HMI Tasikmalaya Gugat Belanja Rapat dan Laundry Pejabat

AlbadarPost.com, BERITA DAERAH – Demo HMI Tasikmalaya menjadi perhatian publik pada Senin (8/6/2026). Aksi mahasiswa atau unjuk rasa yang berlangsung di halaman Bale Kota Tasikmalaya itu bukan sekadar menyuarakan kritik terhadap pemerintah daerah. Lebih dari itu, mereka membawa satu pertanyaan yang dianggap mewakili kegelisahan sebagian masyarakat: apakah anggaran daerah sudah benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat?

Sejak siang hari, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya berkumpul di pusat pemerintahan kota. Mereka datang membawa spanduk, pengeras suara, dan sejumlah tuntutan yang berfokus pada isu kemiskinan, transparansi anggaran, serta efektivitas program pelayanan publik.

Di bawah terik matahari, orasi berlangsung bergantian. Suara mahasiswa terdengar lantang memantul di halaman Bale Kota. Beberapa pengguna jalan memperlambat kendaraan untuk melihat jalannya aksi. Sementara itu, aparat kepolisian berjaga di sejumlah titik guna memastikan situasi tetap terkendali.

Ketegangan Muncul Saat Massa Menunggu Respons Pemerintah

Suasana sempat memanas ketika massa berupaya mendekati area yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan.

Mahasiswa berharap dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wali Kota Tasikmalaya atau perwakilan pemerintah yang berwenang mengambil keputusan. Namun hingga beberapa saat setelah aksi berlangsung, belum ada pihak yang menemui massa.

Kondisi tersebut memicu ketegangan.

Dorong-dorongan antara demonstran dan petugas sempat terjadi. Meski demikian, situasi masih dapat dikendalikan sehingga aksi tidak berkembang menjadi kericuhan yang lebih besar.

Koordinator aksi, Sidik Amin, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa bukan bertujuan menciptakan konflik. Sebaliknya, mereka ingin mengingatkan pemerintah agar lebih fokus pada persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat.

Menurutnya, arah pembangunan daerah perlu dievaluasi secara berkala agar tetap selaras dengan kebutuhan warga.

Kemiskinan dan Prioritas Anggaran Jadi Sorotan Utama

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menempatkan isu kemiskinan sebagai perhatian utama.

Mereka menilai berbagai program pembangunan belum sepenuhnya mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, HMI meminta pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Selain itu, massa juga menyoroti beberapa pos belanja yang dianggap perlu mendapat evaluasi lebih lanjut.

Salah satu yang disebut dalam orasi adalah anggaran jamuan makan dan minum rapat pada salah satu organisasi perangkat daerah. Mahasiswa mempertanyakan besaran anggaran tersebut di tengah masih adanya persoalan sosial yang membutuhkan perhatian.

Tidak hanya itu, mereka juga menyinggung pos belanja lain yang berkaitan dengan kebutuhan operasional pejabat daerah.

Bagi mahasiswa, perdebatan ini bukan sekadar soal angka.

Yang mereka pertanyakan adalah skala prioritas.

Ketika masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, setiap kebijakan anggaran dinilai perlu menunjukkan manfaat yang jelas dan terukur bagi publik.

Transparansi Jadi Tuntutan yang Terus Menguat

Selain menyoroti alokasi anggaran, mahasiswa juga mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, HMI meminta setiap penggunaan anggaran dapat dijelaskan secara terbuka sehingga publik memahami tujuan, manfaat, serta urgensi dari setiap program yang dijalankan.

Di sisi lain, massa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mahasiswa berharap program tersebut terus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran. Mereka juga meminta pemerintah memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Mahasiswa Ingin Menjadi Pengingat, Bukan Sekadar Pengkritik

Aksi yang berlangsung di Bale Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat tetap menjadi kebutuhan penting dalam pembangunan daerah.

Mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Sementara itu, berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang lazim terjadi di daerah maupun tingkat nasional.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai anggaran bukan hanya soal berapa besar uang yang dibelanjakan. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran itu mampu menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

Sebab ketika angka-angka dalam dokumen anggaran bertemu dengan realitas kehidupan warga, publik tidak hanya menuntut laporan penggunaan dana. Mereka juga menunggu hasil yang benar-benar terasa.

Di tengah tumpukan angka dan lembar anggaran, masyarakat hanya ingin satu hal: memastikan setiap rupiah yang keluar mampu kembali dalam bentuk manfaat yang nyata. (GZ)