7.000 Anak Tasikmalaya Putus Sekolah karena Kemiskinan

albadarpost.com, BERITA DAERAH– Anak putus sekolah Tasikmalaya kembali menjadi perhatian setelah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mengungkapkan sekitar 7.000 anak tidak lagi melanjutkan pendidikan, dengan kemiskinan sebagai faktor utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah di Kota Tasikmalaya masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, H. Rojab Riswan Taufik, mengatakan ribuan anak tersebut berhenti sekolah bukan karena kurangnya minat belajar maupun persoalan kedisiplinan. Sebaliknya, sebagian besar berasal dari keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.

“Yah ada 7.000 anak putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga tidak mampu,” ujar Rojab, Rabu (15/7/2026).

Baru Separuh Anak Berhasil Kembali Bersekolah

Menurut Rojab, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke bangku pendidikan. Hingga pertengahan tahun ini, sekitar 3.500 anak berhasil kembali bersekolah melalui berbagai program pendampingan.

Namun demikian, jumlah tersebut baru mencakup sekitar separuh dari total anak putus sekolah yang tercatat. Artinya, masih ada sekitar 3.500 anak lainnya yang belum kembali mengenyam pendidikan formal.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut bersifat dinamis karena setiap tahun selalu terjadi perubahan. Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah daerah masih melakukan pendataan sehingga jumlah sebenarnya masih dapat bertambah ataupun berkurang.

“Setiap tahun selalu ada penambahan. Angkanya dinamis. Ajaran baru ini kita belum tahu bertambah atau berkurang,” katanya.

Sekolah Rakyat Belum Mampu Menjangkau Seluruh Kebutuhan

Rojab juga menyinggung keberadaan Program Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan.

Meski demikian, kapasitas program tersebut dinilai masih sangat terbatas dibandingkan jumlah anak yang membutuhkan.

Menurutnya, pada tahap saat ini hanya sekitar 25 anak yang dapat mengikuti program tersebut.

Jika dibandingkan dengan jumlah anak putus sekolah yang mencapai sekitar 7.000 orang, daya tampung tersebut masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.

Karena itu, ia menilai berbagai solusi tambahan tetap diperlukan agar lebih banyak anak memperoleh kesempatan kembali belajar.

Disdik Minta Seluruh Elemen Bergerak Bersama

Dinas Pendidikan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan putus sekolah tidak dapat hanya dibebankan kepada satu instansi.

Sebaliknya, pemerintah daerah memerlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan, RT/RW, lembaga sosial, dunia usaha, hingga masyarakat.

Rojab menilai kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko putus sekolah sekaligus memastikan mereka memperoleh pendampingan yang sesuai.

Selain itu, pendekatan langsung ke lingkungan tempat tinggal masyarakat dinilai lebih efektif karena dapat mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga secara lebih akurat.

“Ini tidak bisa hanya di pundak kami. Harus lintas sektoral sampai ke kewilayahan seperti kecamatan, kelurahan, RT/RW harus bergerak,” ujarnya.

Kemiskinan Masih Menjadi Tantangan Pendidikan

Persoalan putus sekolah akibat kemiskinan tidak hanya berdampak pada akses pendidikan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Karena itu, pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi agar angka putus sekolah terus menurun.

Langkah tersebut mencakup pendataan yang lebih akurat, perluasan program bantuan pendidikan, peningkatan akses beasiswa, serta pendampingan keluarga rentan agar anak-anak tetap dapat melanjutkan sekolah.

Dengan upaya yang terintegrasi, diharapkan semakin banyak anak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup mereka pada masa depan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan memastikan pendataan terhadap anak putus sekolah akan terus diperbarui sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.

Setiap anak yang kembali ke bangku sekolah adalah investasi bagi masa depan Kota Tasikmalaya. Sebaliknya, setiap anak yang tertinggal menjadi pengingat bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera diselesaikan. (GZ)