
Jangan Salah Baca STNK! Ini Arti Kode Pajak dan Biaya Kendaraan
- account_circle redaktur
- calendar_month Minggu, 15 November 2026 | 5 Jumadilakhir 1448 H | 13:11:46 WIB
- visibility 66

Memahami istilah dalam STNK membantu pemilik kendaraan membedakan pajak, sumbangan wajib, dan biaya administrasi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, PERSPEKTIF – STNK bukan sekadar dokumen yang harus dibawa saat berkendara. Di dalamnya terdapat informasi penting mengenai identitas pemilik, spesifikasi kendaraan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga biaya administrasi. Memahami arti istilah dalam STNK membantu masyarakat membedakan pajak, sumbangan wajib, dan biaya penerbitan dokumen ketika mengurus kendaraan.
Banyak pemilik kendaraan hanya memperhatikan tanggal jatuh tempo dan jumlah tagihan. Padahal, singkatan seperti PKB, BBNKB, SWDKLLJ, TNKB, dan SKUM memiliki fungsi berbeda. Perubahan regulasi juga membuat masyarakat perlu memahami komponen pembayaran kendaraan dengan lebih cermat, terutama sejak kebijakan pajak daerah dan opsen mulai berlaku pada 2025.
Lantas, apa arti istilah tersebut? Mengapa tagihan kendaraan tidak hanya berisi pajak, dan apa yang harus disiapkan ketika memperpanjang STNK lima tahunan?
1. Mengenal Identitas dan Data Registrasi dalam STNK
STNK memuat identitas kendaraan dan pemilik yang tercatat dalam sistem registrasi kepolisian. Informasi tersebut membantu petugas mencocokkan dokumen dengan kendaraan yang digunakan di jalan.
NIK (Nomor Induk Kependudukan) merupakan nomor identitas penduduk yang tercantum dalam KTP. Dalam administrasi kendaraan, NIK membantu menghubungkan data pemilik dengan data kependudukan. Karena itu, pemilik perlu memastikan identitas pada dokumen kendaraan sesuai dengan data yang sebenarnya.
Selanjutnya, Berat KB merujuk pada berat kendaraan bermotor yang tercatat dalam spesifikasi teknis. Informasi ini berbeda dari kapasitas angkut atau daya angkut kendaraan.
STNK juga memuat nomor registrasi dan data administrasi lainnya. Namun, pemilik sebaiknya tidak menafsirkan setiap nomor sebagai kode pajak tanpa penjelasan resmi. Jika menemukan istilah seperti Nomor Urut, Kohir, atau SKUM yang belum dipahami, tanyakan langsung kepada petugas Samsat.
2. PKB dan Opsen PKB: Komponen Pajak Kendaraan
PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemerintah provinsi memungut pajak ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur batas tarif PKB. Untuk kepemilikan kendaraan pertama, tarif paling tinggi sebesar 1,2 persen. Sementara itu, kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dapat dikenai tarif progresif paling tinggi 6 persen, sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, anggapan bahwa PKB selalu sebesar 1,5 persen dari harga jual kendaraan tidak tepat. Perhitungan pajak mempertimbangkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), bobot kendaraan, tarif daerah, dan ketentuan lainnya.
Selain PKB, masyarakat juga perlu mengenal opsen PKB. Komponen ini merupakan pungutan tambahan pajak yang menjadi bagian penerimaan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah mulai menerapkan skema opsen berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 sejak 5 Januari 2025.
Perpres Nomor 4 Tahun 2025 kemudian menyesuaikan penyelenggaraan administrasi Samsat dengan memasukkan PKB, BBNKB, opsen PKB, dan opsen BBNKB dalam komponen pembayaran pajak kendaraan.
Bagi pemilik kendaraan di Jawa Barat, tarif daerah mengacu pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta aturan pelaksanaannya. Karena itu, masyarakat sebaiknya memeriksa nominal tagihan melalui kanal resmi Bapenda atau Samsat, bukan memakai persentase dari daerah lain.
