berita tasikmalaya

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Isu dugaan penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Sejumlah temuan yang beredar di ruang publik memunculkan pertanyaan serius tentang komitmen penegakan hukum di daerah. Ketika indikasi penyimpangan muncul berulang, publik tentu berharap aparat bergerak cepat dan transparan. Namun demikian, yang terjadi justru memunculkan kesan pembiaran. Karena itu, kepercayaan masyarakat […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Isu transparansi anggaran daerah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada Kota Tasikmalaya setelah muncul kabar mengenai anggaran bernilai ratusan miliar rupiah yang belum disertai laporan pertanggungjawaban secara terbuka. Situasi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh inti kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dalam sistem demokrasi, […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Eskalasi kritik publik terhadap pemerintahan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Chandra mulai menguat menjelang satu tahun masa kepemimpinan mereka. Dinamika tersebut terlihat jelas dari rangkaian aksi mahasiswa, pemasangan spanduk kritik di ruang publik, hingga munculnya seruan Mosi Tidak Percaya Viman Tasikmalaya yang kini menjadi sorotan […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mendorong penguatan sektor transportasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang kini menguat adalah reaktivasi stasiun dan pengembangan perkeretaapian Kabupaten Tasikmalaya, yang mulai mendapat dukungan serius dari pemerintah pusat. Komitmen tersebut tampak dalam kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI bersama Direktur Jenderal Perkeretaapian […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kabar ini langsung mengubah mimpi ribuan anak desa. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi meluncurkan Program SADESA (Satu Desa Satu Sarjana) pada Selasa (03/02/2026). Lewat program ini, pemuda desa berprestasi mendapatkan beasiswa penuh dari semester pertama hingga lulus kuliah. Bagi banyak keluarga desa, kuliah sering terasa seperti impian mahal. Namun kini, pintu itu […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kepemimpinan tidak hanya diukur dari kebijakan yang tertulis, tetapi juga dari cara seorang pemimpin hadir dan merespons warganya. Di Tasikmalaya, kritik wali kota Tasikmalaya kembali mengemuka, kali ini melalui sebuah spanduk yang terpasang di area Balai Kota. Spanduk itu sederhana, namun pesannya tajam: “Wapres Datang Wali Kota Terdepan. Giliran Masyarakat Datang […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – KH Miftah Fauzi menyatakan bahwa dirinya bersama ribuan pedagang Pasar Cikurubuk hingga kini masih menunggu ketegasan sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan persoalan pasar tradisional. Menurutnya, pasar rakyat bukan hanya urusan ekonomi, melainkan juga menyangkut martabat, keadilan, dan keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil. Hal tersebut disampaikan KH Miftah Fauzi saat ditemui […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Keterbukaan pengelolaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya membuka dokumen APBD 2026 dinilai belum sepenuhnya menjawab tuntutan transparansi jika pokir DPRD Tasikmalaya masih tertutup dari akses publik. Sorotan itu muncul setelah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Komisi I, Asep Muslim, mendorong agar Peraturan Daerah APBD 2026 serta Peraturan […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Akses informasi publik kembali diuji. Website resmi DPRD Kota Tasikmalaya mendadak tidak dapat diakses publik. Saat laman dibuka, yang muncul bukan informasi legislatif atau agenda wakil rakyat, melainkan notifikasi tegas: Website Suspended. Status yang tertera adalah 503 Service Unavailable, dengan keterangan bahwa akses sementara dinonaktifkan. Bagi lembaga publik, kondisi ini bukan […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi mengubah pola kerja perangkat daerah. Melalui Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0044 Tahun 2025, seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan mengikuti sistem sentralisasi pengelolaan digital dan layanan pendukung pemerintahan mulai tahun anggaran 2026. Kebijakan ini berdampak langsung pada pengelolaan anggaran, teknologi informasi, hingga kerja sama media. Surat edaran […]