Dari Mobil hingga Gorden, Hibah Pemkot Bandung untuk Kejari Diuji Kepatutan

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kota Bandung memberikan hibah barang senilai sekitar Rp3,12 miliar kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Hibah itu mencakup kendaraan operasional, perangkat elektronik, perlengkapan ruang kerja, hingga gorden.

Data yang dimiliki redaksi menunjukkan nilai terbesar terdapat pada kendaraan roda empat dengan anggaran sekitar Rp1,276 miliar. Hibah meubelair mencapai Rp890,88 juta, sedangkan pengadaan pendingin ruangan, videotron, dan papan interaktif sekitar Rp590,36 juta.

Selain itu, terdapat kendaraan roda dua senilai Rp156,91 juta serta komputer, televisi, telepon pintar, dan sound system sekitar Rp207,97 juta.

Barang yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan mobilitas atau teknologi pendukung kerja. Di dalamnya juga terdapat sofa, meja, kursi tunggu, lemari arsip, pendingin ruangan, serta gorden untuk melengkapi fasilitas kantor Kejari Bandung.

Secara aturan, pemerintah daerah diperbolehkan memberikan hibah kepada instansi vertikal. Dukungan itu dapat diberikan sepanjang berkaitan dengan kepentingan daerah, memiliki manfaat yang jelas, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Namun, diperbolehkan secara administratif tidak berarti keputusan tersebut berhenti untuk diuji. Publik tetap berhak mempertanyakan urgensi, kepatutan, dan pembagian tanggung jawab pembiayaannya.

Kejari Bandung merupakan instansi pemerintah pusat. Kegiatan dan operasional lembaga tersebut pada dasarnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dokumen anggaran yang dihimpun redaksi menunjukkan Kejari Bandung memiliki pagu sekitar Rp18,36 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran belanja barang dan belanja modal mencapai sekitar Rp3,16 miliar.

Angka itu hampir setara dengan nilai hibah yang diberikan Pemkot Bandung. Karena itu, perlu penjelasan apakah barang-barang yang dibeli melalui APBD memang berada di luar kebutuhan yang dapat dibiayai melalui anggaran Kejari sendiri.

Pengujian tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan antara APBN dan APBD. Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan mengapa fasilitas internal kantor instansi pusat, seperti mebel, pendingin ruangan, dan gorden, harus ditanggung menggunakan uang daerah.

Persoalan lainnya menyangkut jarak etik.

Kejaksaan memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga tersebut dapat menangani perkara yang melibatkan pemerintah daerah, pejabat daerah, atau penggunaan APBD.

Hibah dari pemerintah daerah kepada lembaga penegak hukum memang tidak otomatis melahirkan konflik kepentingan. Tidak pula dapat langsung disimpulkan bahwa pemberian fasilitas tersebut akan memengaruhi independensi kejaksaan.

Namun, relasi seperti itu tetap memiliki risiko menimbulkan persepsi publik mengenai kedekatan antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Dalam penegakan hukum, independensi tidak cukup hanya dijalankan. Independensi juga harus terlihat dan dirasakan oleh masyarakat.

Karena itu, setiap bantuan pemerintah daerah kepada lembaga penegak hukum harus disertai keterbukaan yang lebih tinggi. Pemkot Bandung perlu menjelaskan alasan pemberian hibah, kebutuhan setiap barang, dasar penentuan nilainya, serta manfaat langsung yang diperoleh masyarakat Kota Bandung.

Kejari Bandung juga perlu menjelaskan bagaimana barang-barang tersebut digunakan dan mengapa kebutuhannya tidak dipenuhi melalui anggaran pemerintah pusat.

Hibah kendaraan mungkin lebih mudah dihubungkan dengan kebutuhan mobilitas. Komputer dan perangkat presentasi juga dapat dikaitkan dengan dukungan pekerjaan. Namun, sofa, kursi tunggu, lemari, pendingin ruangan, hingga gorden memerlukan penjelasan yang lebih konkret.

Pertanyaan tentang kepatutan bukan tuduhan adanya pelanggaran. Pertanyaan itu merupakan bagian dari pengawasan terhadap penggunaan uang publik.

Nilai hibah Rp3,12 miliar bukan angka kecil. Karena itu, Pemkot Bandung dan Kejari perlu menunjukkan bahwa seluruh barang tersebut benar-benar dibutuhkan, tidak tumpang tindih dengan pembiayaan APBN, dan tidak menciptakan jarak etik yang terlalu dekat antara pemerintah daerah dengan lembaga yang mengawasi penegakan hukum. (Red)