Paket C DPR Jadi Sorotan

albadarpost.com, HUMANIORA – Pendidikan kesetaraan kembali mencuri perhatian publik setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkap fakta penting di hadapan DPR RI. Ia menyebut sejumlah anggota DPR merupakan lulusan Paket C, sebuah jalur pendidikan nonformal yang setara dengan SMA.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Abdul Mu’ti menyampaikan hal itu saat membahas peran pendidikan kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional.

“Di DPR ini pun banyak yang merupakan lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti di ruang rapat Komisi X.

Ungkapan itu langsung menarik perhatian peserta rapat. Fakta tersebut sekaligus menegaskan bahwa jalur pendidikan nonformal mampu mengantarkan seseorang ke posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Paket C DPR Perlihatkan Peran Nyata Pendidikan Nonformal

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Paket C memiliki status hukum yang sama dengan pendidikan formal tingkat menengah atas. Program ini hadir untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, kondisi sosial, atau faktor geografis.

Baca juga: Solusi Pascapanen Singkong, Cerita Mahasiswa dan UMKM Desa

Ia menyebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi penggerak utama pendidikan kesetaraan di berbagai daerah. Melalui PKBM, peserta didik tetap memperoleh hak belajar tanpa harus mengikuti sistem sekolah reguler.

Dalam sejumlah kunjungan kerja ke daerah, Abdul Mu’ti menemukan PKBM yang menampung ratusan peserta didik. Pesertanya berasal dari latar belakang usia dan profesi yang beragam, mulai dari pekerja hingga kepala keluarga.

Menurutnya, Paket C tidak sekadar memberi ijazah. Program ini membuka akses ke pendidikan lanjutan, dunia kerja, hingga ruang politik. Fakta tentang Paket C DPR menjadi bukti konkret dari fungsi tersebut.

“Pendidikan kesetaraan bukan pelengkap, tapi solusi,” ujarnya.

Sorotan DPR dan Dorongan Penguatan Kesetaraan

Pernyataan Mendikdasmen tersebut memicu diskusi di internal Komisi X DPR RI. Sejumlah anggota menilai pendidikan kesetaraan perlu memperoleh dukungan yang lebih kuat, terutama dari sisi kebijakan dan pendanaan.

Legislator menyoroti masih adanya stigma terhadap lulusan Paket C di tengah masyarakat. Padahal, keberadaan lulusan Paket C di parlemen menunjukkan bahwa kompetensi tidak ditentukan oleh jalur pendidikan semata.

Baca juga: Pelajaran Ikhtiar yang Sering Kita Lupa

Isu Paket C DPR kemudian berkembang menjadi pembahasan tentang pemerataan akses pendidikan nasional. DPR mendorong pemerintah memastikan mutu pendidikan kesetaraan terus meningkat tanpa menghilangkan fleksibilitasnya.

Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pendidikan nonformal sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Ia menilai kualitas dan akses harus berjalan beriringan agar pendidikan benar-benar inklusif.

Dengan sorotan ini, pendidikan kesetaraan kembali mendapat panggung dalam perumusan kebijakan. Paket C tidak lagi berada di pinggiran, tetapi tampil sebagai jalur sah yang melahirkan warga negara aktif, termasuk para legislator. (AC)