Editorial

albadarpost.com, EDITORIAL — Kasus bullying siswa ke guru di Purwakarta bukan sekadar video viral yang lewat di timeline. Ini lebih dari itu. Ini cermin. Dan yang terlihat di dalamnya tidak nyaman. Fenomena siswa lawan guru, krisis etika di sekolah, hingga sorotan pada lingkungan pendidikan seperti SMAN 1 Purwakarta—semuanya seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk satu […]

albadarpost.com, EDITORIAL – SK Komdigi 127 2026 kembali membuka perdebatan serius tentang arah regulasi digital, kebebasan berekspresi, dan posisi negara dalam mengontrol ruang publik. Pemerintah menyebut aturan ini sebagai langkah strategis melawan disinformasi. Namun, sejumlah kalangan melihatnya sebagai sinyal kemunduran dalam praktik demokrasi digital. Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada desain kebijakan yang berpotensi melampaui […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Pemerintah semakin sering menggaungkan efisiensi fiskal. Hampir setiap pidato kebijakan anggaran membawa pesan yang sama: belanja negara harus lebih hemat, lebih tepat sasaran, dan lebih disiplin. Namun di balik narasi tersebut, satu persoalan lama masih terus muncul dalam laporan audit dan perkara hukum: kebocoran anggaran. Istilah itu mungkin terdengar teknokratis. Padahal maknanya […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Di banyak kantor pemerintahan—dan juga di berbagai organisasi—cerita tentang korupsi sering kali dimulai dari bawah. Seorang staf bermain anggaran. Pejabat teknis memanipulasi laporan. Proyek disulap menjadi ladang keuntungan pribadi.Namun dalam banyak kasus, cerita itu tidak berhenti pada pelaku utama. Ia merambat naik, perlahan, menuju meja pimpinan. Pertanyaannya sederhana: jika atasan sudah menerima […]

albadarpost.com, EDITORIAL. Redaksi albadarpost.com telah menyampaikan permohonan wawancara tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya terkait pelaksanaan kegiatan swakelola Tahun Anggaran 2024–2025. Surat tersebut memuat sejumlah pertanyaan mendasar mengenai perencanaan kegiatan, realisasi anggaran, mekanisme pengendalian internal, hingga aspek transparansi dokumen. Tenggat waktu telah kami sampaikan secara resmi dan wajar. Namun hingga […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pidana PBJ menjadi perhatian serius dalam tata kelola pengadaan pemerintah. Istilah pidana PBJ merujuk pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa yang berpotensi merugikan keuangan negara. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta diperkuat melalui Peraturan […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Kominfo Kabupaten Tasikmalaya belum mandiri menjadi persoalan mendasar dalam agenda transformasi digital daerah. Frasa Kominfo belum mandiri bahkan menggambarkan realitas yang lebih konkret dibanding slogan digitalisasi yang kerap digaungkan. Ketika urusan komunikasi dan informatika masih berstatus bidang di bawah dinas lain, maka arah kebijakan digital sulit berdiri tegak. Akibatnya, digitalisasi berisiko berubah […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Website desa Tasikmalaya tidak aktif menjadi ironi di tengah gencarnya agenda transformasi digital. Frasa website desa Tasikmalaya tidak aktif bahkan lebih sering mencerminkan realitas dibanding jargon pelayanan berbasis elektronik. Situs resmi tersedia, domain aktif, tetapi konten minim. Bahkan, beberapa laman hanya menampilkan halaman kosong atau berita lama yang tak pernah diperbarui. Padahal, […]

albadarpost.com, EDITORIAL – Deklarasi SWAKKA di Tasikmalaya menandai babak baru bagi media online di Priangan Timur. Forum ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa media lokal tidak bisa lagi berjalan sendiri di tengah kompetisi digital yang makin keras. Peristiwa ini penting karena menyentuh kepentingan publik secara langsung. Ketika media lokal kuat dan kolaboratif, masyarakat memperoleh informasi […]

albadarpost.com, PERSPEKTIF – Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu titik paling menentukan dalam penyelenggaraan negara. Melalui mekanisme inilah anggaran publik dialihkan menjadi infrastruktur, layanan sosial, dan program strategis yang menyentuh kehidupan masyarakat. Karena itu, pengadaan tidak boleh dipahami semata sebagai urusan teknis, melainkan sebagai amanah kekuasaan yang mengandung tanggung jawab hukum dan moral. […]