Judi Online Picu Gelombang Sosial Ekonomi yang Membahayakan

Lonjakan judi online di kota memicu krisis sosial-ekonomi dan meningkatnya kekerasan ekstrem di kalangan muda.

Dampak Judi Online Kian Nyata di Kota

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Kasus buruh harian di Bandung yang membunuh penjaga konter demi melunasi utang judi online membuka kembali luka lama: dampak judi online yang semakin dalam di kota-kota Indonesia. Fenomena ini bukan lagi sekadar soal kehilangan uang, melainkan soal runtuhnya sistem sosial dan ekonomi rumah tangga di lapisan masyarakat bawah.

Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah kepolisian daerah mencatat tren yang sama. Di Bandung, Medan, hingga Makassar, pelaku kejahatan dengan motif judol meningkat hampir 30 persen dibanding 2023. Sebagian besar pelaku berusia di bawah 35 tahun, dengan pekerjaan tidak tetap dan akses mudah ke ponsel pintar.

Peneliti sosial Universitas Padjadjaran, Dwi Ramadhani, menyebut fenomena ini sebagai “ledakan ketergantungan digital berbiaya tinggi.” Judi online, katanya, merusak sistem ekonomi rumah tangga sekaligus memicu spiral kekerasan ekstrem. “Ketika orang terjebak hutang dan malu secara sosial, mereka bisa mengambil keputusan paling gelap dalam waktu paling singkat,” ujarnya.

Lingkaran Setan Ekonomi dan Kekerasan

Dampak judi online kini terlihat pada skala mikro: keluarga berantakan, ekonomi rumah tangga runtuh, dan lingkungan sosial kehilangan rasa aman. Di Bandung saja, Polrestabes mencatat sedikitnya 41 kasus kekerasan berat sepanjang 2025 yang berkaitan dengan utang judol. Angka ini naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Pelaku umumnya mengaku meminjam uang dari teman, koperasi ilegal, atau rentenir online. Ketika gagal membayar, tekanan ekonomi berubah menjadi tekanan psikologis. “Banyak kasus bermula dari keputusasaan,” kata AKBP Wahyu Prasetya, Kasatreskrim Polrestabes Bandung. “Pelaku merasa tidak punya pilihan selain melakukan pencurian, bahkan kekerasan.”

Dalam laporan yang sama, kepolisian menemukan pola serupa di beberapa wilayah penyangga metropolitan: Bekasi, Depok, dan Tangerang. Urbanisasi dan kesenjangan ekonomi menjadi bahan bakar bagi penyebaran judi online. Iklan di media sosial memperparah keadaan, memanfaatkan algoritma yang menarget kelompok usia produktif dengan iming-iming “cuan cepat.”

Baca juga: Buruh di Bandung Bunuh Penjaga Konter demi Judi Online

Ekonom perkotaan dari Universitas Katolik Parahyangan, Rina Surya, menjelaskan, “Judi online itu memakan pendapatan informal yang seharusnya berputar di ekonomi lokal. Uang habis ke server asing. Ini bukan cuma soal kriminalitas, tapi juga kebocoran ekonomi.”

Kebijakan Publik Masih Tertinggal

Meski pemerintah sudah memblokir lebih dari 1,4 juta situs judi online hingga Oktober 2025, laju kemunculan situs baru tak terbendung. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada ratusan situs baru tiap hari yang muncul kembali dengan nama domain berbeda.

Sementara itu, kebijakan penegakan hukum lebih sering menarget pemain kecil ketimbang jaringan besar. Hal ini dinilai tidak efektif menekan akar masalah. “Yang ditangkap selalu orang-orang yang kalah,” kata Sociolog UI, Bambang Wijaya. “Sementara operator besar dan aliran uang lintas negara masih aman bersembunyi di balik regulasi digital yang lemah.”

Dalam konteks sosial ekonomi perkotaan, judi online telah menjadi bentuk baru kemiskinan digital—di mana kemiskinan bukan hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga soal kehilangan kendali atas perilaku ekonomi sendiri. Banyak korban yang sebelumnya berprofesi tetap akhirnya kehilangan pekerjaan karena tak sanggup menahan dorongan bermain.

Seruan untuk Regulasi yang Lebih Tegas

Pemerintah daerah kini didesak mengambil peran lebih besar. Sejumlah wali kota mulai menggagas program rehabilitasi sosial digital, seperti penyuluhan literasi keuangan dan pelatihan kerja bagi korban judol. Namun, langkah itu masih bersifat sporadis.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung menilai penanganan korban judi online semestinya dilakukan seperti menangani kecanduan narkoba. “Ada kebutuhan akan sistem pemulihan, bukan hanya penegakan hukum,” ujar Direktur LBH Bandung, Siska Rahmawati.

Tanpa intervensi sosial yang serius, judi online bisa menjadi epidemi baru di tengah kota. Ia menjalar senyap melalui telepon genggam, tapi efeknya terasa hingga ke ruang makan warga.

Judi online kian menekan ekonomi rumah tangga dan memicu kekerasan ekstrem di kota. Regulasi tegas jadi kebutuhan mendesak. (Red)