Bikin Tenang! Ini Penjelasan Wali Kota Soal TPP ASN Tasikmalaya

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Isu TPP ASN Tasikmalaya atau tunjangan penghasilan pegawai kembali menjadi sorotan setelah sejumlah aparatur sipil negara (ASN) mengeluhkan keterlambatan pencairan. Di tengah ramai pertanyaan soal TPP pegawai Pemkot Tasikmalaya, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan akhirnya memberikan penjelasan langsung yang cukup menenangkan sekaligus membuka fakta baru terkait alur pencairan insentif tersebut.

Menurut Viman, pemerintah kota sebenarnya telah menyalurkan anggaran TPP sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, ia menekankan bahwa proses distribusi ke setiap dinas tidak selalu berjalan otomatis tanpa hambatan administratif.

“Uang TPP itu sudah dibayarkan. Kalau ada yang belum masuk, perlu dicek lagi di mana kendalanya,” ujarnya pada Kamis (30/4/2026).

Pernyataan ini sekaligus menjawab keresahan ASN yang sempat mempertanyakan transparansi pencairan tunjangan penghasilan pegawai Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir.

Alur Pencairan TPP ASN Tasikmalaya di DPKAD Jadi Sorotan

Viman menjelaskan bahwa seluruh data serta proses pengelolaan anggaran TPP ASN Tasikmalaya berada di bawah kewenangan DPKAD Kota Tasikmalaya. Karena itu, ia meminta setiap dinas untuk tidak langsung menyimpulkan adanya keterlambatan dari sisi anggaran pusat.

Ia menegaskan bahwa masalah utama sering kali muncul pada tahap administratif, bukan pada ketersediaan dana.

“Datanya ada di DPKAD. Tinggal dicek, apakah dinas sudah mengajukan atau belum, atau ada dokumen yang masih kurang,” jelasnya.

Dengan demikian, Pemkot meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) lebih aktif melakukan verifikasi internal sebelum menyimpulkan adanya keterlambatan pembayaran TPP ASN Tasikmalaya.

ASN Diminta Tidak Panik, Pemkot Dorong Koordinasi Cepat

Di sisi lain, Viman meminta kepala dinas untuk segera berkoordinasi apabila ditemukan pegawai yang belum menerima haknya. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak ingin persoalan teknis menghambat hak ASN.

Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi cepat antara dinas dan DPKAD agar masalah tidak melebar menjadi isu publik yang menimbulkan spekulasi.

“TPP itu hak ASN. Jangan sampai terhambat hanya karena proses teknis. Segera koordinasikan,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu meredam kegelisahan di kalangan ASN sekaligus mempercepat penyelesaian proses administrasi di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.

Dampak Isu TPP ASN Tasikmalaya di Lingkungan Pemerintah Daerah

Isu keterlambatan TPP ASN Tasikmalaya sempat menjadi pembicaraan hangat di internal pemerintahan daerah. Banyak pegawai mempertanyakan jadwal pencairan yang dinilai tidak seragam antar dinas.

Namun setelah penjelasan dari wali kota, arah kebijakan menjadi lebih jelas. Pemerintah menekankan bahwa sistem tetap berjalan sesuai aturan, hanya saja perlu sinkronisasi data antar OPD.

Dengan penegasan ini, Pemkot berharap tidak ada lagi kesalahpahaman yang dapat mengganggu kinerja ASN di lapangan. Fokus utama kini adalah memastikan seluruh proses administrasi berjalan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. (GZ)