa negatif atau kekerasan kepada pengguna yang sudah berinteraksi dengan tema serupa.
“Kalau algoritma terus memasukkan isu negatif kepada anak-anak, itu akan menjadi pemahaman mereka. Di era post-truth, kebenaran sering dianggap berdasarkan seberapa masif isu itu beredar, bukan faktanya,” kata Wahyu. Menurutnya, pola ini membentuk persepsi yang keliru karena anak muda tidak lagi mencari keabsahan sumber informasi, melainkan mengikuti tren yang tampak dominan.
Pada level teknis, radikalisme lama membutuhkan rekrutmen tatap muka. Pendekatan baru sepenuhnya digital dan jauh lebih sulit diidentifikasi. Kontak pertama sering dimulai melalui komentar anonim atau fitur obrolan di game daring. Dari sana, penyusupan berlanjut ke komunitas tertutup, di mana wacana ekstrem dikembangkan secara bertahap.
Program Pencegahan Bersama Densus 88
Untuk menekan risiko eskalasi radikalisme digital, Kesbangpol Jabar tengah menyusun program pencegahan bersama Densus 88 Antiteror. Program ditargetkan menjangkau siswa tingkat sekolah yang dianggap paling rentan terhadap narasi ekstrem di internet. Pendekatan ini menyasar dua lapis: edukasi dasar terhadap siswa, dan peringatan dini terhadap materi digital yang berisiko.
Baca juga: Pemerintah Hapus Bukti Tanah Adat Mulai 2026, Warga Wajib Sertifikasi
Wahyu mengatakan upaya edukasi tidak cukup hanya untuk anak muda. Kesbangpol menilai para ibu memiliki peran pengawasan signifikan. “Jika ibu terpapar, dampaknya bisa langsung menjangkau anak-anak. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya. Dalam banyak kasus, orang tua tidak menyadari bahwa konten berbahaya masuk melalui perangkat rumah tangga: ponsel, PC, atau konsol game.
Selain pelatihan literasi digital, Kesbangpol Jabar menekankan peran pendidikan karakter sebagai fondasi utama pencegahan. Wawasan kebangsaan ditekankan sebagai pijakan nilai, bukan sekadar materi hafalan. “Kalau jati diri mereka kuat, sebesar apa pun pengaruh luar, mereka tetap punya pijakan yang benar,” kata Wahyu.
Pendekatan ini menempatkan fase psikologis remaja sebagai variabel utama. Penguatan identitas kultural dan moral dianggap lebih efektif dibanding sekadar pembatasan akses teknologi. Kebijakan represif, seperti pemblokiran gim, berisiko kontra produktif karena akan memindahkan aktivitas ekstrem ke ruang digital lain yang lebih tertutup.
Analisis Dampak dan Tantangan Implementasi
Kebijakan pencegahan radikalisme digital di Jawa Barat merefleksikan tantangan baru dalam pengelolaan ruang siber. Algoritma media sosial berperan sebagai percepatan distribusi wacana ekstrem. Jika model konsumsi konten tidak dikontrol, remaja terbiasa menyerap pola pikir berbasis kekerasan tanpa memahami konsekuensinya.
Keterlibatan Densus 88 menunjukkan pemerintah mulai menggeser langkah dari sekadar edukasi ke pencegahan berbasis intelijen. Namun, persoalan utama tetap pada titik pengawasan. Rekrutmen digital berlangsung cepat, terfragmentasi, dan sering kali melewati platform yang tidak dipahami orang tua atau guru.
Pemerintah daerah tidak menjelaskan secara detail mekanisme pemantauan konten, termasuk indikator bahaya atau standar pelaporan. Tanpa pedoman teknis yang jelas, sekolah berpotensi mengalami kesulitan dalam membedakan ruang ekspresi kreatif dan tanda awal penyusupan ekstremisme. Tantangan ini akan menentukan efektivitas program ke depan.
Kesbangpol Jabar memperketat pencegahan radikalisme digital. Anak muda menjadi target utama perlindungan melalui edukasi sekolah dan penguatan karakter. (Red/Asep Chandra)
