Perspektif

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru kembali menguji arah demokrasi Indonesia. Di tengah meningkatnya penggunaan pasal pencemaran nama baik untuk merespons kritik, MK menegaskan batas yang selama ini kabur: negara tidak boleh mempidanakan kritik terhadap pejabat dan kebijakan publik. Putusan ini penting sekarang, ketika ruang berekspresi warga kerap berhadapan dengan ancaman hukum. Putusan Nomor […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Polemik biduan joget di panggung peringatan Isra Mikraj bukan sekadar soal selera hiburan atau viralitas media sosial. Ia membuka pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana etika perayaan keagamaan dikelola di ruang publik, dan sejauh mana simbol-simbol religius dilindungi dari banalitas acara seremonial. Reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandai bahwa isu ini […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Kasus hukum yang berujung pada vonis lima tahun penjara terhadap seorang Ketua RT di Kelurahan Rufei, Kota Sorong, membuka kembali pertanyaan lama tentang tata kelola bantuan sosial di tingkat paling dasar. Putusan Mahkamah Agung ini bukan sekadar perkara pidana individu, melainkan cermin dari rapuhnya sistem pengawasan bantuan publik yang langsung bersentuhan dengan […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan perdata terhadap sebuah pemberitaan kembali menegaskan satu prinsip penting dalam negara hukum: sengketa atas karya jurnalistik tidak diselesaikan di ruang perdata umum, melainkan melalui mekanisme yang diatur Undang-Undang Pers. Putusan ini relevan dibaca ulang hari ini, ketika kritik publik kerap berhadapan dengan upaya hukum yang berpotensi […]

Perspektif Albadarpost: Manipulasi lelang dihukum berat, pembiaran sistem pengadaan kini dipertanyakan. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Putusan Mahkamah Agung yang memperberat hukuman Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa seharusnya dibaca lebih dari sekadar vonis pidana. Ia adalah teguran keras terhadap praktik kotor yang selama ini dibiarkan tumbuh di jantung pengelolaan uang negara. Ketika manipulasi lelang diperlakukan sebagai “kesalahan teknis”, […]

Ulama menegaskan batas ikhtiar manusia dalam takdir Allah dengan rujukan Al-Qur’an dan literatur klasik Islam. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pandangan bahwa manusia sepenuhnya menentukan nasibnya kembali dikritisi para ulama. Di tengah budaya kerja keras dan kompetisi tanpa henti, mereka menegaskan bahwa ikhtiar manusia memiliki batas yang tidak bisa melampaui takdir Allah Swt. Penegasan ini dinilai penting […]

Nilai TKA rendah mencerminkan learning loss dan kesenjangan struktural pendidikan yang belum tertangani secara sistemik. Ujian sebagai Alarm, Bukan Vonis albadarpost.com, PERSPEKTIF – Rendahnya nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) kembali memantik perdebatan publik. Namun, persoalan ini tidak sesederhana angka rapor nasional. Nilai ujian yang rendah bukan vonis atas kemampuan siswa, melainkan alarm atas masalah struktural […]

albadarpost.com, OPINI – Sekolah dengan keterbatasan anggaran tetap dapat menjaga mutu pendidikan jika menerapkan manajemen sekolah yang efektif dan terukur. Di tengah tekanan biaya operasional, tuntutan kualitas pembelajaran, serta ekspektasi publik, pengelolaan sekolah tidak lagi bisa bertumpu pada dana semata, melainkan pada ketepatan strategi dan disiplin tata kelola. Fakta ini terlihat dari praktik sejumlah sekolah […]

Sorotan MUI atas KUHP baru membuka debat batas negara mengatur nikah siri dan poligami serta dampaknya bagi warga. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kembali membuka ruang perdebatan lama: sejauh mana negara berwenang masuk ke wilayah privat warga yang bersinggungan dengan keyakinan agama. Sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap pasal-pasal yang […]

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru diuji: solusi kelebihan lapas atau sekadar memindahkan beban ke daerah. albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026 menandai perubahan arah pemidanaan di Indonesia. Negara mulai membuka ruang lebih luas bagi pidana nonpemenjaraan, salah satunya melalui pidana kerja sosial. Kebijakan ini bukan sekadar teknis hukum, […]