Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Nasional » Gibran Mundur, Prabowo Punya 14 Hari Usulkan Dua Calon Wapres
IKLAN SPONSOR
PostPay
RumahModis
Dapur Laziiz

Gibran Mundur, Prabowo Punya 14 Hari Usulkan Dua Calon Wapres

  • account_circle redaktur
  • calendar_month Kamis, 12 November 2026 | 2 Jumadilakhir 1448 H | 20:02:43 WIB
  • visibility 113

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memasuki tahap penanganan kelembagaan. Setelah menerima surat pernyataan berhenti dari Gibran, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyiapkan mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026. Pada hari yang sama, Sekretariat Kabinet juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti dari Gibran.

Kini, perhatian tertuju pada rapat gabungan MPR yang dijadwalkan berlangsung Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut akan membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk rencana pengiriman surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti.

Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua calon setelah MPR menerbitkan surat permintaan resmi. Sementara itu, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti.

MPR Jadwalkan Rapat Gabungan 13 November

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR langsung menggelar rapat untuk menentukan langkah berikutnya. Hasil pembahasan awal menetapkan rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat, 13 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan empat agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pertama, menentukan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua, membahas kesepakatan agar pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon pengganti.

Selanjutnya, MPR akan membahas pembentukan tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden. Agenda keempat ialah pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR.

Dengan demikian, rapat 13 November menjadi tahap penting untuk menyusun prosedur dan jadwal pergantian jabatan. Namun, hingga Kamis sore, rapat tersebut masih berstatus agenda yang akan dilaksanakan, bukan keputusan yang sudah ditetapkan.

Surat Resmi MPR Menjadi Penentu Hitungan 14 Hari

Salah satu hal yang perlu diperhatikan publik adalah titik awal penghitungan waktu bagi Presiden.

Muzani menjelaskan bahwa Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak MPR mengeluarkan surat permintaan resmi untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden. Artinya, tenggat tersebut tidak otomatis dimulai pada saat Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.

Rapat gabungan pada Jumat akan membahas kesepakatan pengiriman surat kepada Presiden. Karena itu, penerbitan dan penyampaian surat resmi tersebut menjadi perkembangan berikutnya yang perlu dipantau.

Hingga informasi terakhir yang tersedia pada Kamis, 12 November 2026, belum ada konfirmasi bahwa surat permintaan dua nama calon itu telah dikirim kepada Presiden.

Kepastian mengenai tanggal surat diterbitkan penting agar masyarakat dapat menghitung tenggat secara tepat. Tanpa dokumen atau konfirmasi resmi, redaksi tidak boleh menyatakan bahwa hitungan 14 hari sudah berjalan.

MPR Memiliki Waktu Maksimal 60 Hari

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki dasar konstitusional. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Dalam penjelasan kepada media, Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menetapkan Wakil Presiden definitif.

Setelah Presiden mengajukan dua nama, MPR perlu memeriksa persyaratan calon melalui mekanisme verifikasi. Selanjutnya, sidang paripurna akan memilih satu dari dua calon tersebut.

Karena itu, pergantian Wakil Presiden tidak berlangsung melalui penunjukan sepihak. Presiden mengajukan calon, sedangkan MPR menjalankan kewenangan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Polemik Gibran Memanas, Putusan MA dan MK Buka Babak Politik Baru

Rapat Paripurna DPR soal HMP Dibatalkan

Pengunduran diri Gibran juga mengubah agenda politik di DPR. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) akhirnya dibatalkan.

Sebelumnya, sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP terkait polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Agenda paripurna tersebut semula menjadi bagian dari proses politik yang dapat berlanjut pada pembahasan pemberhentian pejabat negara.

Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, DPR membatalkan rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan usulan HMP tidak lagi relevan setelah Gibran memilih mengundurkan diri.

Perubahan ini memperlihatkan perbedaan jalur penyelesaian. Pengunduran diri menjadi dasar penanganan kekosongan jabatan, sedangkan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan memiliki tahapan konstitusional tersendiri.

Polemik Pendidikan Menjadi Latar Belakang Politik

Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran menghadapi tekanan politik dan hukum terkait dokumen pendidikannya.

Polemik tersebut menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 terkait sengketa administrasi surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga memeriksa persoalan persyaratan pendidikan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden. Namun, putusan dan pertimbangan kedua lembaga peradilan itu memiliki ruang lingkup serta konsekuensi hukum yang berbeda.

Perkembangan tersebut menjadi latar belakang meningkatnya tekanan politik, termasuk munculnya usulan HMP di DPR. Meski demikian, redaksi perlu membedakan secara tegas antara putusan pengadilan, konsekuensi administratif, dan keputusan pengunduran diri Gibran.

Ujian Transparansi bagi Istana dan MPR

Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pejabat. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden menyangkut kesinambungan pemerintahan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Istana dan MPR perlu menyampaikan perkembangan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui kapan surat permintaan resmi diterbitkan, kapan Presiden mengajukan dua nama, serta bagaimana MPR menjalankan tahapan verifikasi dan pemilihan.

Keterbukaan tersebut juga penting untuk mencegah spekulasi mengenai calon pengganti maupun jadwal pelantikan. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri. Kini, yang ditunggu bukan sekadar siapa penggantinya, melainkan apakah Istana dan MPR mampu membuktikan bahwa pergantian kekuasaan berjalan tertib, transparan, dan tunduk pada konstitusi. (Red)

  • Penulis: redaktur
expand_less
IKLAN SPONSOR
Dapur Laziiz
PostPay
RumahModis