Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Data Pengangguran BPS Ungkap Ketimpangan Gender

Data Pengangguran BPS Ungkap Ketimpangan Gender

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
  • visibility 167
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA NASIONALData pengangguran BPS kembali membuka potret yang tidak bisa diabaikan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pengangguran di Indonesia masih didominasi laki-laki. Fakta ini menegaskan adanya ketimpangan gender yang terus bertahan di pasar kerja nasional.

Per November 2025, jumlah pengangguran nasional mencapai jutaan orang. Dari angka tersebut, proporsi pengangguran laki-laki tercatat lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal struktural tentang arah dan daya serap lapangan kerja di Indonesia.

Pengangguran Laki-Laki Lebih Tinggi dari Perempuan

Berdasarkan data pengangguran BPS, tingkat pengangguran terbuka laki-laki berada di atas perempuan. Tren ini konsisten jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meski angkatan kerja laki-laki lebih besar, selisih pengangguran menunjukkan adanya tekanan serius di sektor-sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja pria.

Baca juga: Puasa: Jalan Sunyi Menuju Takwa

Banyak sektor padat karya seperti konstruksi, manufaktur tertentu, dan transportasi mengalami perlambatan. Sektor-sektor ini umumnya menjadi ruang kerja utama laki-laki. Ketika pertumbuhan melambat, dampaknya langsung terasa pada kelompok tersebut.

Sebaliknya, sebagian perempuan terserap di sektor jasa, perdagangan, dan pekerjaan berbasis layanan. Sektor ini relatif lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi. Pola ini menjelaskan mengapa tingkat pengangguran perempuan cenderung lebih stabil.

Struktur Pasar Kerja yang Belum Seimbang

Ketimpangan gender dalam pengangguran tidak bisa dilepaskan dari struktur pasar kerja. Data pengangguran BPS memperlihatkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya sejalan dengan komposisi angkatan kerja.

Selain itu, faktor pendidikan dan keterampilan ikut berperan. Banyak pekerja laki-laki berada di sektor informal dengan tingkat perlindungan rendah. Ketika terjadi guncangan ekonomi, kelompok ini lebih rentan kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah dan tinggi mulai berdampak pada daya saing mereka di pasar kerja. Perubahan ini berjalan perlahan, namun konsisten.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Perlu Diantisipasi

Ketimpangan pengangguran berbasis gender membawa implikasi luas. Tingginya pengangguran laki-laki berpotensi memicu tekanan ekonomi rumah tangga. Dalam banyak keluarga, laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama.

Jika kondisi ini berlanjut, risiko sosial seperti kemiskinan dan kerentanan ekonomi bisa meningkat. Oleh karena itu, membaca data pengangguran BPS tidak cukup sebatas angka. Diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika gender di dunia kerja.

Baca juga: Singapura Tancap Gas Menuju Target Wisata 2026

Program pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, serta diversifikasi lapangan kerja menjadi langkah penting. Pemerintah dan dunia usaha perlu memastikan bahwa penciptaan kerja mampu menjangkau berbagai kelompok tenaga kerja.

Tantangan Kebijakan Ketenagakerjaan ke Depan

Data ini menjadi tantangan serius bagi perumusan kebijakan. Pendekatan ketenagakerjaan tidak bisa bersifat umum. Setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda.

Bagi laki-laki, penguatan sektor produktif dan padat karya menjadi kunci. Sementara itu, bagi perempuan, kebijakan inklusif yang mendukung partisipasi dan perlindungan kerja tetap diperlukan.

Data pengangguran BPS seharusnya menjadi dasar perencanaan yang lebih presisi. Tanpa itu, ketimpangan akan terus berulang dalam siklus ekonomi berikutnya.

