Editorial Albadarpost menyoroti kisruh internal Pemkot Tasikmalaya dan dampaknya bagi tata kelola serta pelayanan publik.
Alarm dari Ruang Dalam Pemkot
albadarpost.com, EDITORIAL – Unggahan status WhatsApp Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra Negara, pekan ini mengungkap sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesan bernuansa metafora. Ia memperlihatkan retakan komunikasi di tubuh Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berpotensi mengganggu jalannya pelayanan publik. Ketika seorang pejabat setingkat wakil wali kota merasa perlu menyampaikan kegelisahan melalui ruang publik, itu menunjukkan masalah internal telah melewati batas kewajaran.
Status itu—menyinggung prajurit yang bingung karena perintah tidak jelas—beresonansi karena menggambarkan realitas birokrasi daerah: arah pemerintahan tak solid, dan ritme kerja aparatur menjadi tidak presisi.
Fakta Dasar dan Data Pendukung
Reaksi cepat muncul dari sejumlah pejabat dan ASN di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Beberapa mengakui pesan itu menggambarkan situasi faktual. Ada kesenjangan komunikasi antara wali kota dan kepala SKPD, yang menyebabkan pengambilan keputusan berjalan tersendat.
Informasi dari pejabat internal menunjukkan pola komunikasi yang terlalu normatif. Para kepala SKPD merasa kurang dirangkul dan belum mendapat kejelasan strategi pemerintahan. ASN, yang pada dasarnya tunduk kepada pimpinan, pada akhirnya bergerak hati-hati karena minim arahan langsung.
Masalah tak berhenti di situ. Kehadiran lingkaran orang dekat wali kota yang menjadi jalur komunikasi tidak resmi ikut menambah panjang rantai informasi. Keputusan yang seharusnya diambil cepat tersendat karena pesan melewati terlalu banyak perantara. Situasi ini membuat sebagian SKPD gagap membaca kehendak pimpinan daerah.
Sumber lain menambahkan adanya individu tertentu yang menempatkan diri sebagai “filter” bagi wali kota. Tidak banyak jumlahnya, tetapi dominasi mereka berpengaruh besar terhadap dinamika pemerintahan.
Analisis Redaksi: Krisis Komando dan Dampaknya
Editorial Albadarpost melihat persoalan ini bukan sebagai drama politik lokal, melainkan krisis tata kelola yang harus segera diperbaiki. Pemerintahan yang sehat membutuhkan kepemimpinan yang hadir, mengarahkan, dan menegaskan prioritas. Ketika koordinasi melemah, ujungnya adalah pelayanan publik yang terganggu.
Kisruh internal Pemkot Tasikmalaya memperlihatkan absennya komando yang konsisten. Transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan respons menjadi taruhannya. Publik berhak atas pemerintahan yang bekerja secara presisi, bukan yang terjebak dalam kerumitan komunikasi personal.
Kecenderungan menggunakan jalur informal—entah ajudan, sekretaris pribadi, atau lingkaran non-struktural—menciptakan ruang bias informasi. Dalam birokrasi modern, itu adalah kemunduran. Komando yang tidak jelas akan membuat SKPD tidak bergerak, atau justru bergerak tanpa sinkronisasi. Dampaknya: kebijakan publik tidak efektif.
Konteks Historis dan Perbandingan
Fenomena seperti ini bukan hal baru dalam politik lokal Indonesia. Sejumlah daerah sebelumnya pernah terganggu oleh pola komunikasi panjang yang menyebabkan distorsi kebijakan. Daerah-daerah dengan reformasi birokrasi maju cenderung meniadakan jalur tidak resmi dan memperkuat kepemimpinan langsung.
Di negara-negara dengan kultur administrasi yang kuat, pemimpin daerah diharuskan mengelola hubungan dengan birokrasi secara disiplin. Kejelasan arah, koordinasi rutin, dan komunikasi terbuka menjadi standar. Pemkot Tasikmalaya perlu belajar dari pengalaman tersebut.
Sikap Redaksi dan Seruan
Albadarpost berpandangan, situasi yang terungkap melalui status WA Diky Candra harus dipandang sebagai peringatan dini. Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan wajib memberikan klarifikasi dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dalam rel yang benar.
Komunikasi langsung antara wali kota dan kepala SKPD perlu diperkuat. Rantai perantara harus dipangkas. Keputusan strategis tak boleh bergantung pada segelintir individu yang tidak memiliki posisi struktural jelas.
Pemerintahan yang efektif dibangun melalui kolaborasi, bukan kecurigaan; melalui komando yang tegas, bukan pesan yang berlapis-lapis.
Reflektif
Retakan kecil pada komunikasi bisa menjadi ancaman besar bagi tata kelola. Pemkot Tasikmalaya perlu kembali ke prinsip dasar birokrasi: kepemimpinan jelas, arah presisi, dan pelayanan publik sebagai prioritas.
Kisruh internal Pemkot Tasikmalaya menunjukkan lemahnya komando dan komunikasi. Pemerintah daerah perlu kembali fokus pada arah yang jelas dan pelayanan publik. (Ds)
