KUHP Nasional mulai berlaku, membawa perubahan besar pada ruang privat, kritik publik, dan kebebasan warga.
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Sejak Jumat, 2 Januari 2026, Indonesia resmi memasuki babak baru hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mulai berlaku penuh, menggantikan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Perubahan ini bukan sekadar teknis hukum. Ia langsung menyentuh cara warga hidup, berbicara, berkumpul, dan mengekspresikan diri.
Bagi negara, pemberlakuan KUHP Nasional adalah penegasan kedaulatan hukum. Bagi warga, ia menghadirkan ruang baru yang perlu dibaca dengan cermat. Sejumlah tindakan yang sebelumnya dianggap urusan privat, etika sosial, atau ekspresi demokratis, kini masuk wilayah pidana. Inilah mengapa KUHP Nasional penting dibahas sekarang: dampaknya tidak abstrak, tetapi harian.
Fakta Hukum yang Sudah Final
Secara hukum, tidak ada lagi ruang tafsir soal status KUHP lama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Seluruh aparat penegak hukum—polisi, jaksa, hingga hakim—wajib merujuk pada aturan baru ini.
Di dalamnya, terdapat pasal-pasal yang mengatur ulang relasi negara dengan warga, mulai dari kehidupan keluarga, kebebasan berekspresi, ketertiban umum, hingga hak berkumpul. Beberapa ketentuan bersifat delik aduan, sebagian lainnya dapat langsung diproses tanpa laporan pihak tertentu.
Masalah Publik di Balik KUHP Nasional
Yang dipertaruhkan bukan semata ancaman pidana, melainkan kepastian batas antara ruang privat warga dan kewenangan negara. Pasal tentang kohabitasi, misalnya, membawa urusan hidup bersama ke wilayah hukum pidana, meski dibatasi sebagai delik aduan absolut. Artinya, negara membuka pintu, meski kuncinya ada pada keluarga inti.
Baca juga: Okupansi Hotel Jabar Turun
Pasal-pasal penghinaan terhadap lembaga negara, presiden, dan wakil presiden juga memunculkan kekhawatiran lama: di mana garis tegas antara kritik kebijakan dan serangan personal. Di ruang digital yang serba cepat, batas ini rawan kabur, sementara risiko pidana nyata.
Di titik ini, KUHP Nasional bukan hanya soal moralitas atau ketertiban, tetapi tentang potensi ketimpangan relasi kuasa antara negara dan warga.
Prosedur atau Substansi
Pemerintah menegaskan bahwa KUHP Nasional disusun dengan semangat modern dan menghormati demokrasi. Secara prosedural, banyak pasal diklaim sudah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip hak asasi manusia.
Namun secara substansi, pendekatan yang dipilih tetap kuat menempatkan negara sebagai pengatur utama norma sosial. Kebisingan malam hari, demonstrasi tanpa pemberitahuan, hingga ekspresi yang dinilai menghina, diperlakukan sebagai potensi gangguan ketertiban yang dapat dijatuhi sanksi pidana.
Logika negara terlihat jelas: ketertiban didahulukan, risiko diserahkan pada warga untuk mengelola batasnya sendiri. Dalam praktik, logika ini menuntut kapasitas literasi hukum masyarakat yang belum tentu merata.
Dampak Nyata bagi Warga
Bagi warga, dampak KUHP Nasional terasa langsung. Aktivitas sehari-hari—tinggal bersama, menyampaikan kritik, menggelar aksi protes—kini memerlukan kesadaran hukum yang lebih tinggi. Kesalahan tafsir bukan lagi sekadar risiko sosial, tetapi bisa berujung pidana.
Di sisi pemerintahan, aparat penegak hukum memegang peran kunci. Cara mereka menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal ini akan menentukan apakah KUHP Nasional menjadi alat ketertiban yang adil atau justru sumber ketakutan baru.
Kepercayaan publik pun dipertaruhkan. Penegakan hukum yang selektif atau tidak proporsional berpotensi memperlebar jarak antara negara dan warga.
Apa yang Perlu Diawasi
Pengawasan publik menjadi krusial pada tahap implementasi. Pertama, konsistensi aparat dalam membedakan kritik dan penghinaan. Kedua, penggunaan pasal ketertiban umum agar tidak menjadi alat membungkam ekspresi sah. Ketiga, transparansi penanganan perkara, terutama yang menyentuh hak dasar warga.
Baca juga: Longsor Jatinangor Menimpa Pekerja
Ruang kontrol publik tetap ada, tetapi menuntut kewaspadaan lebih tinggi. Masyarakat sipil, media, dan akademisi memiliki peran penting memastikan KUHP Nasional tidak keluar dari rel demokrasi.
KUHP Nasional adalah fakta hukum yang tak terelakkan. Ia bisa menjadi tonggak pembaruan, atau sebaliknya, menjadi ujian bagi kedewasaan negara dalam mengelola kuasa. Jawabannya tidak terletak pada teks undang-undang semata, tetapi pada cara ia dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. (Red)
