Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Data Pengangguran BPS Ungkap Ketimpangan Gender

Data Pengangguran BPS Ungkap Ketimpangan Gender

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
  • visibility 99
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA NASIONALData pengangguran BPS kembali membuka potret yang tidak bisa diabaikan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pengangguran di Indonesia masih didominasi laki-laki. Fakta ini menegaskan adanya ketimpangan gender yang terus bertahan di pasar kerja nasional.

Per November 2025, jumlah pengangguran nasional mencapai jutaan orang. Dari angka tersebut, proporsi pengangguran laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal struktural tentang arah dan daya serap lapangan kerja di Indonesia.

Pengangguran Laki-Laki Lebih Tinggi dari Perempuan

Berdasarkan data pengangguran BPS, tingkat pengangguran terbuka laki-laki berada di atas perempuan. Tren ini konsisten jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meski angkatan kerja laki-laki lebih besar, selisih pengangguran menunjukkan adanya tekanan serius di sektor-sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja pria.

Baca juga: Puasa: Jalan Sunyi Menuju Takwa

Banyak sektor padat karya seperti konstruksi, manufaktur tertentu, dan transportasi mengalami perlambatan. Sektor-sektor ini umumnya menjadi ruang kerja utama laki-laki. Ketika pertumbuhan melambat, dampaknya langsung terasa pada kelompok tersebut.

Sebaliknya, sebagian perempuan terserap di sektor jasa, perdagangan, dan pekerjaan berbasis layanan. Sektor ini relatif lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Pola ini menjelaskan mengapa tingkat pengangguran perempuan cenderung lebih stabil.

Struktur Pasar Kerja yang Belum Seimbang

Ketimpangan gender dalam pengangguran tidak bisa dilepaskan dari struktur pasar kerja. Data pengangguran BPS memperlihatkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya sejalan dengan komposisi angkatan kerja.

Selain itu, faktor pendidikan dan keterampilan ikut berperan. Banyak pekerja laki-laki berada di sektor informal dengan tingkat perlindungan rendah. Ketika terjadi guncangan ekonomi, kelompok ini lebih rentan kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah dan tinggi mulai berdampak pada daya saing mereka di pasar kerja. Perubahan ini berjalan perlahan, namun konsisten.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Perlu Diantisipasi

Ketimpangan pengangguran berbasis gender membawa implikasi luas. Tingginya pengangguran laki-laki berpotensi memicu tekanan ekonomi rumah tangga. Dalam banyak keluarga, laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama.

Jika kondisi ini berlanjut, risiko sosial seperti kemiskinan dan kerentanan ekonomi bisa meningkat. Oleh karena itu, membaca data pengangguran BPS tidak cukup sebatas angka. Diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika gender di dunia kerja.

Baca juga: Singapura Tancap Gas Menuju Target Wisata 2026

Program pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, serta diversifikasi lapangan kerja menjadi langkah penting. Pemerintah dan dunia usaha perlu memastikan bahwa penciptaan kerja mampu menjangkau berbagai kelompok tenaga kerja.

Tantangan Kebijakan Ketenagakerjaan ke Depan

Data ini menjadi tantangan serius bagi perumusan kebijakan. Pendekatan ketenagakerjaan tidak bisa bersifat umum. Setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda.

Bagi laki-laki, penguatan sektor produktif dan padat karya menjadi kunci. Sementara itu, bagi perempuan, kebijakan inklusif yang mendukung partisipasi dan perlindungan kerja tetap diperlukan.

Data pengangguran BPS seharusnya menjadi dasar perencanaan yang lebih presisi. Tanpa itu, ketimpangan akan terus berulang dalam siklus ekonomi berikutnya.

Ketimpangan pengangguran berdasarkan gender bukan fenomena sesaat. Data BPS menunjukkan pola yang konsisten dan perlu direspons serius. Tanpa perbaikan struktur pasar kerja, ketidakseimbangan ini berpotensi membebani ekonomi dan sosial Indonesia dalam jangka panjang. (GZ)


  • Penulis: redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ketahanan pangan Subang

    Ketahanan Pangan Subang Tetap Kuat di Tengah Alih Fungsi Lahan

    • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Subang tetap tangguh menjaga ketahanan pangan nasional meski lahan pertanian berkurang akibat industrialisasi. Subang Hadapi Alih Fungsi Lahan dengan Strategi Pertanian Intensif albadarpost.com, LENSA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jawa Barat, terus memperkuat ketahanan pangan Subang di tengah derasnya arus pembangunan industri. Meskipun sebagian besar lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri dan infrastruktur, Subang […]

  • Ilustrasi seorang muslim membaca doa keselamatan perjalanan sebelum memulai perjalanan jauh.

    Doa Safar Lengkap dengan Dalil, Amalan Penting Sebelum Bepergian

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 90
    • 0Komentar

    albadarpost.com, LIFESTYLE – Doa keselamatan perjalanan merupakan amalan penting yang dianjurkan dalam Islam ketika seseorang hendak bepergian. Doa memohon keselamatan di perjalanan atau doa safar menjadi bentuk ikhtiar spiritual agar perjalanan berlangsung aman, lancar, dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Sejak zaman Rasulullah SAW, umat Islam dianjurkan untuk membaca doa perjalanan sebelum memulai safar. Selain […]

  • Ilustrasi peta administrasi Indonesia dan perbandingan desentralisasi fiskal daerah di Asia Tenggara dengan ketergantungan pada pusat

    80% Daerah Masih Bergantung Pusat, Ini Masalah Serius Desentralisasi Fiskal

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 71
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Perdebatan soal desentralisasi fiskal daerah kembali mengemuka setelah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyoroti tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat. Angkanya cukup mencolok. Sekitar 80 persen pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia masih bertumpu pada pendapatan non-pajak, yang mayoritas berasal dari pemerintah pusat. Di atas […]

  • nusantara hub

    Pantau Mudik Real-Time, Ini Cara Baru Hindari Macet Lebaran 2026

    • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 84
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Nusantara Hub kini menjadi solusi utama dalam memantau mudik 2026, terutama untuk melihat arus mudik secara real-time. Platform digital ini memungkinkan masyarakat mengikuti pergerakan transportasi, kondisi lalu lintas, hingga situasi cuaca secara langsung. Melalui sistem ini, pemudik tidak lagi bergantung pada informasi yang terlambat atau tidak jelas. Sebaliknya, mereka bisa mengambil […]

  • Pemain Persib dan Borneo FC bersaing ketat di papan atas Liga 1 Indonesia musim 2026

    Saat Persib dan Borneo Saling Tekan, Gelar Juara Kini Ditentukan Mental

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 77
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Persib vs Borneo menjadi salah satu persaingan paling panas di Liga 1 Indonesia musim ini. Perebutan puncak klasemen kini tidak lagi hanya soal selisih angka, tetapi berubah menjadi adu konsistensi, ketahanan mental, dan nafas juara hingga pekan-pekan terakhir kompetisi. Di tengah tekanan besar dan jadwal yang semakin padat, kedua tim mulai […]

  • korban TPPO

    Pemkab Tasikmalaya Percepat Pemulangan Korban TPPO

    • calendar_month Kamis, 25 Des 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Pemkab Tasikmalaya ajukan pemulangan tujuh warga diduga korban TPPO di Kamboja dan perkuat pencegahan. albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan tujuh warganya diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Pemerintah daerah langsung mengajukan permohonan pemulangan dan berkoordinasi lintas instansi untuk memastikan perlindungan warga berjalan sesuai prosedur. Langkah cepat ini penting […]

expand_less