Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Bongkar Arah Baru Ekonomi Tasikmalaya

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Sensus Ekonomi 2026 resmi memasuki tahap penting di Kota Tasikmalaya. Di balik proses pendataan yang akan menjangkau ribuan pelaku usaha, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya mulai menyiapkan pasukan lapangan melalui pelatihan intensif. Program ini tidak hanya membahas teknik pendataan usaha, tetapi juga mengupas ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang kini menjadi wajah baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sebuah hotel di kawasan Jalan Yudanegara, Selasa (9/6/2026), suasana pelatihan berlangsung serius. Puluhan peserta tampak fokus memperhatikan materi yang disampaikan instruktur. Di atas meja, laptop terbuka berdampingan dengan buku panduan sensus. Sesekali peserta mencatat poin penting yang akan menjadi bekal saat turun ke lapangan.

Bagi BPS, akurasi data bukan sekadar angka. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Menjadi Sangat Penting?

Kepala BPS Kota Tasikmalaya, Agung Hartadi, menegaskan bahwa sensus kali ini memiliki nilai strategis yang besar karena akan memotret seluruh aktivitas usaha secara menyeluruh.

Mulai dari perusahaan besar, toko modern, usaha keluarga, hingga industri rumahan akan masuk dalam cakupan pendataan.

Menurut Agung, BPS menerapkan standar ketat kepada setiap petugas agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

“Jangan sampai ada pelaku usaha yang terlewat. Setiap data memiliki arti penting dalam menggambarkan kekuatan ekonomi daerah,” ujarnya.

Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan mengingat Tasikmalaya merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di Priangan Timur.

UMKM Masih Jadi Tulang Punggung Ekonomi Tasikmalaya

Data Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan sekitar 98 persen aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Angka tersebut menjadikan UMKM sebagai fondasi utama pergerakan ekonomi daerah.

Namun, satu dekade telah berlalu. Lanskap usaha kini berubah cukup cepat. Banyak pelaku usaha mulai memanfaatkan platform digital, marketplace, media sosial, hingga sistem pembayaran elektronik.

Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menghitung jumlah usaha.

BPS juga ingin mengetahui bagaimana transformasi ekonomi berlangsung dalam sepuluh tahun terakhir.

Apakah UMKM semakin kuat? Apakah bisnis digital tumbuh lebih cepat? Kecamatan mana yang mengalami perkembangan usaha paling signifikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab melalui hasil sensus yang sedang dipersiapkan saat ini.

Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau Jadi Fokus Baru

Salah satu hal yang membedakan Sensus Ekonomi 2026 dengan pelaksanaan sebelumnya adalah masuknya dua isu modern ke dalam materi pelatihan.

Pertama, ekonomi digital.

BPS ingin mengukur sejauh mana digitalisasi mulai mengubah pola usaha masyarakat. Fenomena toko daring, pemasaran digital, layanan berbasis aplikasi, hingga transaksi elektronik menjadi bagian yang akan dicermati lebih mendalam.

Kedua, ekonomi lingkungan atau ekonomi hijau.

Topik ini menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi saat ini tidak lagi hanya dinilai dari besarnya keuntungan. Dunia mulai memberi perhatian terhadap dampak lingkungan yang muncul dari aktivitas usaha.

Karena itu, BPS berupaya menghadirkan data yang mampu menggambarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Pelatihan Digelar dalam Lima Gelombang

Untuk memastikan kualitas petugas tetap terjaga, pelatihan dibagi ke dalam lima gelombang.

Setiap gelombang berlangsung selama tiga hari penuh dengan materi yang cukup padat.

Peserta mendapatkan pembekalan mengenai teknik wawancara, validasi informasi, penggunaan instrumen digital, hingga simulasi pendataan lapangan.

Di beberapa sesi, peserta tampak berdiskusi aktif mengenai berbagai kemungkinan yang akan ditemui saat bertugas. Ada yang bertanya mengenai usaha rumahan tanpa papan nama. Ada pula yang membahas tantangan mendata pelaku usaha berbasis digital.

Diskusi semacam itu menjadi bagian penting agar petugas memiliki kesiapan yang sama ketika terjun langsung ke masyarakat.

Data Akurat Menentukan Masa Depan Kebijakan

Agung Hartadi mengingatkan bahwa kualitas sensus sangat bergantung pada kualitas petugas di lapangan.

Menurutnya, ketelitian dan disiplin menjadi faktor utama dalam menghasilkan data yang akurat.

Sebab, setiap angka yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, program pemberdayaan usaha, hingga strategi pembangunan daerah.

Pada akhirnya, tujuan besar dari seluruh proses ini bukan sekadar menghasilkan laporan statistik.

Lebih dari itu, data yang akurat diharapkan mampu membantu pemerintah menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketika satu data terlewat, satu kebijakan bisa meleset. Namun ketika jutaan data terkumpul dengan akurat, masa depan ekonomi sebuah kota dapat dipetakan dengan lebih tepat. (GZ)