Polisi mengungkap ibu bayi sebagai pelaku penemuan di Tasikmalaya. Tekanan sosial jadi motif. Proses hukum masih berjalan.
albadarpost.com, HUMANIORA – Tangis bayi di Kampung Panyiraman bukan hanya suara dari tubuh mungil yang baru lahir. Ia adalah tanda adanya kegentingan diam-diam yang membelit perempuan desa: beban moral, tekanan sosial, dan hukum keluarga yang tidak hadir ketika dibutuhkan. Di Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, seorang perempuan memilih berpura-pura menjadi “penemu” bayi demi bertahan dari stigma dan menjaga reputasi keluarga.
Polisi akhirnya mengungkap: sang penemu adalah ibu bayi sendiri. Tidak ada drama liar dari luar, tidak ada orang tak dikenal yang membuang bayi. Hanya perempuan yang terjebak antara norma sosial dan kenyataan personal.
Tekanan Sosial: Moralitas Publik yang Menggulung Perempuan
Di wilayah pedesaan, kehamilan tanpa pernikahan sering dianggap aib, bukan peristiwa biologis. Status ibu tunggal disimplifikasi sebagai kesalahan personal. Perempuan dikunci dalam pertanyaan: “Kau malu kepada siapa?” Jawabannya selalu dua: keluarga dan tetangga.
Dalam kasus Salopa, calon suami yang berjanji bertanggung jawab justru menghilang setelah mengetahui kehamilan. Di banyak desa lain, pola ini repetitif: pria mengambil keuntungan seksual, perempuan menanggung konsekuensi sosial. Ketika laki-laki mengingkari, tanggung jawab berpindah ke ranah privat perempuan.
Di titik inilah ibu bayi kehilangan ruang legal dan emosional. Ia tidak tahu harus menjelaskan kehamilan pada siapa, tidak punya akses psikolog, tidak punya perlindungan hukum keluarga. Pilihannya: menyembunyikan fakta, lalu menciptakan skenario “penemuan”.
Baca juga: Polisi Dalami Penemuan Jasad Bayi di Toilet Stasiun Citayam
Skenario itu bukan sekadar tipuan. Ia adalah cara paling sederhana mengaktifkan sistem sosial: orang akan peduli, pemerintah akan bergerak, tenaga kesehatan akan datang. Ringkasnya, masyarakat akan menolong bayi, bukan menilai perempuan. Ini tragis, tetapi logis di desa yang menempatkan kehormatan sebagai mata uang utama.
Jejak Medis: Hipotermia dan Konsekuensi Klinis
Bayi ditemukan dalam kantong plastik hitam, dibalut kain putih, tali ari-ari masih menempel. Kondisi hipotermia bukan tanda niat membunuh, tetapi keterbatasan pengetahuan ibu. Setelah persalinan mandiri, ia tidak memahami prosedur medis dasar: pembersihan luka, pemotongan tali pusat steril, pengaturan suhu tubuh.
Aparat medis di puskesmas Salopa menangani bayi sesuai protokol kegawatdaruratan. Tubuh bayi dipanaskan bertahap, cairan diberikan, pemantauan napas dilakukan. Kondisi bayi membaik. Pada titik ini, negara hadir. Tetapi di titik sebelum itu—saat perempuan mengandung, kehilangan pasangan, menanggung rasa malu—negara absen.
Perspektif Polisi: Penegakan Hukum yang Berhadapan dengan Moralitas Lokal
Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Budiarta, menyebut tim penyidik berhati-hati menentukan langkah hukum. Kasus ini bisa dikategorikan sebagai penelantaran anak. Namun ada faktor penyangga: kondisi mental, rasa takut, dan motif penyelamatan.
Baca juga: Bupati Tasikmalaya Lantik 4.555 PPPK Paruh Waktu, Evaluasi Kinerja Jadi Kunci
Polisi menimbang kemanfaatan publik. Hukuman keras dapat menghancurkan dua hidup sekaligus: ibu dan bayi. Jika hukuman dipaksakan tanpa mempertimbangkan struktur sosial yang menjerat pelaku, penegakan hukum berubah menjadi balas dendam moral, bukan jaminan keadilan.
Hukum Keluarga: Lubang Besar di Indonesia
Indonesia tidak memiliki instrumen hukum keluarga yang memadai untuk perempuan dalam situasi hamil tanpa dukungan pasangan. Pasal-pasal terkait penelantaran anak ada, tetapi perlindungan terhadap ibu nyaris minim. Ayah biologis yang menghilang jarang dijerat kecuali ada gugatan perdata atau pembuktian DNA, yang keduanya membutuhkan akses hukum.
Sistem dukungan psikologis di tingkat kecamatan tidak pernah menjadi prioritas. Puskesmas memiliki program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), tetapi sifatnya preventif, bukan remedial terhadap stigma sosial. Dalam kasus seperti Salopa, ibu tidak masuk ke sistem karena rasa malu lebih kuat daripada prosedur administrasi.
Kasus ini mengungkap jurang: negara hadir untuk bayi setelah ia lahir, tetapi gagal hadir bagi perempuan saat ia mengandung.
Desa, Gosip, dan Rasa Takut
Di desa kecil, rahasia bukan benda yang bisa disimpan. Obrolan warung, mushala, arisan ibu-ibu, semua ikut menentukan sistem hukuman sosial. Perempuan yang hamil tanpa suami akan kehilangan ruang aman dalam semalam. Tidak ada alternatif sosial kecuali menyembunyikan kehamilan.
Ketika bayi lahir, konsekuensi berubah menjadi konkret: status, nama keluarga, legitimasi sosial. Identitas anak memasuki dunia lewat dua pintu: pernikahan, atau keheningan. Di Salopa, ibu memilih keheningan. Ia menaruh bayi di ruang publik paling aman yang ia punya: halaman rumahnya sendiri.
Gestur itu keras. Tetapi dibandingkan membuang bayi ke sungai atau kebun, ia adalah bentuk permohonan bantuan.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Negara?
Kasus-kasus seperti ini tidak tunggal. Di Indramayu, Garut, Purbalingga, skenario serupa berulang. Jika moral menjadi hakim, tidak ada ruang bagi rehabilitasi. Negara perlu membuat tiga intervensi konkrit:
- Konseling pasca-persalinan di tingkat puskesmas, bukan hanya ketika perempuan terdaftar sebagai ibu resmi.
- Jalur aduan perempuan tanpa identitas pasangan, yang menjamin kerahasiaan.
- Pemaknaan ulang hukum keluarga, dengan mekanisme memburu tanggung jawab ayah biologis, bukan menghukum ibu tunggal.
Perempuan tidak perlu memalsukan penemuan bayi jika sistem sosial menyediakan jaring yang tidak menghukumnya sejak awal.
Bayi di Tasikmalaya bukan korban “ibu kejam”. Ia korban sistem nilai yang meninggalkan perempuan sendirian. Ketika negara absen, perempuan menciptakan cara agar anaknya selamat. Tindakan itu mungkin salah secara hukum, tetapi ia mengungkap kerapuhan yang jauh lebih besar: kita masih menghukum perempuan lebih keras daripada laki-laki yang pergi.
Di desa seperti Salopa, lingkar sunyi perempuan tidak terlihat, sampai tangisan bayi memecah malam. (Red/Arrian)
