Putusan MA dalam perkara pengadaan menunjukkan pergeseran arah penegakan hukum korupsi yang lebih substantif.
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi pengadaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di sekolah dasar Kabupaten Gresik tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari pola yang kian konsisten dalam beberapa tahun terakhir: MA memperketat tafsir hukum atas korupsi pengadaan dan menggeser fokus dari kesalahan prosedural ke kerugian negara dan keuntungan pelaku.
Bagi warga, pola ini penting dibaca bukan sebagai teknis hukum semata, melainkan sebagai sinyal arah penegakan hukum. Pengadaan barang dan jasa menyerap porsi besar anggaran publik. Ketika pola putusan berubah, dampaknya menyentuh tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik, dan kualitas layanan dasar.
Fakta Hukum yang Sudah Final
Dalam Putusan MA Nomor 390 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang sebelumnya menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MA menilai judex facti keliru karena perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 2 ayat (1).
Pertimbangan MA menitikberatkan pada rangkaian perbuatan: kolusi dengan pejabat, pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi, penggunaan perangkat lunak tidak asli, serta selisih signifikan antara harga riil dan nilai pembayaran. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara” dinilai terpenuhi secara nyata.
Akibat koreksi tersebut, pidana diperberat. Dari 2,5 tahun penjara menjadi 4 tahun, disertai denda lebih tinggi dan kewajiban uang pengganti sesuai nilai kerugian negara.
Masalah Publik di Balik Keputusan
Bagi publik, pertanyaan utamanya bukan semata siapa dihukum lebih berat. Yang dipertaruhkan adalah kepastian bahwa korupsi pengadaan tidak lagi bisa disamarkan melalui rekayasa administratif.
Selama bertahun-tahun, banyak perkara pengadaan berhenti pada Pasal 3—penyalahgunaan kewenangan—dengan ancaman pidana relatif lebih ringan. Pola ini menciptakan kesan bahwa pelaku masih memiliki ruang tawar, terutama ketika bisa menunjukkan prosedur formal yang tampak sah.
Putusan MA dalam perkara ini memotong pola tersebut. Negara melihat substansi: ada barang tidak sesuai, ada keuntungan ilegal, dan ada kerugian negara. Bagi warga, pendekatan ini lebih adil karena dampak korupsi pengadaan langsung dirasakan di layanan publik, termasuk pendidikan.
Pilihan Negara: Prosedur vs Substansi
Pola putusan MA menunjukkan keberpihakan yang lebih tegas pada substansi. Mahkamah tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah terdakwa memiliki kewenangan, melainkan apakah kewenangan itu digunakan untuk memperkaya diri dan merugikan negara.
Baca juga: Perspektif: Putusan MA Korupsi Pengadaan TIK dan Dampaknya bagi Sekolah
Dalam konteks pengadaan, ini berarti pembagian paket, penggunaan subkontraktor, atau pemenuhan dokumen administratif tidak otomatis menjadi pembelaan. Jika fakta menunjukkan adanya rekayasa untuk mengambil keuntungan, maka Pasal 2 menjadi pintu masuk.
Namun, pendekatan ini juga menantang negara sendiri. Penegak hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan dituntut lebih cermat membangun konstruksi perkara. Tanpa kualitas pembuktian yang kuat, pola putusan ini berisiko tidak konsisten.
Dampak Nyata bagi Warga
Pola putusan yang lebih tegas memberi harapan bagi perbaikan tata kelola. Di sektor pendidikan, pengadaan yang bersih berarti siswa menerima sarana belajar yang layak, bukan barang sisa yang dibungkus proyek.
Di sisi lain, konsistensi putusan MA juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap peradilan. Ketika MA berani mengoreksi putusan lebih rendah dan memperberat hukuman berdasarkan kerugian nyata, pesan yang sampai ke warga jelas: korupsi pengadaan bukan pelanggaran teknis, melainkan kejahatan serius.
Bagi pemerintah daerah, pola ini menjadi peringatan dini. Risiko hukum tidak lagi bisa ditekan dengan kepatuhan prosedural semata.
Apa yang Perlu Diawasi
Meski arah MA semakin jelas, pengawasan publik tetap krusial. Konsistensi antarperkara perlu dijaga agar tidak muncul disparitas yang membingungkan.
Selain itu, publik perlu mengawasi apakah putusan-putusan ini diikuti perbaikan sistem pengadaan. Tanpa reformasi pengawasan internal dan transparansi harga, penindakan hukum hanya akan berulang di hilir.
Ruang kontrol masyarakat—termasuk sekolah dan pengguna langsung barang—harus diperkuat agar penyimpangan terdeteksi sebelum kerugian terjadi.
Pola putusan Mahkamah Agung dalam perkara korupsi pengadaan menunjukkan arah yang lebih tegas dan substantif. Negara mulai membaca korupsi bukan dari kelengkapan berkas, tetapi dari dampaknya bagi publik. Tantangannya kini sederhana namun berat: menjaga konsistensi, dan memastikan perubahan tafsir hukum ini benar-benar memperbaiki tata kelola, bukan sekadar memperberat hukuman setelah kerusakan terjadi. (Red)
