Ribuan guru madrasah swasta demo di Monas menuntut kesetaraan pengangkatan PPPK tanpa diskriminasi.
albadarpost.com, HUMANIORA – Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2025. Mereka menuntut pemerintah memberikan kesetaraan hak dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para pendidik ini menilai kebijakan yang berlaku masih diskriminatif terhadap guru madrasah swasta dibandingkan dengan guru di sekolah negeri.
Tuntutan Kesetaraan Guru Madrasah Swasta
Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini menarik perhatian publik dan pengguna jalan di sekitar kawasan Medan Merdeka Selatan. Ribuan guru madrasah swasta datang dengan mengenakan seragam khas lembaganya masing-masing, membawa spanduk dan poster berisi seruan untuk menghapus diskriminasi dalam pengangkatan tenaga pendidik.
“Tidak boleh lagi ada pengotak-ngotakan antara guru negeri dan guru madrasah swasta. Kami sama-sama memiliki tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa,” ujar M. Zein, salah satu koordinator aksi, saat ditemui di tengah kerumunan massa.
Menurut Zein, para guru madrasah swasta selama ini berjuang di garis depan pendidikan tanpa mendapatkan perhatian yang layak dari negara. Padahal, mereka turut berperan besar dalam mencerdaskan generasi muda di berbagai daerah terpencil di Indonesia.
Ia menilai kebijakan pemerintah dalam seleksi PPPK selama ini belum memberikan perlakuan yang adil bagi tenaga pendidik madrasah swasta. “Madrasah swasta sudah lama membantu negara mendidik anak-anak bangsa. Karena itu, kami berharap Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa benar-benar menepati janji untuk memberikan afirmasi yang sama bagi kami di tahun 2026,” tambahnya.
Aksi Damai di Monas Berlangsung Tertib
Aksi unjuk rasa yang dipusatkan di kawasan Monas berjalan tertib dan damai. Para guru yang tergabung dalam berbagai asosiasi pendidikan Islam itu secara kompak menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera meninjau ulang kebijakan pengangkatan PPPK yang dianggap diskriminatif.
Baca juga: Insentif Guru Honorer Naik Mulai 2026, Pemerintah Siapkan Beasiswa dan PPG Massal
Mereka juga menyerukan agar Kementerian Agama dan Kementerian PAN-RB duduk bersama membahas solusi konkret yang berpihak pada guru madrasah swasta. Sejumlah perwakilan massa sempat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pejabat Kementerian Agama yang hadir menemui peserta aksi.
Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan Medan Merdeka Selatan sempat dialihkan oleh petugas kepolisian demi menjaga kelancaran kegiatan. Namun, tidak ada insiden berarti selama aksi berlangsung. Para guru dengan tertib membubarkan diri pada sore hari setelah menyerahkan pernyataan tertulis kepada pihak pemerintah.
Polisi juga mengapresiasi sikap kooperatif peserta unjuk rasa yang tetap menjaga ketertiban selama aksi. “Mereka sangat tertib, aspiratif, dan tidak melakukan tindakan provokatif,” ujar seorang petugas yang bertugas di lokasi.
Desakan kepada Pemerintah Pusat
Tuntutan utama para guru madrasah swasta berfokus pada kebijakan afirmatif dalam perekrutan PPPK tahun mendatang. Mereka mendesak agar pemerintah memastikan bahwa guru madrasah swasta mendapatkan hak dan peluang yang sama dengan guru di sekolah negeri dalam proses seleksi.
Selain itu, para guru juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap masa pengabdian mereka selama puluhan tahun di lembaga pendidikan swasta. “Kami ini mengabdi bukan setahun dua tahun, tapi belasan tahun. Negara seharusnya menghargai dedikasi itu,” kata salah satu peserta aksi dari Jawa Timur.
Mereka menegaskan, perjuangan ini bukan semata-mata soal status kepegawaian, melainkan bentuk perjuangan moral demi keadilan dan martabat profesi guru.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tindak lanjut dari aksi tersebut. Namun, sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama disebut tengah mengkaji ulang kebijakan pengangkatan PPPK agar tidak menimbulkan kesenjangan baru antara tenaga pendidik negeri dan swasta.
Konteks Nasional dan Harapan Guru
Persoalan kesetaraan pengangkatan PPPK bukan kali pertama mencuat. Dalam beberapa tahun terakhir, isu serupa kerap muncul di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan jumlah madrasah swasta yang tinggi seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Pemerintah sebelumnya telah berjanji akan meninjau kembali sistem rekrutmen tenaga pendidik agar lebih inklusif dan tidak menimbulkan diskriminasi. Namun, hingga kini, janji tersebut belum terealisasi sepenuhnya.
Guru madrasah swasta berharap aksi mereka di Monas kali ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan pengangkatan PPPK. “Kami tidak meminta lebih, hanya ingin diperlakukan sama seperti guru negeri,” ujar M. Zein menegaskan.
Aksi ribuan guru madrasah swasta di Monas mencerminkan tuntutan keadilan dan kesetaraan bagi tenaga pendidik di Indonesia. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kebijakan PPPK berjalan adil bagi seluruh guru tanpa kecuali.
Guru madrasah swasta desak kesetaraan PPPK di Monas. Mereka minta pemerintah hapus diskriminasi dalam pengangkatan guru. (Red)
