Donald Trump Pertimbangkan Penundaan Larangan TikTok di Amerika Serikat

Presiden terpilih Donald Trump memberi sinyal penundaan larangan TikTok di AS, membuka peluang baru bagi ByteDance.

albadarpost.com, LENSA -Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, memberi sinyal kuat bahwa pemerintahannya kemungkinan akan menunda larangan TikTok yang dijadwalkan berlaku pada 19 Januari 2025. Isyarat ini muncul hanya beberapa hari sebelum pelantikannya, memberi harapan bagi jutaan pengguna TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, untuk tetap beroperasi di pasar digital terbesar dunia itu.

Trump Buka Peluang Penundaan Larangan TikTok

Keputusan mengenai nasib aplikasi berbasis video pendek itu semula ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Undang-undang yang disahkan pada April 2024 mewajibkan ByteDance untuk menjual operasional TikTok di Amerika Serikat kepada perusahaan lokal. Bila tidak, aplikasi tersebut akan diblokir mulai 19 Januari 2025.

Namun kini, arah kebijakan itu tampaknya bisa berubah. Dalam pernyataannya kepada CNN, Trump mengatakan akan mempertimbangkan penundaan larangan TikTok selama 90 hari.
“Saya rasa itu adalah opsi yang patut dipertimbangkan. Perpanjangan 90 hari kemungkinan besar akan dilakukan karena itu langkah yang tepat,” ujar Trump, dikutip dari CNN, Minggu (19/1/2025).

Pernyataan itu segera memunculkan reaksi beragam di Washington. Di satu sisi, keputusan tersebut dianggap memberi ruang dialog bagi ByteDance untuk menegosiasikan kepemilikan TikTok di AS. Di sisi lain, sebagian anggota parlemen menilai penundaan itu bisa memperpanjang ancaman keamanan nasional yang sudah lama dikemukakan.

Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa keputusan akhir mengenai TikTok akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan baru Donald Trump, yang resmi dilantik pada Senin, 20 Januari 2025. Dengan demikian, kemungkinan besar larangan tidak akan diberlakukan tepat waktu, setidaknya hingga pemerintahan baru memutuskan langkah selanjutnya.

Latar Belakang Sengketa TikTok di Amerika

Ketegangan antara Amerika Serikat dan ByteDance sudah berlangsung lama. Sejak masa pemerintahan Presiden Joe Biden, isu mengenai keamanan data dan potensi propaganda Tiongkok melalui TikTok menjadi perhatian serius.

Menurut laporan Kompas.com pada Jumat (17/1/2025), Washington menuding aplikasi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah China untuk mengakses data pribadi pengguna Amerika dan menyebarkan informasi yang berpotensi mengancam keamanan nasional.

Undang-undang yang diteken Biden pada April 2024 memberikan batas waktu bagi ByteDance hingga Januari 2025 untuk menjual aset TikTok kepada perusahaan AS. Jika gagal, larangan operasional akan diberlakukan secara otomatis.

Namun ByteDance menolak keras kebijakan itu. Dalam pernyataannya, perusahaan asal Beijing tersebut menilai bahwa larangan TikTok melanggar kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.

“Pemblokiran TikTok bukan hanya soal bisnis, tapi menyangkut hak berekspresi jutaan warga AS,” tulis ByteDance dalam pernyataan resminya.

Kendati demikian, sejumlah hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat cenderung mendukung keputusan untuk menegakkan larangan TikTok, dengan alasan potensi ancaman terhadap keamanan nasional tidak bisa diabaikan.

Harapan Baru bagi ByteDance dan Pengguna TikTok

Kabar mengenai kemungkinan penundaan larangan TikTok disambut dengan lega oleh banyak pengguna di Amerika Serikat. Aplikasi itu saat ini memiliki lebih dari 150 juta pengguna aktif bulanan di negara tersebut, dan menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak kreator digital.

“Kalau TikTok diblokir, banyak bisnis kecil kehilangan akses ke pelanggan,” ujar influencer asal California, Megan Lopez, kepada The Verge. “Kabar penundaan ini seperti napas baru bagi kami.”

Di sisi lain, ByteDance tampak berupaya menjaga stabilitas internalnya. Menurut laporan RIA Novosti, perusahaan itu meyakinkan karyawan TikTok di Amerika Serikat bahwa pekerjaan, gaji, dan tunjangan mereka tetap aman meskipun menghadapi ancaman larangan.

Bahkan, menurut sumber internal, ByteDance lebih memilih menutup operasional TikTok di AS sepenuhnya daripada menjualnya ke pihak lain. “Kami berkomitmen mempertahankan integritas TikTok,” ujar salah satu eksekutif ByteDance yang enggan disebut namanya.

Trump dan Dinamika Kebijakan Digital AS

Langkah Trump untuk meninjau kembali kebijakan pelarangan TikTok dianggap menarik, mengingat sebelumnya ia juga sempat melontarkan sikap keras terhadap aplikasi asal China itu saat masih menjabat pada periode 2016–2020.

Kini, dengan kembali terpilih sebagai presiden, Trump tampaknya mengambil pendekatan berbeda. Ia menilai bahwa masalah TikTok perlu diselesaikan melalui jalur diplomasi dan pertimbangan ekonomi yang matang.

Menurut dokumen yang diperoleh RIA Novosti, Trump bahkan meminta Mahkamah Agung menunda pelaksanaan larangan TikTok hingga ia resmi menjabat. Tujuannya agar pemerintahan baru dapat mempelajari ulang dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari kebijakan tersebut.

Beberapa analis melihat sikap ini sebagai sinyal bahwa Trump ingin menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan pertumbuhan ekonomi digital Amerika. “Trump tampaknya sadar bahwa melarang TikTok bisa menimbulkan reaksi negatif dari jutaan pengguna dan pelaku usaha kreatif,” ujar analis politik Brookings Institution, James Carter.

Implikasi Ekonomi dan Politik dari Penundaan Larangan TikTok

Apabila penundaan larangan TikTok benar-benar dilakukan, dampaknya akan terasa luas. Di sektor ekonomi digital, kebijakan ini dapat menenangkan para investor dan kreator konten yang bergantung pada platform tersebut.

Sementara itu, dari sisi politik, keputusan Trump bisa memperbaiki hubungan diplomatik dengan Beijing yang sempat memanas akibat kebijakan proteksionisme digital. Namun, sebagian pihak di Kongres menilai langkah tersebut bisa dianggap “terlalu lunak” terhadap China.

“Penundaan bukan berarti solusi. Pemerintah tetap harus memastikan keamanan data warga Amerika,” ujar Senator Lindsey Graham dalam konferensi pers di Washington.

Kesimpulan: Menanti Langkah Trump Selanjutnya

Keputusan akhir tentang penundaan larangan TikTok diperkirakan akan diumumkan segera setelah pelantikan Trump pada 20 Januari 2025. Apakah kebijakan lama akan dipertahankan atau ditunda, semuanya kini bergantung pada strategi pemerintahan baru menghadapi tantangan di dunia digital.

Satu hal yang pasti, TikTok bukan sekadar aplikasi hiburan. Ia telah menjadi ruang ekspresi dan ekonomi bagi jutaan warga AS — dan masa depannya kini menunggu keputusan satu orang: Donald Trump.

Kesimpulan

Donald Trump buka peluang penundaan larangan TikTok. Nasib aplikasi asal China itu kini bergantung pada keputusan pemerintahannya. (AlbadarPost/DAS)