
Pengganti Gibran: Lima Kriteria yang Harus Dipenuhi Prabowo
- account_circle redaktur
- calendar_month Kamis, 12 November 2026 | 2 Jumadilakhir 1448 H | 20:21:01 WIB
- visibility 107

Lima kriteria calon pengganti Gibran menjadi pertimbangan penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
albadarpost.com, PERSPEKTIF — Kursi Wakil Presiden kini mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026.
Peristiwa ini membuka proses ketatanegaraan yang tidak sederhana. MPR harus menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sementara Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti untuk dipilih melalui mekanisme konstitusional.
Namun, persoalan terpenting bukan hanya seberapa cepat jabatan itu kembali terisi. Publik juga perlu mengetahui kualitas seperti apa yang seharusnya dimiliki figur pengganti Gibran.
Bagi Prabowo, proses ini menjadi ujian kepemimpinan. Keputusan mengajukan dua calon akan memperlihatkan apakah pertimbangan kompetensi, integritas, dan kepentingan nasional benar-benar ditempatkan di atas kalkulasi politik jangka pendek.
Proses Pengganti Gibran Memasuki Tahap Kelembagaan
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak Gibran mengundurkan diri. MPR selanjutnya menyiapkan tahapan untuk mengisi posisi tersebut.
Pada Kamis, 12 November 2026, pimpinan MPR menyepakati penyelenggaraan rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Rapat itu akan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ada empat agenda yang disiapkan. Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon. Ketiga, membentuk tim verifikasi kelengkapan berkas calon. Keempat, membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Dengan demikian, hingga Kamis, 12 November 2026, pengiriman surat resmi MPR kepada Presiden masih menunggu hasil rapat gabungan tersebut. Belum ada dua nama calon yang secara resmi diajukan kepada MPR.
Tahapan ini penting dicatat agar publik tidak mencampuradukkan agenda yang baru dijadwalkan dengan keputusan yang sudah dilaksanakan.
Baca juga: Polemik Gibran Memanas, Putusan MA dan MK Buka Babak Politik Baru
Apa Aturan Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres?
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Pasal 46 ayat (1) mengatur penyelenggaraan sidang paripurna MPR dalam waktu paling lama 60 hari. Adapun ayat (2) menyebut Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Ketua MPR Ahmad Muzani juga menyampaikan penjelasan mengenai tenggat 14 hari bagi Presiden setelah MPR mengeluarkan surat permintaan pengajuan dua nama. Penjelasan tersebut merupakan keterangan mengenai tahapan yang sedang disiapkan MPR. Rumusan tenggat dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3 sendiri secara eksplisit merujuk pada batas waktu sebelum sidang paripurna.
Perbedaan rumusan ini perlu diperhatikan agar penjelasan politik mengenai proses administratif tidak disamakan begitu saja dengan bunyi norma undang-undang.
Pada akhirnya, Presiden mengajukan dua nama, sedangkan MPR memilih satu calon melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan.
Kepatuhan terhadap prosedur merupakan syarat mutlak. Namun, proses yang sah secara hukum belum otomatis menjamin terpilihnya figur dengan kapasitas kepemimpinan yang memadai.
Lima Kriteria yang Perlu Menjadi Pertimbangan Prabowo
Pertama, kompetensi pemerintahan.
Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap dalam struktur kekuasaan. Jabatan ini memiliki tanggung jawab konstitusional dan dapat menjadi sangat strategis ketika Presiden berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan UUD 1945.
Karena itu, pengalaman mengelola pemerintahan, kemampuan mengambil keputusan, serta pemahaman terhadap persoalan nasional layak menjadi ukuran utama.
Figur yang dipilih semestinya mampu bekerja sejak awal masa jabatan, bukan membutuhkan waktu panjang untuk memahami tanggung jawabnya.
Kedua, integritas dan rekam jejak.
Popularitas dan kedekatan dengan elite politik tidak cukup menjadi dasar penilaian.
Rekam jejak dalam menjalankan kewenangan, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, dan konsistensi sikap merupakan indikator yang lebih relevan untuk menilai kelayakan calon.
Integritas penting karena Wakil Presiden berada dalam posisi strategis pemerintahan. Persoalan etik yang melekat pada pejabat negara dapat memengaruhi kredibilitas institusi yang diwakilinya.
Ketiga, kemampuan komunikasi politik.
Pemerintahan membutuhkan komunikasi yang efektif antara Presiden, kementerian, parlemen, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Wakil Presiden yang mampu menjembatani kepentingan tersebut dapat membantu memperkuat koordinasi pemerintahan.
