Bupati Tasikmalaya Lantik 215 Pejabat Baru

Pelantikan 215 pejabat Tasikmalaya menegaskan komitmen integritas dan penguatan pelayanan publik.

albadarpost.com, LENSA – Pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menyoroti kebutuhan mendesak akan penguatan pelayanan publik. Dalam acara yang digelar di Aula Pendopo Baru, Selasa, 9 Desember 2025, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kepercayaan struktural, melainkan amanah yang harus diemban dengan integritas penuh. Momentum ini menjadi langkah reorganisasi besar, melibatkan 215 pejabat dari berbagai tingkatan.

Acara tersebut bukan hanya seremoni mutasi tahunan. Pemerintah daerah tengah memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan standar layanan dasar yang dirasakan langsung masyarakat. Karena itu, Bupati Cecep menggunakan forum pelantikan sebagai ruang untuk mengingatkan etika kerja, konsistensi moral, dan keteladanan aparatur.

Penguatan Struktur dan Tugas Pejabat

Sebanyak 215 pejabat yang dilantik terbagi ke dalam lima kelompok. Delapan pejabat menduduki posisi Pimpinan Tinggi Pratama. Sepuluh lainnya sebagai Administrator, disusul 23 pejabat Pengawas. Ada pula tujuh pejabat Fungsional dan penugasan terbesar berasal dari sektor pendidikan, yakni 167 guru yang dipercaya menjadi kepala sekolah. Komposisi ini menunjukkan arah kebijakan daerah yang memberi perhatian besar pada perbaikan layanan pendidikan, sejalan dengan evaluasi kinerja sebelumnya.

Dalam arahannya, Bupati Cecep menekankan agar aparatur tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menjaga nilai dasar pelayanan. Ia meminta pejabat bekerja berdasarkan prinsip jujur, sadar tugas, dan bertanggung jawab. Tiga elemen itu, menurutnya, menjadi pondasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Di hadapan pejabat baru, Bupati mengingatkan bahaya penyimpangan, termasuk tindakan menerima pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia juga menuntut kedisiplinan yang konsisten, baik dalam sikap pribadi maupun sebagai pemimpin unit kerja.

Integritas sebagai Syarat Layanan yang Lebih Baik

Bupati juga mempertegas komitmen menjaga rahasia jabatan serta kesiapan aparat ditempatkan kapan pun dan di mana pun dalam lingkup NKRI. Ia menilai mobilitas pejabat adalah bagian dari kebutuhan organisasi, bukan hukuman birokrasi.

Pada bagian lain pidatonya, Cecep mendorong para pemimpin unit kerja memberi ruang bagi bawahan untuk berkembang. Pengembangan kompetensi dianggap penting agar organisasi mampu menjawab tuntutan inovasi layanan. Dalam konteks penguatan pelayanan publik, instruksi tersebut relevan, karena mutu layanan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia.

Baca juga: Polres Tasikmalaya Bongkar Pemalsuan Produk Pangan di Dua Gudang

Bupati menilai tantangan layanan ke depan tidak hanya berlangsung pada infrastruktur, tetapi juga pada cara kerja birokrasi yang harus lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif. Aparatur harus siap mengembangkan inovasi, terutama pada sektor yang menyentuh kebutuhan harian warga.

Acara pelantikan turut dihadiri unsur pimpinan daerah seperti Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, para asisten daerah, camat, kepala perangkat daerah, organisasi perempuan, dan jajaran kepala sekolah. Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa penguatan sistem birokrasi bukan hanya urusan internal pemerintah, tetapi kepentingan publik yang lebih luas.

Pelantikan ini juga menjadi strategi mempercepat agenda daerah dalam membangun pelayanan dasar yang lebih efisien. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan peningkatan sejumlah indikator, seperti percepatan layanan administrasi, kualitas pendidikan, dan efisiensi tata kelola perangkat daerah.

Konteks reorganisasi kali ini menunjukkan pergeseran fokus pemerintah daerah: menempatkan integritas dan kinerja sebagai tolok ukur utama. Pelayanan yang baik tidak mungkin lahir tanpa aparatur yang dapat dipercaya. Karena itu, pesan Bupati menjadi peringatan sekaligus ajakan untuk bekerja secara profesional dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Tasikmalaya menegaskan integritas aparatur untuk memperkuat pelayanan publik melalui pelantikan 215 pejabat dan agenda reformasi birokrasi. (Red/Asep Chandra)