Junta Myanmar Gempur Pusat Scam Online, Ribuan Warga China Lari ke Thailand

Militer Myanmar gencar memberantas jaringan scam online di perbatasan, ratusan bangunan dihancurkan dan ribuan warga China kabur ke Thailand.

Operasi Militer Myanmar Hancurkan Pusat Scam Online

albadarpost.com, HUMANIORA – Junta militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran untuk membongkar jaringan scam online yang menjamur di wilayah perbatasan. Aksi ini menjadi langkah paling agresif dalam beberapa tahun terakhir melawan kejahatan siber yang telah mencoreng reputasi Myanmar di mata dunia.

Pada akhir Oktober 2025, lebih dari 1.000 orang—mayoritas warga negara China—kabur ke Thailand setelah pasukan Myanmar menggerebek salah satu kompleks penipuan daring terbesar di wilayah itu. Militer kemudian menyatakan akan menghancurkan hampir 150 bangunan yang digunakan sebagai pusat operasi penipuan digital.

Langkah ini merupakan bagian dari operasi keamanan nasional untuk menekan industri kejahatan lintas negara yang selama ini beroperasi di daerah tak sepenuhnya dikendalikan pemerintah pusat. Menurut laporan The Global New Light of Myanmar edisi Minggu, 9 November 2025, total ada 148 bangunan yang diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan penipuan tersebut.

Kampanye ini sekaligus menjadi ujian bagi junta militer yang menghadapi tekanan ganda—konflik bersenjata dalam negeri dan desakan diplomatik dari China serta negara-negara Asia Tenggara untuk memberantas kejahatan lintas batas.

Mengapa Scam Online Tumbuh Subur di Myanmar

Dalam beberapa tahun terakhir, Myanmar berubah menjadi salah satu pusat kejahatan siber di Asia Tenggara. Kawasan perbatasan seperti Shan dan Kayin menjadi sarang pusat scam online karena lemahnya tata kelola dan situasi politik yang tidak stabil.

Menurut analis dari Council on Foreign Relations, Clara Fong dan Abi McCowan, akar persoalan ini berawal dari perang saudara dan lemahnya pemerintahan pascakudeta militer 2021. Setelah kudeta, kelompok etnis bersenjata memperkuat posisi di wilayah perbatasan. Di tengah kekosongan hukum dan otoritas, sindikat kejahatan memanfaatkan celah tersebut untuk membangun pusat operasi mereka.

Wilayah perbatasan Myanmar yang berbatasan dengan China, Laos, India, dan Thailand menjadi ladang ideal: minim kontrol, tetapi mudah diakses oleh jaringan lintas negara. Beberapa kelompok bersenjata bahkan diduga menerima keuntungan dari kegiatan ini melalui pajak informal dan suap yang dibayarkan sindikat scam.

Situasi ini juga tak bisa dilepaskan dari kebijakan keras Beijing menindak perjudian lintas batas dan pencucian uang di Makau. Tindakan itu mendorong pelaku kriminal mencari tempat baru, dan Myanmar muncul sebagai lokasi yang “aman” karena lemahnya penegakan hukum.

Jaringan Kejahatan dan Perdagangan Manusia

Di balik bisnis scam online, tersimpan kejahatan kemanusiaan yang mengerikan. Ribuan orang direkrut secara ilegal, dijanjikan pekerjaan, lalu dijadikan pekerja paksa di pusat-pusat kejahatan digital.

Data Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia memperkirakan lebih dari 200.000 orang telah menjadi korban perdagangan manusia ke Myanmar dan Kamboja. Mereka berasal dari berbagai negara—mulai dari China, Filipina, hingga sejauh Brasil, Kenya, dan Belanda.

Mereka dipaksa bekerja dengan jam kerja panjang tanpa upah layak, disiksa jika menolak, dan tak jarang dijual kembali antar sindikat. Laporan investigatif menunjukkan bahwa banyak korban dipaksa menjalankan operasi penipuan daring yang menargetkan korban di seluruh dunia.

Tekanan internasional pun meningkat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris memberlakukan sanksi terkoordinasi terhadap entitas yang terlibat dalam scam online di Myanmar dan Kamboja sejak akhir 2023.

Tekanan China dan Dinamika Politik Baru

China menjadi negara paling keras menekan junta Myanmar. Banyak warga negaranya menjadi korban—baik sebagai pelaku yang direkrut paksa maupun sebagai korban penipuan.

Baca juga: Pendamping PKH di Pamekasan Diperiksa Usai Dugaan Pemotongan Bansos

Awalnya, Beijing mendukung pemerintahan junta demi stabilitas proyek Belt and Road Initiative. Namun sikap itu berubah setelah meningkatnya kasus penipuan yang menjerat warga China. Dalam langkah yang jarang terjadi, tiga kelompok pemberontak etnis di utara Myanmar melancarkan serangan terkoordinasi terhadap pangkalan militer junta, dengan alasan menghancurkan pusat-pusat scam.

Banyak pengamat menilai serangan ini mendapat restu terselubung dari Beijing. Hasilnya, lebih dari 40.000 warga negara China dipulangkan dari kawasan konflik tersebut. Namun, alih-alih berhenti, sindikat kriminal justru memindahkan operasi ke Negara Bagian Karen, wilayah timur Myanmar yang berbatasan langsung dengan Thailand.

Thailand kini menghadapi tantangan baru: arus pengungsi, ancaman keamanan, dan reputasi sebagai jalur lintas bagi kejahatan digital. Pemerintah Thailand sendiri sempat memulangkan hampir 1.000 warga China pada Maret 2024 hasil operasi gabungan dengan pihak Myanmar.

Dampak Regional

Operasi militer Myanmar terhadap pusat scam online menandai babak baru dalam perang melawan kejahatan digital di Asia Tenggara. Namun, tanpa reformasi tata kelola dan penguatan hukum sipil, upaya ini hanya akan memindahkan masalah dari satu wilayah ke wilayah lain.

Kejahatan siber lintas negara kini menjadi tantangan bersama. Lemahnya koordinasi antarnegara dan keterlibatan aktor bersenjata lokal menjadikan Myanmar simbol dari kompleksitas dunia digital gelap—tempat di mana perang, bisnis ilegal, dan politik saling bertautan.

Operasi militer Myanmar bongkar jaringan scam online, ungkap relasi kejahatan siber, perang saudara, dan tekanan politik kawasan. (Red)