Pemprov Jabar libatkan mahasiswa Teknik Sipil dalam pengawasan infrastruktur untuk mempercepat proyek publik.
albadarpost.com, LENSA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan mahasiswa Teknik Sipil untuk mendukung pengawasan infrastruktur pada proyek pembangunan daerah. Langkah ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan percepatan pembangunan jembatan dan fasilitas publik untuk membuka akses mobilitas masyarakat.
Langkah Pemerintah dan Ruang Keterlibatan
Presiden Prabowo Subianto meminta mahasiswa berperan dalam monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur. Instruksi itu terkait rencana membangun 300 ribu jembatan pada 2026. Tujuannya memperluas akses desa terpencil dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menindaklanjuti arahan tersebut. Pemprov Jabar telah mengajak 38 perguruan tinggi di wilayahnya untuk terlibat dalam pelaksanaan dan evaluasi proyek. Penandatanganan komitmen dilakukan bersama kampus sebagai dasar kerja sama.
“Kesepakatan ini mengoptimalkan pemanfaatan tenaga ahli perguruan tinggi dalam rekomendasi teknis, kajian akademik, dan pendampingan proyek infrastruktur,” kata Dedi, Sabtu, 29 November 2025.
Ia menambahkan, kolaborasi akan mencakup peningkatan kompetensi mahasiswa melalui pelatihan, workshop, hingga sertifikasi. Fokus keterlibatan adalah pengawasan nonstruktural proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik.
“Kami mendorong perguruan tinggi terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pemeliharaan program infrastruktur secara terintegrasi dan akuntabel,” ujarnya.
Analisis Kebijakan dan Kualitas Teknis
Langkah membuka akses pengawasan infrastruktur kepada mahasiswa menunjukkan upaya baru pemerintah dalam memperbaiki kualitas proyek daerah. Selama bertahun-tahun, kendala teknis sering muncul bukan pada bahan bangunan maupun anggaran, melainkan proses supervisi yang lemah.
Dedi menyoroti lemahnya performa sebagian konsultan proyek yang menangani kawasan kabupaten dan kota. Ia menyebut kualitas tenaga konsultan sering tidak sejalan dengan kebutuhan konstruksi modern, dan tidak jarang minim pemahaman teknologi.
“Selalu masalah di konsultan yang tidak mengerti kemajuan pembangunan, rata-rata sudah tua,” ujarnya.
Masalah ini memiliki dampak sistemik. Minimnya ahli muda menyebabkan proyek berjalan konservatif dan mengulang kesalahan lama. Audit internal daerah menunjukkan ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan kondisi lapangan, terutama dalam pemeliharaan aset publik.
Baca juga: Begal Anak di Sukabumi: Respons Polisi Cepat, Pencegahan Masih Lemah
Dengan masuknya mahasiswa Teknik Sipil, Pemprov berupaya mengisi kesenjangan tersebut. Mahasiswa menjadi jembatan antara kapasitas akademik kampus dan kebutuhan teknis pemerintah daerah. Teknologi pemetaan digital, audit visual berbasis sensor, hingga model konstruksi 3D yang diajarkan di kampus dapat mempercepat perbaikan tata kelola.
Skala Proyek Nasional dan Beban Implementasi
Instruksi Presiden terkait 300 ribu jembatan menjadi tantangan logistik terbesar dalam pembangunan pasca-perpindahan prioritas infrastruktur nasional. Satgas Darurat Khusus Pembangunan Jembatan akan dibentuk untuk mengawasi eksekusi. Keterlibatan mahasiswa merupakan bagian strategi percepatan.
“Kita butuh membangun 300 ribu jembatan. Ada yang kecil, ada yang penyebrangan,” kata Prabowo dalam peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta.
Ia menyatakan penggerahan mahasiswa Teknik Sipil dilakukan melalui koordinasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Tujuannya adalah memperbanyak tenaga lapangan ketika anggaran tersebar ke daerah-daerah terpencil.
“Semua mahasiswa Teknik Sipil akan saya minta terjun ke desa untuk membangun jembatan,” ujar Prabowo.
Dengan target berdiri pada 2026, mobilisasi sumber daya manusia perlu dipastikan tidak sekadar simbolik. Tanpa standar pelaksanaan jelas, mahasiswa berpotensi hanya menjadi relawan administratif yang tidak bersentuhan dengan pekerjaan teknis. Kejelasan peran menjadi krusial: apakah mahasiswa hanya melakukan inspeksi visual atau ikut terlibat dalam desain struktural penuh.
Dampak Publik dan Arah Perubahan
Di Jawa Barat, kebutuhan keterhubungan antarkampung masih besar. Banyak daerah pegunungan memiliki akses terbatas, terutama pada musim hujan. Jembatan desa bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi penentu distribusi pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan dasar.
Dengan model pengawasan infrastruktur yang diperluas, Pemprov ingin membangun proses yang transparan. Publik berhak mengetahui kenapa proyek gagal, di mana titik kemacetan tata kelola, dan bagaimana akuntabilitas dikembalikan.
Kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah memberi sinyal perubahan tata kelola infrastruktur. Jika implementasi tepat, pengawasan generasi muda dapat mempercepat kualitas pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga. (Red/Asep Chandra)
