Dua Tahun Prabowo-Gibran: Ekonomi Tumbuh, Bagaimana Nasib Warga Priangan Timur?

albadarpost.com, PERSPEKTIF — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan sejumlah capaian ekonomi. Namun, pertumbuhan nasional dan besarnya investasi belum cukup untuk menjawab satu pertanyaan penting: apakah manfaatnya sudah dirasakan masyarakat hingga daerah?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi mencapai Rp3.923,2 triliun selama Oktober 2024 hingga September 2026.

Di sisi lain, persoalan kemiskinan, kualitas lapangan kerja, dan daya beli masih perlu dicermati. Bagi masyarakat Priangan Timur, evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya membaca angka nasional. Data ketenagakerjaan dan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota juga perlu diperiksa untuk mengetahui kondisi yang lebih dekat dengan kehidupan warga.

Berikut lima indikator untuk membaca capaian dan pekerjaan rumah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

1. Ekonomi tumbuh 5,29 persen, tetapi pemerataan tetap menjadi tantangan

BPS mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional terus berkembang. Namun, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tidak otomatis berarti pendapatan seluruh rumah tangga meningkat dengan besaran yang sama.

Manfaat pertumbuhan bergantung pada sektor yang berkembang, kemampuan dunia usaha menyerap pekerja, serta distribusi kesempatan ekonomi antardaerah.

Di Priangan Timur, dampak pertumbuhan perlu dibaca melalui perkembangan perdagangan, pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan usaha mikro. Pertanyaan yang perlu dijawab ialah apakah usaha lokal semakin berkembang, kesempatan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat membaik.

Untuk menjawabnya, data pertumbuhan ekonomi daerah, produk domestik regional bruto (PDRB), dan indikator ketenagakerjaan perlu dibandingkan berdasarkan periode yang setara.

Dengan demikian, pertumbuhan nasional menjadi titik awal evaluasi, bukan kesimpulan akhir tentang kesejahteraan masyarakat.

2. Investasi Rp3.923,2 triliun, seberapa besar manfaatnya bagi pekerja?

BKPM melaporkan realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun untuk periode Oktober 2024 hingga September 2026.

Dalam periode yang sama, pemerintah mencatat penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Investasi di Pulau Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen dari total, sedangkan investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen.

Data tersebut menunjukkan besarnya aktivitas penanaman modal yang tercatat selama periode tersebut. Namun, angka investasi dan jumlah tenaga kerja belum menjelaskan seluruh aspek kualitas pekerjaan.

Informasi mengenai tingkat upah, status kerja formal, keberlanjutan pekerjaan, dan keterlibatan tenaga kerja lokal diperlukan untuk mengukur manfaat yang lebih konkret.

Bagi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar, dan Pangandaran, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak investasi yang masuk ke wilayah masing-masing, sektor apa yang berkembang, dan berapa banyak warga setempat yang memperoleh pekerjaan.

Data investasi dan tenaga kerja daerah dari instansi terkait menjadi penting untuk menguji pemerataan manfaat tersebut.

Sebab, besarnya investasi nasional tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kesempatan ekonomi sudah tersebar merata hingga tingkat kabupaten dan kota.

3. Kemiskinan turun, tetapi 22,93 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan

BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen. Jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang, turun sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif. Meski demikian, jumlah penduduk miskin yang masih besar menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan belum selesai.

BPS juga mencatat perbedaan tingkat kemiskinan berdasarkan wilayah tempat tinggal. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan perkotaan mencapai 6,34 persen, sedangkan perdesaan sebesar 10,67 persen.

Perbedaan ini penting bagi wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi beragam, termasuk Priangan Timur. Akses terhadap pekerjaan, pasar, transportasi, layanan dasar, dan sumber penghasilan dapat memengaruhi kondisi rumah tangga.

Namun, angka nasional tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kemiskinan di setiap kabupaten/kota turun dengan besaran yang sama.

Untuk mendapatkan gambaran lokal, data kemiskinan terbaru dari BPS Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar, dan Pangandaran perlu diperiksa secara terpisah.

Perbandingan itu sebaiknya mencakup persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, serta perubahan dari tahun ke tahun. Dengan cara tersebut, evaluasi dapat menunjukkan daerah mana yang mengalami perbaikan dan wilayah mana yang masih membutuhkan perhatian lebih besar.

4. Pengangguran Priangan Timur berbeda-beda, kebijakan daerah perlu tepat sasaran

Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kondisi antardaerah tidak selalu sama.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat untuk Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,54 persen di Kabupaten Garut, 3,69 persen di Kabupaten Tasikmalaya, dan 4,08 persen di Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, TPT Kabupaten Pangandaran mencapai 1,91 persen, Kota Tasikmalaya 6,43 persen, dan Kota Banjar 5,26 persen.

