Survei elektabilitas capres menempatkan Prabowo di puncak, sementara Dedi Mulyadi naik signifikan di posisi kedua.

albadarpost.com, LENSA – Pemetaan politik menjelang Pemilu 2029 bergeser setelah hasil survei elektabilitas capres terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan lonjakan dukungan bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam simulasi yang menguji 25 tokoh nasional, Prabowo Subianto masih menguasai posisi puncak. Namun kenaikan signifikan Dedi Mulyadi ke peringkat kedua memunculkan dinamika baru, terutama di wilayah pemilih Jawa Barat dan Banten.

Hasil survei elektabilitas capres yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan perubahan penting dalam peta dukungan publik. Prabowo Subianto tetap berada di posisi pertama, tetapi temuan terpenting justru muncul di urutan kedua: Dedi Mulyadi melampaui sejumlah nama arus utama dan menempatkan diri sebagai penantang terkuat dalam simulasi tanpa ambang batas pencalonan.

Dalam rilis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu, 8 November 2025, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan survei dilakukan pada 20–27 Oktober dengan 1.200 responden mewakili 38 provinsi. Temuan utama menunjukkan Prabowo mengantongi 46,7 persen dukungan. Dedi Mulyadi mengikuti dengan 18,4 persen—angka yang dinilai mengejutkan mengingat ia belum pernah tampil sebagai kandidat nasional dalam pemilu sebelumnya.

Survei Elektabilitas Capres Geser Peta Dukungan Publik

Burhanuddin menjelaskan, simulasi ini dilakukan untuk membaca peta kontestasi setelah Mahkamah Konstitusi menghapus presidential threshold. Dengan aturan baru ini, partai tidak lagi terikat syarat 20 persen kursi DPR untuk mengajukan calon presiden. Artinya, setiap partai memiliki kesempatan mengusung figur masing-masing.

Baca juga: Apa Yang Membuat Dedi Naik?

Dalam konteks itu, 25 nama diuji. Hasilnya menempatkan Dedi Mulyadi di posisi yang belum pernah dicapainya secara nasional. Di bawahnya terdapat Anies Baswedan dengan 9 persen, Gibran Rakabuming Raka dengan 4,8 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3,9 persen, dan Ganjar Pranowo 3,7 persen. Burhanuddin mencatat bahwa “Dedi Mulyadi cukup menonjol dan menempati posisi kedua, melewati nama-nama yang selama ini dianggap kandidat utama.”

Daftar tokoh lain yang masuk ke simulasi termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (1,5 persen), Sherly Tjoanda Laos (1,1 persen), Khofifah Indar Parawansa (0,5 persen), Erick Thohir (0,4 persen), Kaesang Pangarep (0,4 persen), hingga Puan Maharani (0,1 persen). Burhanuddin menilai kemunculan Purbaya—meski kecil—menandakan meningkatnya eksposur publik terhadap pejabat baru di jajaran ekonomi pemerintahan.

Secara metodologis, survei menggunakan multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Seluruh responden diwawancarai tatap muka oleh pewawancara terlatih. Quality control dilakukan pada 20 persen sampel.

Basis Dukungan Dedi Mulyadi Kuat di Jawa Barat

Pendalaman data menunjukkan lompatan elektabilitas Dedi Mulyadi tidak muncul secara acak. Ia memperoleh dukungan terbesar dari provinsi Jawa Barat, wilayah dengan jumlah pemilih terbesar secara nasional. Dukungan di provinsi ini mencapai 43,5 persen, melampaui Prabowo yang meraih 31,4 persen. Posisi ini menandai pergeseran penting dalam konfigurasi politik Jawa Barat, yang sebelumnya lebih didominasi partai-partai besar dalam pemilu 2019 dan 2024.

Dukungan tinggi juga terlihat di Banten (38,4 persen) dan DKI Jakarta (19,7 persen). Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menunjukkan basis dukungan paling kuat di Jawa Tengah dan Bali. Temuan ini mengindikasikan bahwa figur-figur yang memiliki rekam jejak kepemimpinan daerah tetap menjadi magnet elektoral pada basis pemilih tertentu.

Namun data sekaligus memperlihatkan tantangan besar bagi para kandidat. Meskipun Prabowo unggul secara nasional, dominasi tersebut tidak merata di seluruh wilayah. Sebaliknya, lonjakan elektabilitas Dedi Mulyadi membuka pertanyaan baru: apakah ia akan diusung partai politik, mengingat tidak ada lagi hambatan ambang batas pencalonan?

Dalam konteks kebijakan publik, perubahan peta elektoral ini akan berpengaruh pada dinamika politik di daerah. Dukungan tinggi terhadap seorang gubernur atau tokoh lokal sering kali berkaitan dengan penilaian publik terhadap pelayanan dasar, tata kelola, dan kebijakan sektor pendidikan, kesehatan, serta penanganan kemiskinan. Survei ini menunjukkan bahwa pemilih semakin responsif terhadap figur yang dianggap bekerja nyata di daerah.

Baca juga: Gugatan OpenAI Meningkat, Peluncuran AI Dipertanyakan Usai Kasus Bunuh Diri

Untuk Albadarpost, perubahan ini perlu dipantau lebih jauh, terutama terkait bagaimana kebijakan di tingkat daerah dapat mempengaruhi preferensi pemilih di tingkat nasional. Dedi Mulyadi, yang sebelumnya dikenal dengan program tata kelola pelayanan publik di Jawa Barat, tampaknya berhasil memanfaatkan basis sosial tersebut untuk mengonversi dukungan ke level nasional.

Survei elektabilitas capres menunjukkan dinamika baru. Prabowo masih unggul, tetapi lonjakan dukungan terhadap Dedi Mulyadi mengubah peta politik nasional. (Red)