Putusan MA soal persekongkolan tender menyingkap lemahnya pengawasan APBN dan risiko belanja publik yang dikondisikan.
albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan temuan persekongkolan tender pada proyek APBN di Sumatera Utara bukan sekadar soal pelanggaran hukum persaingan usaha. Ia membuka kembali satu persoalan mendasar yang terus berulang: lemahnya pengawasan negara atas belanja publik. Ketika anggaran negara dibelanjakan melalui mekanisme yang dikondisikan, warga pada akhirnya membayar harga dari proyek yang tidak kompetitif, tidak efisien, dan berisiko rendah mutu.
Fakta Hukum yang Sudah Final
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 5 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tanggal 21 Januari 2019 menolak kasasi para pihak yang mengajukan keberatan atas Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2016. Dalam putusan tersebut, MA menilai persekongkolan tender terbukti secara sah dan meyakinkan.
Bukti yang digunakan bersifat teknis dan administratif: kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran, penggunaan alamat IP address yang sama saat pengunggahan dokumen, kolaborasi dalam penyediaan jaminan penawaran, hingga adanya hubungan kekeluargaan antar-peserta tender. Seluruh rangkaian itu dinilai telah melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Putusan ini bersifat final dan mengikat. Secara hukum, persekongkolan tender dalam proyek APBN tersebut telah dinyatakan terjadi.
Masalah Publik di Balik Putusan
Di balik fakta hukum yang terang, terdapat persoalan publik yang lebih luas. Persekongkolan tender bukan hanya pelanggaran antar-pelaku usaha. Ia adalah gangguan langsung terhadap tata kelola APBN. Ketika tender dikondisikan, negara kehilangan kesempatan memperoleh harga terbaik dan kualitas optimal dari belanja publik.
Baca juga: Persekongkolan Tender dan Etika Pengadaan Negara
Lebih dari itu, praktik semacam ini menutup ruang persaingan sehat bagi pelaku usaha lain yang sebenarnya mampu. APBN yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan ekonomi justru berpotensi menjadi alat distribusi keuntungan bagi suatu kelompok.
Pilihan Negara: Prosedur vs Substansi
Kasus ini juga menyoroti pilihan negara dalam pengawasan anggaran: apakah cukup puas pada prosedur administratif, atau sungguh menjaga substansi pengelolaan APBN. Secara formal, tender berjalan melalui sistem elektronik. Dokumen diunggah. Administrasi terpenuhi.
Namun, putusan MA membuktikan bahwa prosedur saja tidak cukup. Kesamaan IP address dan pola dokumen menunjukkan bahwa pengawasan substantif—yang mampu membaca pola, relasi, dan anomali—belum bekerja optimal di tahap awal. Negara baru hadir tegas setelah pelanggaran diuji melalui proses hukum panjang.
Pengawasan APBN yang bergantung pada kepatuhan formal berisiko gagal mendeteksi persekongkolan yang semakin canggih dan terkoordinasi.
Dampak Nyata bagi Warga
Dampak dari lemahnya pengawasan APBN tidak selalu terlihat seketika. Ia muncul dalam bentuk proyek infrastruktur yang cepat rusak, pelayanan publik yang tidak maksimal, serta pemborosan anggaran yang menggerus ruang fiskal.
Baca juga: Waspadalah! Modus Baru Penipuan
Bagi warga, ini berarti jalan yang tak kunjung layak, fasilitas publik yang mutunya di bawah standar, dan kepercayaan yang terus menurun terhadap pengelolaan uang negara. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini merusak legitimasi negara sebagai pengelola kepentingan bersama.
Apa yang Perlu Diawasi
Putusan ini seharusnya menjadi alarm bagi sistem pengawasan APBN. Pengawasan tidak bisa berhenti pada audit pasca-proyek atau pemeriksaan administratif semata. Pola digital, hubungan afiliasi, dan konsistensi data penawaran harus menjadi bagian dari pengawasan rutin sejak tahap perencanaan dan pemilihan penyedia.
Ruang kontrol publik juga perlu diperluas. Transparansi data pengadaan, keterbukaan hasil evaluasi tender, dan akses masyarakat terhadap informasi proyek menjadi kunci untuk mencegah persekongkolan berulang.
Persekongkolan tender yang telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa kebocoran APBN tidak selalu berawal dari korupsi kasatmata. Ia sering bermula dari pengawasan yang longgar dan kepatuhan prosedural yang dibiarkan mengalahkan akal sehat. Di titik inilah pengawasan APBN diuji: menjaga uang negara tetap bekerja untuk publik, bukan untuk bersekongkolan yang rapi di atas kertas. (Red)