Angka tersebut memperlihatkan perbedaan kondisi ketenagakerjaan di enam wilayah Priangan Timur. Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya mencatat TPT lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya dan Pangandaran pada periode tersebut.

Namun, angka itu merupakan data Agustus 2025, bukan gambaran terkini untuk 2026. Karena itu, data tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa kondisi pengangguran sekarang masih persis sama.

TPT juga hanya mengukur proporsi penganggur dalam angkatan kerja. Indikator ini tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas pekerjaan, besaran upah, pekerja informal, atau kecocokan pekerjaan dengan keterampilan tenaga kerja.

Perbedaan tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan sesuai kebutuhan setempat. Daerah dengan persoalan pengangguran yang lebih tinggi mungkin memerlukan penguatan pelatihan kerja, akses informasi lowongan, dan investasi yang menyerap tenaga kerja.

Evaluasi pemerintah pusat perlu dilengkapi data terbaru dari daerah agar kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya mengandalkan rata-rata nasional atau provinsi.

5. Stok beras meningkat, tetapi keterjangkauan harga tetap penting

Ketahanan pangan menjadi indikator lain yang langsung berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga.

Pemerintah melaporkan stok beras nasional pada Oktober 2026 mencapai 4,56 juta ton dan menyebutnya sebagai rekor tertinggi. Angka tersebut menjadi salah satu indikator ketersediaan cadangan beras yang dilaporkan pemerintah.

Namun, stok nasional tidak sama dengan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Persediaan yang besar belum otomatis menjamin seluruh rumah tangga dapat membeli beras dengan harga sesuai kemampuan.

BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen. Angka ini menggambarkan perubahan harga secara umum dan tidak berarti setiap komoditas mengalami kenaikan dengan persentase yang sama.

Data pemantauan harga menunjukkan beras medium di sejumlah wilayah Priangan Timur dijual pada kisaran Rp13.000–Rp16.000 per kilogram. Pada 23 Oktober 2026, harga beras medium di Kabupaten Garut tercatat Rp14.700 per kilogram, sedangkan pemantauan di sejumlah pasar Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kisaran Rp14.500–Rp16.000 per kilogram untuk beberapa kualitas medium.

Data yang tersedia pada 14 Oktober 2026 mencatat harga beras medium Rp14.333 per kilogram di Ciamis, Rp13.500 di Kota Banjar, dan Rp13.000 di Pangandaran. Sementara itu, portal harga pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat beras medium di Kota Tasikmalaya sebesar Rp13.500 per kilogram pada 1 Oktober 2026.

Angka tersebut memperlihatkan variasi harga antardaerah, meskipun tanggal pengamatan dan metode pemantauannya tidak sepenuhnya sama. Harga yang tercatat juga belum tentu identik dengan harga transaksi di setiap pedagang.

Pada harga Rp13.000–Rp16.000 per kilogram, pembelian 10 kilogram beras membutuhkan Rp130.000–Rp160.000. Besarnya pengeluaran itu perlu dibaca bersama pendapatan rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya untuk menilai keterjangkauan pangan secara lebih adil.

Karena itu, stok beras nasional dan inflasi umum belum cukup untuk memastikan seluruh warga Priangan Timur dapat membeli beras dengan mudah. Penilaian daya beli membutuhkan data harga lokal yang diperbarui, pendapatan rumah tangga, serta kondisi kelompok berpendapatan rendah di masing-masing daerah.

Evaluasi juga perlu memperhatikan posisi petani. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan beras bagi konsumen, tetapi juga harga jual gabah, biaya produksi, akses pasar, dan keberlanjutan usaha pertanian.

Karena itu, stok beras nasional merupakan salah satu indikator penting, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa persoalan daya beli dan kesejahteraan petani telah terselesaikan.

Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Perlu Berpijak pada Data Daerah

Lima indikator tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cukup hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional. Data kemiskinan, pengangguran, serta harga kebutuhan pokok juga perlu diperiksa untuk melihat sejauh mana perkembangan ekonomi berkaitan dengan kondisi masyarakat.

Di Priangan Timur, data harga beras menunjukkan adanya variasi antardaerah. Namun, harga pasar saja belum cukup untuk memastikan keterjangkauan pangan bagi seluruh rumah tangga. Penilaian yang lebih utuh membutuhkan perbandingan dengan pendapatan warga, pengeluaran kebutuhan pokok, dan kondisi kelompok berpendapatan rendah.

Karena itu, evaluasi di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar, dan Pangandaran perlu menggunakan data resmi yang sesuai dengan periode pengamatan. Data tersebut penting untuk membedakan capaian nasional dari kondisi nyata di daerah, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya besarnya angka dalam laporan, melainkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi membuka kesempatan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat daerah. (Red)