albadarpost.com, BERITA DAERAH – Polemik izin lapangan padel Tasikmalaya akhirnya menemukan jalan keluar. Isu perizinan padel atau legalitas operasional lapangan padel yang sempat memicu sidak kini mulai mereda. Pemerintah daerah dan pengelola sepakat menjaga stabilitas usaha sekaligus memastikan seluruh proses izin padel Tasikmalaya berjalan sesuai aturan.
Pertemuan yang digelar Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya pada 25 Februari 2026 menjadi titik krusial penyelesaian persoalan ini. Selain membahas kelengkapan dokumen seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), forum tersebut juga menimbang dampak ekonomi terhadap para pekerja.
Data Terbaru Perizinan Padel di Tasikmalaya
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya memaparkan kondisi faktual di lapangan. Dari total 20 lokasi lapangan padel yang tersebar di wilayah kota, baru sebagian yang mengantongi izin lengkap.
Rinciannya sebagai berikut:
- 4 lokasi telah memiliki PBG dan SLF.
- 4 lokasi sudah mengantongi PBG dan sedang memproses SLF.
- 12 lokasi masih dalam tahap administrasi perizinan.
- 8 lokasi sudah beroperasi aktif.
Data ini menunjukkan bahwa geliat olahraga padel di Tasikmalaya tumbuh pesat. Namun demikian, percepatan usaha tersebut harus diimbangi kepatuhan terhadap regulasi bangunan dan operasional.
Karena itu, DPRD mendorong para pengelola agar segera menuntaskan dokumen administrasi. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen mempercepat proses agar tidak berlarut-larut.
DPRD dan Pengelola Capai Kesepakatan
Sebelumnya, isu legalitas operasional sempat memicu kekhawatiran. Sidak yang dilakukan DPRD memunculkan pertanyaan publik mengenai izin bangunan dan standar keselamatan.
Namun kini, setelah dialog terbuka, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Operasional lapangan padel tidak dihentikan total. Sebaliknya, pengelola wajib menyelesaikan seluruh proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. Sebab, penghentian mendadak berpotensi memengaruhi pekerja yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas olahraga ini.
Selain itu, DPRD menegaskan bahwa pengawasan tetap berjalan. Artinya, kelonggaran operasional bukan berarti pembiaran terhadap pelanggaran aturan.
Regulasi PBG dan SLF Jadi Sorotan
Dalam konteks perizinan, dua dokumen utama menjadi perhatian, yakni PBG dan SLF. PBG mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sementara itu, SLF wajib dimiliki untuk memastikan bangunan laik fungsi sebelum digunakan secara komersial. Regulasi ini bertujuan menjamin keselamatan, kenyamanan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Oleh karena itu, penyelesaian izin lapangan padel Tasikmalaya tidak sekadar bersifat administratif. Proses ini menjadi bagian dari penegakan tata kelola usaha yang sehat dan transparan.
Dampak Ekonomi dan Kepastian Usaha
Pertumbuhan olahraga padel di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren positif. Minat masyarakat meningkat, komunitas berkembang, dan sektor ekonomi ikut bergerak.
Jika operasional dihentikan sepenuhnya, dampaknya tentu terasa bagi pekerja, mulai dari penjaga lapangan hingga pelatih. Karena itu, pendekatan dialog dipilih agar kepastian usaha tetap terjaga tanpa mengabaikan aturan hukum.
Selain menjaga stabilitas, langkah ini juga memberi pesan tegas bahwa setiap pelaku usaha wajib patuh pada regulasi. Pemerintah daerah ingin memastikan iklim investasi tetap kondusif, tetapi tetap dalam koridor hukum.
Baca juga: Teknik Kirim Frozen Food Jarak Jauh Anti Gagal
Dengan demikian, penyelesaian polemik ini menjadi contoh bagaimana pengawasan legislatif berjalan seiring dengan pembinaan usaha.
Komitmen Percepatan Administrasi
Ke depan, DPRD bersama pemerintah daerah mendorong percepatan proses administrasi. Transparansi dan koordinasi lintas instansi diharapkan mampu mempercepat penerbitan dokumen bagi lokasi yang sudah memenuhi syarat teknis.
Para pengelola pun menyatakan kesiapannya untuk melengkapi seluruh persyaratan. Mereka menyadari bahwa legalitas penuh akan memperkuat posisi usaha dalam jangka panjang.
Kini, publik menanti realisasi komitmen tersebut. Sebab, kepastian izin bukan hanya soal formalitas, melainkan fondasi keberlanjutan bisnis olahraga di Tasikmalaya.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, polemik izin lapangan padel Tasikmalaya memasuki babak baru. Operasional tetap berjalan, proses hukum tetap ditegakkan, dan kepentingan pekerja tetap terlindungi. (GZ)
