Wajib Halal 2026 Makin Dekat, UMKM Tasikmalaya Mulai Bergerak

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Wajib Halal 2026 kini tidak lagi terasa jauh. Pemerintah menegaskan bahwa mulai Oktober 2026, produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan harus sudah mengantongi sertifikat halal. Melalui kebijakan ini, sertifikasi halal Oktober 2026 menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen.

Di daerah, respons mulai terlihat. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bergerak lebih awal. Mereka tidak ingin pelaku usaha tertinggal saat aturan mulai diberlakukan penuh.

Ini bukan sekadar formalitas. Dampaknya langsung ke usaha.

Dasar Hukum Sudah Jelas, Tidak Bisa Ditunda

Kebijakan wajib halal memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Aturan tersebut mengatur bahwa produk yang beredar di masyarakat wajib memenuhi standar halal. Tujuannya jelas: melindungi konsumen sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Karena itu, pelaku usaha tidak lagi punya ruang untuk menunda. Semua harus mulai berproses dari sekarang.

Tasikmalaya Siap Dampingi Pelaku Usaha

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya, Faisal Soeparianto, melalui akun IG dishubkominfokabtasik, memastikan pihaknya siap mendampingi pelaku usaha.

Pendampingan tidak hanya sebatas informasi. Pemerintah daerah membuka layanan konsultasi, membantu proses administrasi, hingga mengarahkan pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal.

“Kami siap melayani dan mendampingi pelaku usaha dalam proses perijinan dan sertifikat halal,” ujarnya.

Langkah ini penting. Banyak pelaku usaha kecil yang masih belum memahami alur sertifikasi secara menyeluruh.

Bukan Beban, Tapi Peluang Usaha

Di lapangan, masih ada pelaku usaha (UMKM – khususnya) yang menganggap sertifikasi halal sebagai beban tambahan. Padahal, jika dilihat lebih jauh, ini justru membuka peluang baru.

Produk yang sudah tersertifikasi memiliki nilai lebih. Konsumen cenderung memilih produk yang jelas statusnya. Selain itu, kepercayaan akan meningkat secara alami.

Lebih dari itu, pasar juga menjadi lebih luas. Produk halal memiliki peluang masuk ke pasar nasional hingga internasional.

Jadi, ini bukan sekadar kewajiban. Ini strategi.

Jangan Tunggu Deadline

Waktu menuju Oktober 2026 memang masih ada. Namun proses sertifikasi tidak bisa selesai dalam satu atau dua hari.

Pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen, memastikan bahan baku sesuai, hingga mengikuti tahapan verifikasi.

Jika menunggu terlalu lama, antrean akan menumpuk. Risiko keterlambatan pun semakin besar.

Langkah paling aman adalah mulai sekarang.

Sedikit demi sedikit, tapi pasti.

Konsumen Jadi Pusat Perhatian

Di balik semua kebijakan ini, ada satu hal yang menjadi fokus utama: konsumen.

Masyarakat kini semakin kritis. Mereka ingin tahu apa yang dikonsumsi. Mereka ingin kepastian.

Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu ragu lagi. Keputusan membeli menjadi lebih cepat karena rasa percaya sudah terbentuk.

Di sinilah pelaku usaha mendapat keuntungan.

Saatnya Beradaptasi

Wajib Halal 2026 bukan ancaman. Ini fase perubahan.

Pemerintah sudah menyiapkan aturan. Daerah sudah membuka pendampingan. Tinggal bagaimana pelaku usaha merespons.

Jika bergerak sekarang, semuanya masih terkendali.

Namun jika menunggu, risikonya akan terasa.

Pada akhirnya, yang siap akan bertahan. Bahkan bisa berkembang lebih cepat. (GZ)