Transparansi Anggaran

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Swakelola pengadaan pemerintah kembali menjadi topik krusial dalam diskursus tata kelola keuangan negara. Skema pengadaan swakelola atau pengadaan barang dan jasa secara swakelola ini kerap dipromosikan sebagai solusi efisiensi anggaran sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat. Namun, di balik fleksibilitasnya, swakelola menyimpan tantangan serius yang menuntut integritas tinggi dan pengawasan ketat agar tidak berubah […]

albadarpost.com, BERITA TASIKMALAYA – Indikasi korupsi PLUT Tasikmalaya kembali mencuat ke ruang publik setelah sejumlah bukti digital dalam proses pengadaan proyek revitalisasi PLUT terungkap secara terbuka. Dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya mengarah pada praktik tender yang tidak sehat, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai sikap aparat penegak hukum yang hingga kini belum menunjukkan langkah konkret. […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa menjadi fondasi utama dalam setiap belanja pemerintah. Aturan ini tidak hanya mengatur proses pembelian barang dan layanan, tetapi juga memastikan tata kelola anggaran negara berjalan transparan dan bebas penyimpangan. Dalam regulasi nasional, prinsip pengadaan pemerintah atau asas pengadaan publik tersebut telah ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Isu laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran daerah sering terdengar rumit. Padahal, LPJ menyangkut hak dasar warga untuk mengetahui ke mana uang publik digunakan. Agar tidak simpang siur, berikut penjelasan Q&A edukatif yang bisa menjadi pegangan masyarakat. Apa itu LPJ Anggaran Daerah? LPJ anggaran daerah adalah laporan resmi pemerintah daerah yang menjelaskan secara rinci: […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Isu transparansi anggaran daerah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada Kota Tasikmalaya setelah muncul kabar mengenai anggaran bernilai ratusan miliar rupiah yang belum disertai laporan pertanggungjawaban secara terbuka. Situasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh inti kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dalam sistem demokrasi, […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan fiskal serius akibat beban utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kewajiban pembayaran cicilan utang tersebut kini memengaruhi ruang gerak APBD, sekaligus memicu perdebatan soal prioritas belanja publik dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Masjid Raya Al Jabbar dibangun […]

Transparansi anggaran APBD 2026 dibuka ke publik untuk menjelaskan tekanan fiskal akibat pemangkasan dana pusat. albadarpost.com, BERITA DAERAH — Pemerintah daerah mulai memperkuat transparansi anggaran dengan membuka informasi APBD 2026 kepada publik melalui berbagai kanal digital. Langkah ini dilakukan di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang memengaruhi struktur pendapatan dan […]

Defisit APBD Tasikmalaya membuka soal disiplin fiskal dan peran pengawasan DPRD terhadap belanja daerah. albadarpost.com, BERITA DAERAH – Angka-angka di laporan keuangan sering tampak dingin. Barisan persentase, grafik serapan, dan tabel pendapatan kerap dibaca sekilas, lalu dilupakan. Namun di balik laporan APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, ada pesan yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak. […]