Akses KUR Bekasi Dikeluhkan Rumit, Pemkab Janji Permudah Proses Kredit

Akses KUR Bekasi dipercepat untuk menekan ketergantungan UMKM pada pinjaman ilegal dan rentenir.

albadarpost.com, HUMANIORA – Pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi kembali menyoroti akses KUR Bekasi yang dinilai belum mudah dan cepat. Mereka menyampaikan keluhan soal syarat jaminan, proses verifikasi yang panjang, hingga ketidakpastian persetujuan. Kondisi ini membuat sebagian pengusaha kecil meminjam modal dari rentenir meski beban bunganya jauh lebih tinggi. Situasi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung pada keberlanjutan usaha warga.

Keluhan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi KUR Perumahan dan KPR FLPP di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat, 21 November 2025. Pertemuan itu membuka kembali persoalan klasik UMKM: birokrasi lambat dan akses pembiayaan yang tidak selalu berpihak pada pelaku usaha kecil.

Persoalan Akses Modal yang Menghambat UMKM

Bagi Devi, 46 tahun, produsen bumbu rendang yang sudah bertahan satu dekade, pengajuan KUR masih menjadi tembok tebal. Ia menilai persyaratan, terutama jaminan, membuat pelaku UMKM enggan atau bahkan tidak bisa mengakses pembiayaan formal.

“Persyaratannya susah, aksesnya enggak gampang. Terutama soal jaminan. Kami minta dipermudah,” kata Devi. Ia berharap bisa mendapatkan pembiayaan antara Rp100 juta hingga Rp500 juta untuk memperluas produksi dan menutup kebutuhan rumah tangga.

Rini, 37 tahun, pengusaha katering, juga terhalang masalah administratif. Catatan negatif pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akibat kehilangan mobil membuatnya tersandung BI Checking, sehingga pengajuan kredit ke bank ditolak. “Akhirnya saya pakai rentenir karena pinjem ke bank sulit. Ini harusnya jadi jalan keluar,” ujarnya.

Kisah dua pelaku usaha ini menunjukkan masalah yang lebih besar: sistem penilaian kredit belum cukup adaptif terhadap dinamika UMKM, terutama mereka yang pernah mengalami kegagalan finansial namun masih memiliki usaha aktif.

Pemerintah Dorong Percepatan Akses KUR Bekasi

Menteri PKP Mauarar Sirait menilai persoalan tersebut bukan hanya pada regulasi, tetapi juga birokrasi yang lambat. Ia meminta pelayanan kredit untuk masyarakat diperbaiki. “Kita harus bekerja lebih profesional. Jangan sampai ada keterlambatan seperti ini,” ujarnya.

Baca juga: Pesawat GA8 Airvan Alami Loss Power, Pilot Arahkan Pendaratan ke Sawah

Ia menyebut pemerintah pusat menyiapkan anggaran besar untuk memperluas akses modal. Presiden Prabowo, kata dia, telah mengalokasikan Rp130 triliun untuk program KUR Perumahan, mencakup pembangunan, pembelian, dan renovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha.

Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh percepatan penyaluran KUR. Program ini dinilai dapat membantu pelaku usaha memperoleh modal hingga Rp100 juta tanpa proses yang menyulitkan. “Jangan sampai masyarakat terjerat judi online atau bank emok. Kami mendukung percepatan program ini,” katanya.

Pemerintah berharap akses KUR Bekasi dapat lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman informal berisiko tinggi. Kebijakan ini menjadi penting karena peningkatan akses modal dapat meningkatkan daya saing, stabilitas usaha, dan mengurangi tekanan sosial akibat beban utang informal.

Konteks & Dampak

Perbaikan akses pembiayaan menjadi kunci pemberdayaan UMKM di wilayah industri seperti Bekasi. Ketika prosedur kredit terlalu rumit, pelaku usaha memilih jalan pintas berbiaya tinggi. Akibatnya, modal usaha tergerus dan tekanan ekonomi rumah tangga meningkat. Kebijakan percepatan KUR dinilai dapat memotong rantai pinjaman ilegal yang selama ini memicu kerentanan sosial, termasuk risiko terjerat praktik rentenir ataupun godaan pinjaman dari bank emok.

Dengan percepatan akses, pemerintah menargetkan pertumbuhan UMKM lebih stabil, terutama bagi sektor kuliner, jasa, dan produksi rumahan yang menjadi penopang ekonomi keluarga di Bekasi.

Percepatan akses KUR Bekasi diharapkan mengurangi ketergantungan UMKM pada pinjaman ilegal dan memperkuat keberlanjutan usaha warga. (Red/Asep Chandra)