Baca juga: Cara Perpanjangan STNK Online via SIGNAL, Ini Batas Layanannya
3. BBNKB: Apakah Balik Nama Kendaraan Bekas Masih Kena Pajak?
BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah atas penyerahan pertama kendaraan bermotor. Ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
Artinya, masyarakat yang membeli kendaraan bekas tidak lagi menjadi objek BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Namun, kondisi tersebut bukan berarti seluruh proses balik nama gratis.
Pemilik baru tetap perlu mengurus perubahan data kepemilikan dan memenuhi biaya administrasi penerbitan dokumen sesuai ketentuan. Selain itu, tunggakan pajak atau kewajiban lain yang masih melekat pada kendaraan perlu diperiksa sebelum proses selesai.
Karena itu, calon pembeli sebaiknya mengecek status pajak, STNK, BPKB, nomor rangka, dan nomor mesin sebelum menyelesaikan transaksi.
4. SWDKLLJ, STNK, dan TNKB: Jangan Keliru Membaca Tagihan
SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) merupakan sumbangan wajib yang berkaitan dengan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan sesuai ketentuan. Pengelolaannya dilakukan oleh PT Jasa Raharja berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya.
SWDKLLJ bukan PKB dan bukan pula PNBP penerbitan dokumen kepolisian. Karena itu, pemilik kendaraan perlu membedakan setiap komponen dalam tagihan.
Berikutnya, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menjadi bukti registrasi dan identifikasi kendaraan yang memuat data kendaraan serta pemiliknya.
Sementara itu, TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan pelat nomor resmi yang menjadi identitas registrasi kendaraan di jalan.
Biaya penerbitan STNK dan TNKB termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri. Dasar tarifnya tercantum dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dengan demikian, PKB merupakan pajak daerah, SWDKLLJ merupakan sumbangan wajib, sedangkan penerbitan STNK dan TNKB masuk kategori PNBP. Ketiganya memiliki dasar hukum dan pengelolaan yang berbeda.
5. Kapan Harus Memperpanjang STNK dan Mengganti Pelat Nomor?
Pemilik kendaraan perlu memperhatikan masa berlaku STNK yang tercantum pada dokumen. Untuk registrasi ulang lima tahunan, kendaraan harus menjalani pemeriksaan fisik guna mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan data registrasi.
Ketentuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor mengacu pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021. Dalam proses lima tahunan, pemilik mengurus penerbitan STNK dan TNKB baru setelah memenuhi persyaratan administrasi serta kewajiban pembayaran.
Berbeda dengan pembayaran tahunan, proses lima tahunan membutuhkan kehadiran kendaraan untuk pemeriksaan fisik. Karena itu, pemilik sebaiknya menyiapkan STNK, BPKB, identitas pemilik, dan dokumen pendukung sesuai ketentuan layanan Samsat.
Sebelum datang, periksa pula status pajak dan pastikan tidak ada ketidaksesuaian data. Jika kendaraan sudah berpindah tangan, segera urus balik nama agar administrasi kepemilikan mencerminkan pemilik sebenarnya.
Baca juga: 772 Kendaraan Dicek, 33 Janji Bayar dan 17 Langsung Lunas
Pahami Rinciannya Sebelum Membayar
Memahami isi STNK bukan sekadar menambah pengetahuan tentang singkatan. Informasi tersebut membantu pemilik kendaraan memeriksa kewajiban pajak, mengenali biaya administrasi, dan memastikan data registrasi tetap sesuai.
Perubahan kebijakan pajak daerah sejak 2025 juga membuat masyarakat perlu lebih cermat membaca rincian pembayaran. Jangan menyamakan PKB, opsen, SWDKLLJ, dan PNBP karena masing-masing memiliki fungsi serta dasar hukum berbeda.
Jangan hanya hafal tanggal jatuh tempo, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya dibayar. Sebab, memahami setiap rincian STNK berarti memahami hak, kewajiban, dan legalitas kendaraan di jalan raya. (Red)
- Penulis: redaktur