Namun, komunikasi politik tidak boleh dipersempit menjadi kemampuan menjaga hubungan dengan elite. Mendengarkan kritik, menjelaskan kebijakan, dan memahami keresahan masyarakat juga merupakan bagian penting dari kepemimpinan.
Keempat, keselarasan dengan agenda pemerintahan.
Pendamping Presiden perlu memahami prioritas pembangunan, pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan tata kelola negara.
Keselarasan bukan berarti seluruh pandangan harus selalu sama. Wakil Presiden yang mampu menyampaikan pertimbangan berbeda secara bertanggung jawab justru dapat membantu Presiden menguji kualitas suatu keputusan.
Hubungan kerja yang sehat membutuhkan loyalitas terhadap konstitusi dan kepentingan publik, bukan sekadar kesetiaan personal.
Kelima, legitimasi dan penerimaan publik.
Pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung. Konstitusi telah menetapkan mekanisme pengajuan dua calon oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR.
Meski demikian, penerimaan masyarakat tetap menjadi pertimbangan politik penting.
Prabowo perlu memperhitungkan apakah figur yang diajukan mampu membangun kepercayaan lintas kelompok, mengurangi polarisasi, dan memberikan keyakinan bahwa pemerintahan akan berjalan efektif.
Legitimasi prosedural perlu diperkuat dengan kualitas kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jangan Sampai Kursi Wapres Sekadar Menjadi Kompromi Elite
Dalam praktik politik, keseimbangan koalisi dan dukungan parlemen merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari pengambilan keputusan.
Namun, kebutuhan menjaga stabilitas politik tidak seharusnya menggeser kompetensi dan integritas sebagai pertimbangan utama.
Pengisian jabatan Wakil Presiden berisiko kehilangan makna substantif apabila hanya dipandang sebagai instrumen akomodasi kepentingan politik.
Ini bukan tuduhan bahwa proses penggantian Gibran telah menjadi transaksi kekuasaan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan risiko tata kelola yang patut diantisipasi sejak awal.
Prabowo memiliki kesempatan menunjukkan bahwa kepentingan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat dapat ditempatkan di atas kalkulasi politik jangka pendek.
Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan Presiden dalam mengajukan dua calon, sepanjang keterbukaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Kejelasan kriteria akan membantu masyarakat menilai apakah calon yang diusulkan benar-benar memenuhi kebutuhan jabatan.
Baca juga: Gibran Mundur, Prabowo Punya 14 Hari Usulkan Dua Calon Wapres
MPR Memiliki Tanggung Jawab yang Tidak Kalah Penting
Tanggung jawab pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berhenti di tangan Presiden.
MPR memegang kewenangan konstitusional untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan. Karena itu, anggota MPR juga memikul tanggung jawab memastikan proses berjalan sesuai hukum dan menghasilkan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan persyaratan, keterbukaan tahapan, serta kesungguhan menilai kelayakan calon menjadi penting agar sidang tidak dipersepsikan hanya sebagai pengesahan keputusan politik yang telah disepakati sebelumnya.
MPR perlu membedakan persyaratan hukum yang wajib dipenuhi calon dengan pertimbangan kualitas kepemimpinan yang menjadi ruang penilaian politik.
Proses tersebut merupakan kesempatan bagi lembaga permusyawaratan untuk memperlihatkan bahwa kewenangan konstitusional tidak dijalankan sebatas formalitas.
Ujian Prabowo Ada pada Kualitas Pilihan
Pengunduran diri Gibran telah membuka proses pengisian jabatan Wakil Presiden. MPR mulai menyiapkan tahapan kelembagaan, sementara pengajuan dua calon oleh Presiden masih menunggu proses berikutnya.
Dalam situasi ini, keputusan Prabowo akan menjadi perhatian publik. Presiden tidak hanya dituntut memenuhi prosedur, tetapi juga memastikan calon yang diajukan memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab negara.
Kecepatan mengisi jabatan memang penting. Namun, kualitas figur yang dipilih jauh lebih menentukan bagi efektivitas pemerintahan.
Pada akhirnya, pengganti Gibran tidak cukup hanya memenuhi syarat untuk menduduki kursi Wakil Presiden. Ia harus memiliki kapasitas, integritas, dan legitimasi untuk menjalankan amanah konstitusi.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar satu jabatan dalam pemerintahan, melainkan mutu kepemimpinan negara. (Red)
- Penulis: redaktur













