SPPG Tasikmalaya Ditinjau, 200+ Ibu Hamil KEK Jadi Sasaran

albadarpost.com, BERITA DAERAH — SPPG Tasikmalaya di wilayah Indihiang menjadi titik peninjauan Wali Kota Tasikmalaya pada Selasa, 1 September 2026. Namun, perhatian dalam kegiatan ini tidak berhenti pada dapur penyedia makanan. Pemerintah juga mengecek distribusi program gizi kepada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) sebagai bagian dari kolaborasi Tasik Gemas dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Kota Tasikmalaya, lebih dari 200 ibu hamil masuk kategori KEK dan menjadi sasaran intervensi gizi tersebut. Program ini diarahkan untuk memperkuat pemenuhan nutrisi selama kehamilan sekaligus mendukung upaya mencegah munculnya kasus stunting baru.

Di sinilah nilai penting peninjauan tersebut. Sebab, program makanan bergizi tidak cukup hanya terlihat berjalan di dapur. Pemerintah perlu memastikan makanan sampai kepada kelompok sasaran, dikonsumsi penerima, dan kemudian menghasilkan perubahan yang dapat diukur.

SPPG Indihiang Bukan Sekadar Lokasi Kunjungan

Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan meninjau salah satu dapur SPPG di Kecamatan Indihiang. Peninjauan mencakup proses pelayanan dan kesiapan dapur dalam mendukung penyediaan makanan bergizi.

Laporan di lapangan juga menyebut pemeriksaan menyentuh sejumlah aspek operasional, termasuk kebersihan dapur, penyimpanan bahan pangan, proses pengolahan, sanitasi, dokumen operasional, serta distribusi makanan.

Langkah tersebut penting karena dapur menjadi titik awal rantai pelayanan. Namun, kualitas dapur bukan satu-satunya ukuran.

Setelah melihat proses di SPPG, Wali Kota melanjutkan peninjauan ke lokasi penerima manfaat. Pola tersebut memperlihatkan upaya pemerintah melihat program dari hulu hingga hilir.

Dengan kata lain, pertanyaannya bukan hanya “apakah dapurnya siap?”, tetapi juga “apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima?”

Lebih dari 200 Ibu Hamil KEK Masuk Sasaran

Kolaborasi Tasik Gemas dan MBG memberi perhatian khusus kepada ibu hamil yang mengalami KEK. Pemkot Tasikmalaya menyebut terdapat lebih dari 200 ibu hamil KEK yang menjadi sasaran intervensi. Sebagian di antaranya sebelumnya belum memperoleh pemberian makanan tambahan secara optimal.

Melalui skema kolaborasi tersebut, ibu hamil KEK memperoleh makanan bergizi melalui program MBG serta tambahan makanan sesuai mekanisme yang dijalankan pemerintah daerah dan mitra terkait.

Program Tasik Gemas sendiri memang telah masuk dalam prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya. Dokumen perencanaan daerah mencantumkan pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi kelompok rentan, termasuk ibu hamil KEK, sebagai bagian dari program kesehatan tersebut.

Karena itu, kolaborasi dengan MBG bukan sekadar kegiatan tambahan. Pemerintah mencoba menghubungkan program daerah dengan program pangan bergizi yang berjalan lebih luas.

Namun, publik tentu membutuhkan lebih dari sekadar informasi bahwa program sudah berjalan.

Evaluasi Tiga Bulan Jadi Titik Uji

Pemkot Tasikmalaya menyatakan akan mengevaluasi program tersebut setiap tiga bulan. Evaluasi itu mencakup pemantauan kondisi penerima manfaat serta memastikan makanan benar-benar diterima dan dikonsumsi sasaran.

Komitmen evaluasi ini justru menjadi bagian yang menarik untuk dicermati.

Sebab, keberhasilan intervensi gizi tidak semestinya hanya diukur dari jumlah paket yang keluar dari dapur. Pemerintah juga perlu menunjukkan apakah penerima memperoleh makanan sesuai sasaran, apakah mereka mengonsumsinya secara konsisten, serta bagaimana perkembangan kondisi gizinya.

Selain itu, masyarakat membutuhkan indikator yang jelas. Misalnya, perubahan kondisi ibu hamil KEK, cakupan penerima, kesinambungan distribusi, serta hasil evaluasi setelah beberapa periode.

Tanpa indikator tersebut, publik hanya melihat aktivitas distribusi, bukan dampak program.

Target Zero New Stunting Perlu Dibuktikan dengan Data

Pemkot Tasikmalaya mengaitkan program ini dengan target zero new stunting, yakni mencegah munculnya kasus stunting baru. Target tersebut tentu memiliki nilai penting karena intervensi dilakukan sejak masa kehamilan.

Namun, target tidak boleh berhenti sebagai slogan.

Pemerintah perlu memastikan intervensi berjalan konsisten dan data hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat hubungan yang lebih jelas antara anggaran, distribusi makanan, penerima manfaat, dan hasil kesehatan.

Pada titik tersebut, SPPG Tasikmalaya tidak lagi hanya berbicara tentang dapur dan makanan. SPPG menjadi bagian dari rantai kebijakan yang harus bekerja sampai kepada masyarakat.

Apalagi program melibatkan lintas pihak, mulai dari perangkat daerah, pengelola SPPG, Satgas MBG hingga mitra penyedia makanan. Koordinasi menjadi penting agar tidak terjadi celah antara data penerima, distribusi, dan pemantauan.

Yang Perlu Ditunggu Publik

Peninjauan Wali Kota memang memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin mengawal program secara langsung. Namun, pekerjaan sebenarnya justru berlangsung setelah kamera dan rombongan pejabat meninggalkan lokasi.

Masyarakat perlu melihat apakah lebih dari 200 ibu hamil KEK benar-benar mendapatkan intervensi secara konsisten. Selanjutnya, hasil evaluasi tiga bulanan akan menjadi momentum untuk mengukur apakah program sekadar tersalurkan atau benar-benar memberi dampak.

AlbadarPost memandang transparansi data menjadi bagian penting dari proses tersebut. Sebab, semakin besar tujuan sebuah program publik, semakin penting pula pemerintah menunjukkan ukuran keberhasilannya.

Dapur SPPG bisa terlihat sibuk. Paket gizi bisa terus dibagikan. Tetapi ujian sesungguhnya bukan pada banyaknya makanan yang keluar dari dapur—melainkan pada apakah ibu hamil yang membutuhkan benar-benar menerima, mengonsumsi, dan merasakan manfaatnya. Di situlah program publik berhenti menjadi seremoni dan mulai diuji oleh hasil. (Red)