Pelajar Tanpa SIM Dilarang Berkendara, Ini Aturan dan Risikonya

albadarpost.com, BERITA NASIONAL — Pelajar tanpa SIM tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku bagi setiap pengemudi, termasuk siswa sekolah yang menggunakan sepeda motor untuk berangkat belajar. Karena itu, orang tua perlu memahami batas usia, persyaratan penerbitan SIM, serta risiko hukum ketika anak membawa kendaraan sendiri.

Bagi sebagian keluarga, sepeda motor menjadi sarana transportasi paling praktis untuk mengantar anak ke sekolah. Namun, kemudahan tersebut tidak boleh mengabaikan aturan lalu lintas. Anak yang belum memenuhi persyaratan memperoleh SIM tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum.

Pesan keselamatan serupa juga muncul dalam materi edukasi yang menggunakan identitas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Materi tersebut mengingatkan orang tua agar tidak membiarkan anak tanpa SIM membawa kendaraan sendiri dan mendorong penggunaan transportasi umum atau layanan antar-jemput.

Persoalan ini bukan sekadar imbauan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur kewajiban kepemilikan SIM beserta konsekuensi pelanggarannya.

Usia 17 Tahun Menjadi Batas Minimum SIM A dan C

Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan.

Selanjutnya, Pasal 81 ayat (2) menetapkan usia minimum 17 tahun untuk memperoleh SIM A, SIM C, dan SIM D. SIM A berlaku untuk kendaraan mobil perseorangan sesuai ketentuan, sedangkan SIM C digunakan untuk sepeda motor.

Meski demikian, usia 17 tahun bukan satu-satunya persyaratan. Calon pengemudi juga harus memenuhi ketentuan administrasi, kesehatan jasmani dan rohani, serta lulus ujian sesuai golongan SIM yang diajukan.

Dengan demikian, siswa yang sudah berusia 17 tahun tetapi belum memiliki SIM tetap tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Kepemilikan SIM juga harus sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan.

Berkendara Tanpa SIM Memiliki Konsekuensi Hukum

Larangan mengemudi tanpa SIM memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa memiliki SIM.

Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp1 juta.

Ketentuan ini penting diketahui pelajar dan orang tua. Membawa sepeda motor ke sekolah tanpa memenuhi persyaratan bukan hanya persoalan tata tertib sekolah, melainkan juga pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas.

Selain risiko hukum, pengendara muda juga perlu memahami berbagai situasi di jalan. Kepadatan kendaraan, persimpangan, perubahan cuaca, hingga perilaku pengguna jalan lain menuntut kemampuan mengambil keputusan secara tepat.

Karena itu, pendidikan keselamatan berkendara harus berjalan bersama kepatuhan terhadap aturan SIM.

Orang Tua Memiliki Peran Penting Mengawasi Anak

Pengawasan keluarga menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah anak berkendara sebelum memenuhi persyaratan hukum. Orang tua perlu mengetahui bagaimana anak berangkat ke sekolah, kendaraan yang digunakan, serta status kepemilikan SIM.

Memberikan sepeda motor kepada anak yang belum memenuhi syarat bukan bentuk kemandirian. Sebaliknya, keputusan tersebut dapat meningkatkan risiko bagi anak maupun pengguna jalan lainnya.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan keluarga. Pertama, jangan memberikan izin berkendara sebelum anak memenuhi persyaratan SIM. Kedua, berikan pemahaman mengenai rambu, marka, dan etika berlalu lintas. Ketiga, biasakan anak menggunakan perlengkapan keselamatan ketika kelak sudah memenuhi syarat berkendara.

Selain itu, komunikasi antara orang tua dan sekolah perlu diperkuat. Sekolah dapat menyampaikan aturan kendaraan melalui sosialisasi, tata tertib, maupun program edukasi keselamatan lalu lintas.

Purwakarta Pernah Sosialisasikan Larangan Pelajar Tanpa SIM

Persoalan pelajar berkendara tanpa SIM juga mendapat perhatian di daerah. Di Kabupaten Purwakarta, Kapolsek Cibatu bersama Camat Cibatu dan Danramil Campaka mengunjungi SMAN 1 Cibatu pada Kamis, 19 Juni 2025.

Berdasarkan laporan Tribratanews Polres Purwakarta, kunjungan tersebut menindaklanjuti surat edaran Peraturan Bupati Purwakarta mengenai larangan pelajar mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM.

Dalam kegiatan itu, Kapolsek Cibatu AKP Udin Samosir menegaskan bahwa siswa yang belum memiliki SIM tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Ia juga mengajak sekolah dan orang tua ikut mendisiplinkan pelajar serta mendukung penyuluhan keselamatan berlalu lintas.

Sementara itu, kegiatan edukasi serupa juga berlangsung pada 19 Mei 2025 melalui program Police Goes to School di SMAN 1 Cibatu. Dalam kegiatan tersebut, Satlantas Polres Purwakarta menyampaikan materi tertib berlalu lintas dan larangan siswa mengendarai sepeda motor tanpa SIM.

Dua kegiatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi keselamatan pelajar membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah kecamatan, sekolah, dan keluarga.

Transportasi Sekolah Perlu Mendapat Perhatian

Imbauan agar pelajar menggunakan transportasi umum atau layanan antar-jemput juga menyentuh persoalan akses transportasi. Tidak semua keluarga memiliki pilihan perjalanan yang sama.

Sebagian siswa tinggal dekat dengan sekolah, sedangkan lainnya harus menempuh jarak cukup jauh. Di sejumlah wilayah, keterbatasan angkutan umum membuat keluarga mengandalkan sepeda motor untuk perjalanan harian.

Namun, keterbatasan transportasi tidak menghapus kewajiban hukum mengenai SIM. Kondisi tersebut justru perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia layanan transportasi.

Penyediaan layanan antar-jemput, pengaturan titik penjemputan, serta koordinasi dengan angkutan umum dapat menjadi bagian dari solusi. Dengan demikian, keselamatan pelajar tidak hanya bergantung pada imbauan kepada orang tua, tetapi juga dukungan fasilitas transportasi yang memadai.

Keselamatan Pelajar Harus Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Pesan Korlantas Polri mengenai pelajar tanpa SIM mengingatkan masyarakat bahwa keselamatan di jalan dimulai dari kepatuhan terhadap aturan. Namun, keberhasilan edukasi lalu lintas tidak cukup diukur dari banyaknya siswa yang menerima sosialisasi.

Perubahan perilaku terlihat ketika pelajar memahami persyaratan hukum, orang tua konsisten mengawasi, dan sekolah ikut membangun budaya tertib berlalu lintas.

Masyarakat juga dapat mengikuti informasi mengenai penegakan aturan melalui laporan AlbadarPost tentang Operasi Patuh Lodaya 2026 dan pengawasan keselamatan lalu lintas di Garut.

Pada akhirnya, kendaraan bermotor bukan sekadar sarana untuk mempercepat perjalanan menuju sekolah. Penggunaannya membutuhkan kesiapan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum.

Jangan biarkan keinginan anak berangkat sendiri mengalahkan kewajiban orang tua untuk melindunginya. Lebih baik terlambat sampai sekolah daripada terlalu cepat menghadapi risiko di jalan raya. (Red)