Sekolah ambruk di Tasikmalaya paksa siswa belajar di luar kelas. Minim anggaran jadi alasan pemerintah daerah.
Bangunan Sekolah Ambruk, Siswa Belajar di Alam Terbuka
albadarpost.com, LENSA – Kondisi memprihatinkan tengah dialami oleh Sekolah Dasar Negeri (SDN) Curugtelu di Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dua tahun terakhir, para siswanya terpaksa menimba ilmu di luar kelas setelah bangunan utama sekolah ambruk dan belum juga diperbaiki.
Peristiwa sekolah ambruk di Tasikmalaya ini memicu keprihatinan publik setelah video yang menampilkan kegiatan belajar para siswa di halaman terbuka menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi singkat yang diunggah di TikTok itu, tampak sejumlah anak duduk lesehan di atas tanah beralaskan tikar, dengan sisa reruntuhan bangunan di belakang mereka.
Video itu disertai permohonan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar membantu menyediakan fasilitas belajar yang layak.
“Assalamualaikum Pak Dedi, abdi hoyong sakola anu layak. Abdi tos dua tahun diajar di luar. Mugia aya perhatosanna. Bapak cobi tingal,” ujar seorang siswi berkerudung dalam bahasa Sunda, disambut lirih teman-temannya yang tampak memelas.
Kondisi bangunan SDN Curugtelu yang rusak parah terlihat jelas dalam video itu. Atapnya ambruk, dinding penuh lumut, kaca jendela pecah, dan lantai kelas tergenang air setiap kali hujan turun. Potret tersebut menjadi simbol ironis dari ketimpangan pembangunan pendidikan di daerah-daerah pelosok.
Minim Anggaran, Revitalisasi Baru Diusulkan untuk 2026
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengakui sudah mengetahui kondisi rusak berat bangunan tersebut. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Solihin, mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal perbaikan ke pemerintah pusat.
“Kami sudah mengusulkan revitalisasi untuk SDN Curugtelu pada tahun 2026. Mudah-mudahan bantuan dari pusat bisa lebih besar karena masih banyak sekolah lain yang juga perlu direhabilitasi,” ujar Ahmad, Selasa (14/10/2025).
Ahmad menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Banyak sekolah di wilayah selatan Tasikmalaya yang mengalami nasib serupa, namun belum mendapat alokasi dana perbaikan. Ia menyebutkan bahwa prioritas anggaran pendidikan daerah lebih banyak terserap untuk program operasional rutin dan gaji guru honorer.
Sementara itu, sejumlah warga menilai pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap penderitaan anak-anak di pelosok. Mereka menyoroti ketimpangan alokasi anggaran, di mana dana untuk bantuan sosial dan pokok pikiran (pokir) DPRD tetap besar, sementara fasilitas dasar pendidikan justru diabaikan.
“Kalau ada anggaran untuk kegiatan seremonial dan bansos, mestinya ada juga untuk memperbaiki sekolah anak-anak kami,” ujar Dede, warga Bojongsari, dengan nada kecewa.
DPRD Akui Banyak Sekolah Rusak, Tapi Anggaran Terbatas
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepulloh, tidak menampik kondisi memprihatinkan tersebut. Ia mengakui ruang kelas SDN Curugtelu memang belum pernah diperbaiki sejak ambruk dua tahun lalu.
Menurutnya, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 tidak mencakup proyek infrastruktur fisik karena keterbatasan dana. “Kondisi keuangan daerah sangat minim. Dana transfer dari pusat ke daerah juga berkurang cukup signifikan. Akibatnya, beberapa program pembangunan terpaksa ditunda,” kata Asep.
Meski begitu, ia menegaskan DPRD tetap berkomitmen mendorong agar perbaikan sekolah rusak berat menjadi prioritas. “Kita akan lakukan pemetaan ulang terhadap sekolah-sekolah yang kondisinya sudah membahayakan. Anak-anak harus belajar di tempat yang aman,” ujarnya.
Asep menambahkan, banyak ruang kelas di Tasikmalaya kini tidak layak pakai. Ia menyebut bahwa sekitar 30 persen dari total sekolah dasar di wilayah tersebut membutuhkan rehabilitasi sedang hingga berat. “Kita akan mendorong agar Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi bersama,” tambahnya.
Ketimpangan Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Fenomena sekolah ambruk di Tasikmalaya ini menjadi cermin ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat. Di satu sisi, belanja daerah untuk kegiatan non-esensial seperti bantuan sosial dan perjalanan dinas tetap tinggi. Di sisi lain, sektor pendidikan dasar yang menyangkut masa depan generasi muda justru terpinggirkan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Siliwangi, Dr. M. Rizal Hariri, menilai kasus ini menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran berbasis kebutuhan publik. “Pemerintah daerah seharusnya mengedepankan asas prioritas dan keberlanjutan. Sekolah ambruk bukan sekadar masalah infrastruktur, tapi juga mencerminkan kegagalan negara hadir dalam layanan dasar,” katanya.
Rizal juga menyoroti perlunya intervensi langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menanggulangi krisis infrastruktur pendidikan di wilayah selatan. “Daerah seperti Tasikmalaya selatan kerap tertinggal karena keterbatasan akses. Pemerintah provinsi bisa menyalurkan dana bantuan khusus agar ketimpangan ini segera teratasi,” ujarnya.
Pendidikan Layak adalah Hak Anak
Kondisi SDN Curugtelu menggugah empati banyak pihak. Sejumlah aktivis pendidikan dan organisasi sosial menyerukan agar pemerintah daerah bertindak cepat. Mereka mengingatkan bahwa hak atas pendidikan layak sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Negara tidak boleh abai terhadap hak anak untuk belajar di tempat yang aman dan nyaman,” ujar aktivis pendidikan, Nurul Hikmah. Ia menegaskan, pembiaran terhadap sekolah rusak bisa berdampak psikologis bagi siswa dan menurunkan kualitas pembelajaran.
Penutup: Panggilan untuk Aksi Nyata
Tragedi sekolah ambruk di Tasikmalaya bukan sekadar kisah sedih dari pelosok Jawa Barat, melainkan panggilan bagi semua pemangku kepentingan untuk berbenah. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah dituntut menunjukkan empati nyata, bukan sekadar janji atau rencana panjang.
Anak-anak SDN Curugtelu telah dua tahun belajar di bawah langit terbuka. Mereka pantas mendapatkan lebih dari sekadar simpati: mereka berhak atas ruang belajar yang aman dan bermartabat.
Kesimpulan
Sekolah ambruk di Tasikmalaya jadi peringatan agar pendidikan dasar kembali diprioritaskan dalam kebijakan anggaran daerah. (AlbadarPost/DAS)
