Inggris Batasi Media Sosial Remaja, Patut Jadi Contoh?

albadarpost.com, BERITA DUNIA – Ketika banyak negara masih mencari cara terbaik melindungi anak di ruang digital, Inggris memilih langkah yang berbeda. Mengutip Reuters dan keterangan resmi Pemerintah Inggris, pemerintah berencana menerapkan pengaturan bawaan (default) yang membatasi akses media sosial bagi remaja berusia 16 hingga 17 tahun mulai pukul 00.00 hingga 06.00. Kebijakan yang dikenal sebagai default social media curfew itu menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak dan remaja di era digital, sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan media sosial pada malam hari.

Berbeda dengan larangan total, pengaturan tersebut masih dapat dinonaktifkan (opt out) oleh pengguna. Namun, pemerintah berharap pengaturan bawaan ini mampu membantu remaja membangun kebiasaan digital yang lebih sehat, terutama terkait kualitas tidur, kesehatan mental, dan waktu belajar.

Langkah ini segera menarik perhatian dunia. Sebagian kalangan memuji pendekatan tersebut sebagai bentuk perlindungan yang lebih proporsional. Sebaliknya, sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas aturan yang masih memberi ruang bagi pengguna untuk mengubah pengaturan awal.

Inggris Memilih Membatasi, Bukan Melarang

Pemerintah Inggris tidak menutup akses media sosial sepenuhnya bagi remaja. Sebaliknya, mereka menerapkan pembatasan otomatis pada jam-jam yang dinilai paling berisiko terhadap kualitas tidur dan kesejahteraan digital.

Selain pengaturan waktu penggunaan, pemerintah juga mengusulkan agar platform media sosial menonaktifkan secara bawaan sejumlah fitur yang dianggap mendorong penggunaan berlebihan, seperti autoplay dan infinite scrolling. Kedua fitur tersebut dinilai membuat pengguna terus menggulir layar tanpa menyadari lamanya waktu yang telah dihabiskan.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah. Jika sebelumnya fokus lebih banyak tertuju pada penghapusan konten berbahaya, kini perhatian juga diarahkan pada desain platform yang dapat memengaruhi perilaku pengguna.

Data dari Ofcom, regulator komunikasi Inggris, menunjukkan mayoritas remaja di negara tersebut menggunakan media sosial setiap hari. Kondisi itu mendorong pemerintah mencari keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan terhadap kelompok usia yang masih berada dalam masa perkembangan.

Tidur Remaja Kini Menjadi Perhatian Serius

Alasan utama di balik kebijakan tersebut bukan sekadar membatasi penggunaan gawai, melainkan menjaga kesehatan remaja.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa tidur yang cukup berperan penting terhadap kesehatan fisik, perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan mental anak maupun remaja. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan penggunaan layar hingga larut malam dapat mengganggu kualitas tidur dan menurunkan konsentrasi pada keesokan harinya.

Pemerintah Inggris juga mengungkapkan bahwa konsultasi dan uji coba yang melibatkan ratusan remaja beserta orang tua menunjukkan adanya manfaat ketika penggunaan media sosial dibatasi pada malam hari. Hasilnya antara lain berupa pola tidur yang lebih baik, meningkatnya fokus belajar, dan bertambahnya waktu interaksi bersama keluarga.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan satu-satunya solusi. Edukasi digital dan peran orang tua tetap menjadi bagian penting dalam membentuk kebiasaan penggunaan internet yang sehat.

Aturan Baru yang Masih Memicu Perdebatan

Tidak semua pihak sepakat dengan langkah tersebut.

Sejumlah pakar teknologi menilai pengaturan bawaan belum tentu efektif karena remaja masih dapat menonaktifkannya. Tantangan lain juga muncul pada proses verifikasi usia pengguna serta kemungkinan penggunaan VPN untuk menghindari pembatasan.

Namun, pemerintah Inggris berpandangan bahwa pengaturan bawaan tetap memiliki dampak positif. Banyak pengguna tidak pernah mengubah konfigurasi awal perangkat atau aplikasi. Karena itu, pembatasan otomatis dinilai tetap mampu mengurangi penggunaan media sosial pada waktu istirahat.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di internet bukan persoalan sederhana. Regulasi harus mampu menjaga keseimbangan antara hak pengguna, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Bisakah Menjadi Contoh bagi Negara Lain?

Pertanyaan ini mulai muncul seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap dampak media sosial.

Data UNICEF menunjukkan internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak dan remaja. Di sisi lain, isu seperti kecanduan digital, kesehatan mental, perundungan siber, hingga paparan konten berbahaya terus menjadi tantangan global.

Karena itu, kebijakan Inggris dapat menjadi salah satu referensi, meski tidak bisa diterapkan secara mentah di setiap negara. Kondisi sosial, budaya, tingkat literasi digital, serta regulasi di masing-masing negara tentu berbeda.

Bagi Indonesia, misalnya, diskusi mengenai perlindungan anak di ruang digital semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan internet oleh kelompok usia muda. Yang terpenting bukan sekadar membatasi akses, melainkan menciptakan ekosistem digital yang sehat melalui regulasi, edukasi, inovasi teknologi, dan keterlibatan keluarga.

Menjaga Masa Depan Digital Generasi Muda

Teknologi tidak pernah menjadi musuh. Media sosial juga telah membuka banyak peluang dalam pendidikan, kreativitas, hingga ekonomi digital.

Namun, semakin besar manfaatnya, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan teknologi digunakan secara bijak. Itulah sebabnya berbagai negara mulai beralih dari sekadar membahas kebebasan digital menuju perlindungan digital.

Apakah kebijakan serupa layak diterapkan di negara lain masih akan menjadi bahan diskusi. Akan tetapi, satu hal semakin jelas: menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan digital remaja kini bukan lagi sekadar urusan keluarga, melainkan telah menjadi agenda kebijakan publik di berbagai negara.

Di era ketika notifikasi tak pernah benar-benar tidur, tantangan terbesar bukanlah menghentikan teknologi, melainkan memastikan teknologi tidak mengambil alih waktu istirahat, kesehatan, dan masa depan generasi muda. Inggris telah memulai perdebatan itu. Kini, dunia menunggu bagaimana setiap negara akan menjawabnya. (Red)