Pengadaan Pemerintah di Persimpangan Hukum dan Akuntabilitas

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu titik paling menentukan dalam penyelenggaraan negara. Melalui mekanisme inilah anggaran publik dialihkan menjadi infrastruktur, layanan sosial, dan program strategis yang menyentuh kehidupan masyarakat. Karena itu, pengadaan tidak boleh dipahami semata sebagai urusan teknis, melainkan sebagai amanah kekuasaan yang mengandung tanggung jawab hukum dan moral.

Negara telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi ini menegaskan prinsip efisiensi, transparansi, persaingan sehat, serta akuntabilitas. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aturan sering kali diuji oleh kepentingan, tekanan, dan kelemahan pemahaman hukum.

Di sinilah pengadaan menjadi ruang ujian integritas.

Aturan sebagai Pedoman, Bukan Sekadar Formalitas

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menempatkan pengadaan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional. Arah kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM, serta digitalisasi sistem pengadaan menunjukkan bahwa negara ingin menghadirkan keadilan ekonomi melalui belanja publik.

Baca juga: Pertemuan Niat Jahat dan Bahaya Korupsi di Peradilan

Namun, dalam praktiknya, regulasi kerap diperlakukan sebagai formalitas administratif. Selama dokumen lengkap dan tahapan dilalui, substansi sering diabaikan. Padahal, hukum administrasi negara menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat publik harus dilandasi asas kepatutan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.

Ketika aturan hanya dipatuhi secara tekstual tanpa ruh keadilan, pengadaan berpotensi menjauh dari tujuan awalnya sebagai alat pelayanan publik.

Kontrak Negara dan Prinsip Amanah

Pengadaan barang dan jasa melahirkan hubungan kontraktual yang tunduk pada hukum perdata. Namun, kontrak pemerintah memiliki dimensi yang lebih luas karena melibatkan uang negara dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip itikad baik menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar.

Baik pemerintah maupun penyedia wajib menjaga amanah tersebut. Klausul kontrak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban substansial. Dalam konteks ini, kegagalan proyek bukan hanya soal kerugian materiil, tetapi juga soal kepercayaan publik.

Menjaga Batas antara Kesalahan dan Penyimpangan

Pengadaan barang dan jasa sering disebut sebagai sektor rawan penyimpangan. Meski demikian, tidak setiap kesalahan dapat langsung dimaknai sebagai kejahatan. Prinsip kehati-hatian perlu dikedepankan agar hukum pidana tetap menjadi upaya terakhir.

Kesalahan administratif dan wanprestasi kontraktual seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang proporsional. Namun, ketika ditemukan penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, atau niat memperkaya diri sendiri, negara wajib hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan adil.

Pendekatan ini penting agar hukum tidak menjadi alat ketakutan, tetapi tetap berfungsi sebagai penjaga keadilan.

Baca juga: Surat Pembaca: Ruang Aman untuk Keluhan Warga. Gratis!

Pengadaan sebagai Ukuran Moral Pemerintahan

Pada akhirnya, pengadaan barang dan jasa mencerminkan kualitas moral pemerintahan. Proses yang jujur dan akuntabel akan memperkuat legitimasi negara. Sebaliknya, praktik yang menyimpang akan merusak kepercayaan publik, betapapun megahnya hasil pembangunan.

Masyarakat hari ini tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses. Dalam konteks tersebut, pengadaan seharusnya dipahami sebagai ujian amanah. Ketika hukum dijalankan dengan penuh tanggung jawab, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan keadilan dan keberkahan bagi rakyat. (Red)