4,86 Juta Data Siswa Dikoreksi, Sasaran MBG Dipertajam

albadarpost.com, BERITA NASIONAL – Data MBG atau data penerima Program Makan Bergizi Gratis tengah dibenahi pemerintah untuk memastikan penyaluran makanan bergizi semakin tepat sasaran. Dalam hasil validasi terbaru, pemerintah menemukan koreksi terhadap 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru serta tenaga kependidikan yang sebelumnya tercatat ganda. Bersamaan dengan itu, pemerintah menajamkan prioritas penerima, termasuk 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat MBG.

Angka tersebut bukan sekadar persoalan administrasi.

Di balik proses validasi, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah manfaat program sudah sampai kepada kelompok yang memang paling membutuhkan?

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut evaluasi MBG dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan anggaran negara memberikan manfaat maksimal. Prinsip yang ditegaskan pemerintah adalah yang sudah tepat dilanjutkan, yang belum tepat dikoreksi, sedangkan masyarakat yang lebih membutuhkan diprioritaskan.

Jutaan Entri Data Diperiksa Kembali

Pemerintah tidak menyebut temuan tersebut sebagai bukti bahwa jutaan orang menerima MBG dua kali.

Yang dikoreksi adalah data yang sebelumnya terhitung ganda atau double counting dalam proses validasi penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan, sinkronisasi dilakukan lintas kementerian dan lembaga agar satu identitas tidak muncul berulang dalam sistem penerima. Salah satu contoh yang diberikan adalah peserta didik yang tercatat sebagai siswa sekaligus masuk dalam data pendidikan atau pesantren melalui instansi berbeda.

Data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi menunjukkan pengurangan 4.864.467 peserta didik akibat eliminasi data ganda. Selain itu, terdapat 845.660 data guru dan tenaga kependidikan yang juga dibersihkan dari pencatatan ganda.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar “berapa data yang hilang”, melainkan bagaimana pemerintah membangun satu basis data penerima yang lebih akurat.

Hal ini penting karena program MBG memiliki cakupan sangat besar. Kesalahan pencatatan dapat memengaruhi perhitungan kebutuhan, distribusi, hingga penentuan wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih besar.

11,15 Juta Kelompok Rentan Jadi Prioritas

Di sisi lain, hasil evaluasi pemerintah juga mengubah fokus pada kelompok yang dinilai membutuhkan perhatian lebih besar.

Kemenko Pangan mencatat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita masih belum menerima manfaat MBG.

Kelompok tersebut kemudian menjadi prioritas karena berkaitan dengan upaya mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Kebijakan ini memperlihatkan bahwa data penerima MBG tidak hanya berfungsi sebagai daftar administratif.

Data menjadi dasar untuk menentukan siapa yang perlu didahulukan.

Karena itu, semakin akurat basis data, semakin besar peluang pemerintah mengarahkan program kepada kelompok yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Di sinilah pembenahan data memiliki arti lebih luas. Pemerintah tidak sekadar merapikan angka, tetapi juga mencoba menajamkan sasaran program.

740 Sekolah Tidak Lagi Jadi Prioritas

Penajaman sasaran juga menyentuh satuan pendidikan.

Pemerintah merekomendasikan 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kelompok ekonomi mampu untuk tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.

Kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai rekomendasi penajaman sasaran, bukan tuduhan bahwa sekolah atau siswanya melakukan pelanggaran.

Pertimbangannya adalah tingkat kebutuhan.

Jika mayoritas peserta didik di suatu sekolah berasal dari keluarga yang relatif mampu, pemerintah menilai ruang tersebut dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih besar.

Dengan pendekatan tersebut, ukuran keberhasilan MBG tidak semata-mata dilihat dari jumlah penerima.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah penerima tersebut sesuai dengan sasaran program.

352 SPPG Dipercepat di Wilayah 3T

Pembenahan sasaran tidak berarti pemerintah menghentikan perluasan layanan.

Justru, pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

SPPG tersebut tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tinggi, termasuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Pemerintah juga menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku dan insentif sewa SPPG untuk mendukung pelayanan di daerah terpencil.

Langkah tersebut menunjukkan dua pekerjaan berjalan bersamaan.

Pertama, pemerintah membersihkan dan memvalidasi data MBG.

Kedua, pemerintah memperluas layanan ke wilayah yang membutuhkan akses lebih besar.

Dengan begitu, arah kebijakan bukan sekadar memperbanyak penerima, melainkan memperbaiki ketepatan sasaran sekaligus memperluas jangkauan kepada kelompok yang belum terlayani.

Ujian Berikutnya: Apakah Data yang Sudah Dibersihkan Benar-Benar Dipakai?

Validasi data merupakan langkah awal.

Pekerjaan yang tidak kalah penting adalah memastikan hasil validasi tersebut masuk ke dalam proses penyaluran MBG.

Pemerintah perlu menjaga agar pembaruan data berlangsung secara berkala. Sebab, penerima manfaat dapat berubah seiring perpindahan sekolah, perubahan status keluarga, maupun kondisi sosial ekonomi.

Selain itu, sinkronisasi lintas kementerian perlu berjalan konsisten.

BGN sebelumnya menjelaskan bahwa pemadanan data melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga agar identitas penerima tidak muncul berulang dalam sistem.

Masyarakat pada akhirnya tidak hanya membutuhkan angka penerima yang besar.

Masyarakat membutuhkan bukti bahwa program tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang menjadi sasaran.

Karena itu, pembenahan data MBG seharusnya tidak berhenti pada laporan berapa juta data yang dikoreksi. Ukuran keberhasilannya justru terlihat dari perubahan di lapangan: apakah kelompok rentan semakin terjangkau, apakah daerah 3T memperoleh layanan, dan apakah anggaran benar-benar mengikuti tingkat kebutuhan.

Sebab, dalam program sebesar MBG, angka penerima bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka ada piring yang harus sampai kepada orang yang tepat. Dan ketika anggaran negara dipertaruhkan, yang paling penting bukan sekadar berapa banyak yang dilayani, tetapi siapa yang benar-benar tidak boleh terlewat. (Red)