Wali Kota Banjar Raih Penghargaan, Komitmen Lingkungan Disorot

AlbadarPost.com, BERITA DAERAH — Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, kembali mendapat apresiasi. Kali ini, penghargaan yang diterimanya menyoroti komitmen terhadap lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Tokoh Inspirasi Peduli Lingkungan Hidup dan Kemajuan Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Produksi LASQI Provinsi Jawa Barat (BPLJB), Kamis malam, 20 Agustus 2026.

Namun, penghargaan itu bukan sekadar soal seremoni. Di balik pemberian apresiasi tersebut, terdapat sorotan terhadap perhatian Pemerintah Kota Banjar pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari lingkungan, pendidikan, seni dan budaya, pariwisata hingga UMKM.

Penghargaan diberikan dalam malam apresiasi tokoh Jawa Barat

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam kegiatan Malam Silaturahmi dan Inaugurasi di Rooftop Garden Grand Cokro Premiere Cihampelas, Bandung.

Ketua LASQI Provinsi Jawa Barat, Ir. Hj. Metty Triantika, M.T., menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada Sudarsono.

Kegiatan itu sekaligus menjadi rangkaian pemberian anugerah dan penghargaan kepada sejumlah tokoh dari berbagai bidang di Jawa Barat.

Selain tokoh yang bergerak dalam isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, acara tersebut juga memberikan apresiasi kepada tokoh industri seni dan budaya, perfilman, pelaku UMKM, serta sektor pariwisata.

Dengan demikian, penghargaan yang diterima Wali Kota Banjar berada dalam konteks apresiasi terhadap kontribusi tokoh daerah pada berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan.

Bukan berarti penghargaan menjadi ukuran tunggal keberhasilan

Dalam keterangan yang disampaikan, Sudarsono mendapat penghargaan atas dedikasi, pengabdian, perhatian, serta kepeduliannya terhadap sejumlah sektor di Kota Banjar.

Bidang tersebut mencakup pendidikan, pembinaan dan pengembangan industri seni serta budaya, pariwisata, perfilman, hingga pemberdayaan pelaku UMKM.

Namun, penghargaan semacam ini perlu ditempatkan secara proporsional.

Artinya, penghargaan merupakan bentuk apresiasi dari pihak yang memberikan penghargaan, bukan ukuran tunggal untuk menyimpulkan seluruh keberhasilan pembangunan Kota Banjar.

Ukuran keberhasilan pemerintah tentu membutuhkan indikator yang lebih luas, termasuk capaian program, kualitas pelayanan publik, dampak kebijakan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, penghargaan tersebut lebih tepat dibaca sebagai bentuk pengakuan atas perhatian dan komitmen yang dinilai oleh penyelenggara kegiatan.

Sudarsono: penghargaan bukan tujuan utama

Sudarsono menyampaikan bahwa penghargaan yang diterimanya bukanlah tujuan utama dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut dia, apresiasi tersebut justru menjadi pengingat untuk terus menjaga komitmen terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat Kota Banjar.

“Penghargaan ini bukan sebuah tujuan utama, namun menjadi pembuktian komitmen kita dalam perlindungan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat Kota Banjar,” ujar Sudarsono.

Pernyataan tersebut menempatkan penghargaan dalam konteks yang lebih luas. Bagi pemerintah daerah, apresiasi tidak semestinya berhenti pada panggung penghargaan, tetapi perlu berlanjut dalam kebijakan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Apalagi, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran dalam menjalankan berbagai program.

Dalam kondisi tersebut, Sudarsono menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banjar akan tetap berupaya memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan optimal.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi nyata, sehingga penghargaan ini dapat diraih,” katanya.

Tantangannya justru setelah penghargaan diterima

Bagi masyarakat, pertanyaan berikutnya bukan hanya siapa yang menerima penghargaan atau apa kategorinya.

Yang lebih penting adalah apa dampaknya setelah penghargaan tersebut diterima.

Komitmen terhadap lingkungan, misalnya, pada akhirnya perlu terlihat dalam kebijakan yang menjaga kualitas lingkungan dan melibatkan masyarakat. Begitu pula pemberdayaan masyarakat dan UMKM membutuhkan program yang berkelanjutan, akses yang lebih baik, serta ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.

Hal serupa berlaku pada sektor pendidikan, seni budaya dan pariwisata.

Penghargaan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen. Namun, masyarakat tetap membutuhkan hasil yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kata lain, panggung penghargaan hanya menjadi satu bagian dari perjalanan. Pekerjaan yang lebih besar justru berlangsung setelah acara selesai.

Penghargaan boleh menjadi kebanggaan. Namun, bagi masyarakat Kota Banjar, penghargaan baru benar-benar berarti ketika kepedulian terhadap lingkungan dan pemberdayaan berubah menjadi manfaat nyata—bukan berhenti sebagai piala di atas meja. (GZ)