Anak Tidak Sekolah di Tasikmalaya Jadi Sorotan Pemkot

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Persoalan anak tidak sekolah di Tasikmalaya menjadi perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pemkot menggelar Rapat Koordinasi Anak Tidak Sekolah (ATS) bersama para lurah dan kepala sekolah di Aula Kecamatan Bungursari, Selasa, 1 September 2026.

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memperkuat penanganan anak tidak sekolah melalui koordinasi antara pemerintah wilayah dan satuan pendidikan. Langkah ini penting karena persoalan ATS tidak cukup dilihat dari kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan pemahaman terhadap kondisi di lingkungan masyarakat.

Dalam forum itu, Wali Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa program prioritas daerah perlu memiliki kesinambungan sekaligus bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu bentuk sinergi tersebut diwujudkan melalui program Tasik Pintar yang diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan mendukung transformasi sistem pendidikan di Kota Tasikmalaya.

Anak Tidak Sekolah Membutuhkan Penanganan yang Tepat

Isu ATS menjadi perhatian karena akses pendidikan tidak berhenti pada anak-anak yang sudah berada di ruang kelas. Pemerintah juga perlu memastikan anak yang belum atau tidak bersekolah mendapat perhatian dalam kebijakan pendidikan.

Karena itu, pelibatan lurah dan kepala sekolah dalam rakor memiliki arti penting. Lurah berada dekat dengan masyarakat dan lingkungan tempat anak tinggal. Sementara itu, sekolah memiliki keterkaitan langsung dengan proses pendidikan dan kondisi peserta didik.

Sinergi keduanya diharapkan membantu pemerintah melakukan penanganan anak tidak sekolah secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Namun, penanganan persoalan tersebut membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi. Data yang akurat juga menjadi fondasi penting.

Pemetaan mengenai anak yang belum atau tidak bersekolah, misalnya, dapat membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih konkret. Selanjutnya, informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah yang sesuai.

Materi yang disampaikan dalam rakor ini belum memuat angka terbaru mengenai jumlah ATS, sebaran wilayah, maupun target penanganannya. Karena itu, AlbadarPost tidak menambahkan angka atau klaim capaian yang belum terdapat dalam sumber resmi.

Tasik Pintar Didorong Selaras dengan Kebijakan Pendidikan Nasional

Selain membahas ATS, pemerintah kota menekankan pentingnya kesinambungan program pendidikan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Program Tasik Pintar menjadi salah satu bentuk sinergi tersebut. Pemkot mengarahkannya untuk memperkuat sektor pendidikan sekaligus mendukung transformasi sistem pendidikan di Kota Tasikmalaya.

Dengan pendekatan itu, program pendidikan daerah tidak berjalan sendiri. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan kebijakan lokal tetap memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan pendidikan secara nasional.

Konteks ini menjadi penting ketika persoalan anak tidak sekolah di Tasikmalaya masih membutuhkan perhatian.

Transformasi pendidikan tidak hanya menyangkut peningkatan kualitas pembelajaran. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan akses pendidikan dapat menjangkau anak yang belum atau tidak bersekolah.

Meski demikian, materi rakor belum menjelaskan secara rinci bentuk intervensi Tasik Pintar terhadap setiap kategori ATS. Karena itu, hubungan keduanya perlu ditempatkan secara proporsional: Tasik Pintar diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, sementara rakor ATS menjadi bagian dari koordinasi penanganan persoalan anak yang belum atau tidak bersekolah.

Lurah dan Kepala Sekolah Berada di Garis Depan

Pelibatan lurah dan kepala sekolah menunjukkan bahwa pemerintah kota ingin memperkuat koordinasi dari tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.

Lurah dapat menjadi penghubung pemerintah dengan kondisi masyarakat di wilayahnya. Di sisi lain, kepala sekolah memiliki peran dalam lingkungan pendidikan. Ketika keduanya berkoordinasi, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk memperoleh gambaran persoalan pendidikan dari lapangan.

Pendekatan tersebut juga memungkinkan penanganan dilakukan secara lebih terarah.

Anak yang belum atau tidak bersekolah dapat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar informasi yang memadai sebelum menentukan bentuk penanganannya.

Di sinilah tantangan berikutnya muncul.

Hasil rakor perlu diterjemahkan menjadi tindak lanjut yang jelas dan dapat dipantau. Dengan begitu, koordinasi tidak berhenti sebagai agenda administratif, tetapi menghasilkan langkah nyata bagi masyarakat.

Setelah Rakor, Publik Menunggu Langkah Nyata

Rapat koordinasi merupakan bagian penting dalam membangun kesamaan langkah. Namun, keberhasilan penanganan anak tidak sekolah pada akhirnya tidak cukup diukur dari terselenggaranya pertemuan.

Publik tentu ingin mengetahui bagaimana hasil koordinasi tersebut bergerak ke lapangan.

Pemerintah perlu memastikan data dapat diperbarui, koordinasi antarpihak berjalan, dan anak yang menjadi sasaran kebijakan mendapatkan perhatian sesuai kebutuhannya.

Pada saat yang sama, program Tasik Pintar perlu terus diarahkan agar manfaat transformasi pendidikan dapat dirasakan masyarakat.

Untuk saat ini, sumber resmi yang menjadi dasar berita belum memuat angka jumlah ATS, faktor penyebab, target penurunan, maupun capaian terbaru program. Karena itu, informasi tersebut sebaiknya menjadi ruang untuk pemberitaan lanjutan setelah pemerintah membuka data yang lebih lengkap.

Anak tidak sekolah bukan sekadar persoalan yang selesai ketika rapat berakhir. Di balik setiap anak yang belum atau tidak bersekolah, ada masa depan yang membutuhkan jalan kembali. Karena itu, ukuran keberhasilan Pemkot Tasikmalaya bukan hanya seberapa sering koordinasi digelar, tetapi seberapa nyata kesempatan belajar kembali terbuka. (Red)