Ketimpangan pengangguran berdasarkan gender bukan fenomena sesaat. Data BPS menunjukkan pola yang konsisten dan perlu direspons serius. Tanpa perbaikan struktur pasar kerja, ketidakseimbangan ini berpotensi membebani ekonomi dan sosial Indonesia dalam jangka panjang. (GZ)


  • Penulis: redaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Malam Harmoni Tanpa Batas

    Lagu dari Balik Lapas Menggema di Ciamis

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 130
    • 0Komentar

    albadarpost.com, BERITA DAERAH – Malam Harmoni Tanpa Batas bukan sekadar festival musik dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384. Perhelatan yang digelar di Taman Lokasana Ciamis, Selasa malam (17/6/2026), itu justru menghadirkan pesan yang lebih dalam. Di tengah gemerlap panggung dan penampilan musisi nasional, sebuah lagu hasil karya warga binaan Lapas Kelas IIB Ciamis mencuri […]

  • gadai anak

    Ayah Gadaikan Anak dan Gagalnya Perlindungan Sosial

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle redaktur
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Editorial Albadarpost: Kasus ayah gadaikan anak menunjukkan rapuhnya sistem perlindungan sosial dan keadilan keluarga. albadarpost.com, EDITORIAL – Rantai tragedi yang menimpa bocah Tasikmalaya terjadi bukan dalam ruang kosong. Seorang ayah menyerahkan anaknya kepada keluarga di Gresik sebagai jaminan pinjaman Rp25 juta. Tidak ada negosiasi panjang, tidak ada pengawasan negara, dan tidak ada pagar sosial yang […]

  • Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan persatuan saat empat hari besar keagamaan berlangsung berdekatan di Indonesia.

    Fenomena Langka! Empat Hari Besar Keagamaan Datang Beriringan di Indonesia

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 156
    • 0Komentar

    albadarpost.com, CAKRAWALA – Fenomena hari besar keagamaan beriringan tahun ini menjadi perhatian publik. Perayaan beberapa hari suci dari berbagai agama datang hampir bersamaan, menciptakan momentum yang jarang terjadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai situasi hari raya keagamaan yang berdekatan ini justru menjadi kesempatan penting untuk memperkuat persatuan dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Momentum empat […]

  • Bandara Husein Bandung

    Bandara Husein Bandung Dibidik 9 Maskapai, Ini Rute Favorit

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 69
    • 0Komentar

    albadarpost.com, LIFESTYLE – Bandara Husein Bandung kembali menarik perhatian dunia penerbangan. Sedikitnya sembilan maskapai nasional dan internasional telah mengajukan slot penerbangan di Bandara Husein Sastranegara, membuka peluang bertambahnya pilihan penerbangan Bandung menuju sejumlah kota besar di Indonesia hingga Asia Tenggara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pengajuan tersebut masih berada dalam […]

  • APBD Garut

    Pendapatan Garut Pecah Rekor, Belanja Pegawai Tetap Jadi Pos Terbesar

    • calendar_month 12 jam yang lalu
    • account_circle redaktur
    • visibility 17
    • 0Komentar

    AlbadarPost.com, BERITA DAERAH – APBD Kabupaten Garut mencatat sejarah baru pada 2025. Untuk pertama kalinya, total pendapatan daerah berhasil menembus Rp5 triliun. Capaian ini menunjukkan tren fiskal yang terus membaik dalam empat tahun terakhir. Namun, di balik angka tersebut tersimpan fakta lain yang layak menjadi perhatian: belanja pegawai masih menjadi pos pengeluaran terbesar, sementara belanja […]

  • Ilustrasi kasus korupsi dan peran SPIP dalam pengawasan keuangan pemerintah

    Kenapa Korupsi Masih Terjadi? Padahal Ada Sistem SPIP

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle redaktur
    • visibility 179
    • 0Komentar

    albadarpost.com, PERSPEKTIF – SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kembali disorot setelah berbagai kasus korupsi mencuat. Sistem pengendalian intern pemerintah ini sebenarnya dirancang untuk menjaga transparansi, mencegah penyimpangan, dan memastikan anggaran digunakan secara tepat. Namun, muncul pertanyaan besar: jika SPIP sudah ada, kenapa korupsi masih terjadi? Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pemerintah telah […]

expand_less