berita daerah

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan intensitas penegakan hukum terhadap korupsi kepala daerah. Dalam satu hari operasi, KPK menangkap dua kepala daerah dari wilayah berbeda. Langkah ini mengirim pesan tegas soal akuntabilitas pejabat publik pada awal 2026. Operasi tangkap tangan (OTT) tersebut menyasar Wali Kota Madiun dan Bupati Pati. Keduanya diamankan […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kasus penganiayaan dan perampokan yang dilakukan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kembali membuka tabir dampak serius kecanduan judi online. Peristiwa ini tidak berdiri sebagai tindak kriminal biasa, melainkan memperlihatkan bagaimana judol utang dapat mendorong pelaku melampaui batas moral, sosial, dan hukum. Pelaku berinisial MIR, […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Gagal panen jagung yang dialami petani di Pangandaran bukan sekadar peristiwa teknis pertanian. Peristiwa ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar: bagaimana amanah menjaga bumi, melindungi penghidupan petani, dan memastikan keadilan dalam sistem pangan lokal dijalankan secara nyata. Sejumlah lahan jagung rusak akibat serangan babi hutan yang datang berulang menjelang masa panen. […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Polda Jawa Barat terus memperkuat peran sosial kepolisian dengan mendorong seluruh jajaran Polres untuk terlibat aktif dalam program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Langkah ini menjadi bagian dari program sosial yang menyasar langsung peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di berbagai daerah di Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Indramayu kembali menegaskan pentingnya akuntabilitas aparatur sipil negara. Seorang ASN aktif kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah Kejaksaan menilai kewenangan formal yang dimilikinya tidak dijalankan sesuai prosedur. Kejaksaan Negeri Indramayu menegaskan bahwa status ASN tidak memberikan kekebalan […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Bangunan sekolah telah berdiri, lahan tersedia, dan kebutuhan masyarakat nyata. Namun hingga kini, Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, belum dapat menjalankan fungsi pendidikan. Sekolah tersebut belum memiliki kepala sekolah, tenaga pendidik, maupun anggaran operasional. Situasi ini memantik kritik keras dari DPRD Jawa Barat yang menilai negara gagal […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus korupsi proyek pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan menelusuri dugaan aliran uang ke Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Pendalaman ini bukan sekadar pemeriksaan saksi, tetapi mengarah pada pengujian unsur pidana yang dapat berujung sanksi hukum dan politik bagi pejabat publik. Langkah KPK menjadi penting […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH — Kepolisian Resor Subang menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik pemerasan yang menyasar aparatur pemerintahan desa. Seorang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga memeras belasan kepala desa di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. OTT oknum LSM tersebut dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Subang […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tekanan fiskal serius akibat beban utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kewajiban pembayaran cicilan utang tersebut kini memengaruhi ruang gerak APBD, sekaligus memicu perdebatan soal prioritas belanja publik dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Masjid Raya Al Jabbar dibangun […]

albadarpost.com, BERITA DAERAH – Fenomena pengunduran diri sejumlah kepala desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memunculkan tantangan serius bagi keberlangsungan pemerintahan desa. Hingga awal 2026, tercatat puluhan desa tidak memiliki kepala desa definitif setelah para pejabatnya memilih mundur sebelum masa jabatan berakhir. Kondisi ini langsung berdampak pada stabilitas administrasi dan pelayanan publik desa. Dinas Pemberdayaan […]