Pemkab Tasikmalaya memperkuat Satgas Pendapatan Daerah guna menaikkan kemandirian fiskal yang masih rendah.
albadarpost.com, BERITA DAERAH – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperkuat kinerja Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai langkah strategis menghadapi rendahnya tingkat kemandirian fiskal. Penguatan ini ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di Aula Wiradadaha Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (23/12/2025).
Langkah tersebut dinilai penting karena kapasitas fiskal daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi isu mendesak bagi keberlanjutan keuangan daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi forum konsolidasi antarperangkat daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menyatukan langkah dalam menggali potensi pendapatan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kemandirian Fiskal Masih Rendah
Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, menyampaikan bahwa kondisi kemandirian fiskal daerah pada 2025 masih menghadapi tantangan serius. Data yang dipaparkan menunjukkan ketergantungan fiskal Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi.
“Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tercatat sebesar 14,10 persen jika memasukkan Badan Layanan Umum Daerah,” kata Cecep. Angka tersebut bahkan turun menjadi 7,22 persen apabila komponen BLUD tidak diperhitungkan.
Rendahnya rasio tersebut mencerminkan terbatasnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan APBD. Kondisi ini membuat ruang gerak pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan menjadi relatif sempit.
Baca juga: Gelombang Pejabat Mundur Terjadi di Cianjur
Menurut Cecep, situasi tersebut tidak bisa disikapi secara biasa. Pemerintah daerah, kata dia, harus keluar dari pola kerja rutin dan mulai membangun pendekatan yang lebih inovatif dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Satgas Pendapatan Daerah Jadi Penggerak
Dalam konteks itu, peran Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah dinilai krusial. Satgas ini diposisikan sebagai penggerak utama dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah secara terukur dan berkelanjutan.
“Satuan tugas optimalisasi pendapatan daerah harus bekerja secara terpadu, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil,” ujar Cecep.
Ia menekankan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya soal mengejar target angka, tetapi juga memastikan tata kelola yang akuntabel dan sesuai regulasi. Pendekatan ini diperlukan agar peningkatan pendapatan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Bupati juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif memetakan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal. Mulai dari retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga kinerja BUMD yang dinilai masih memiliki ruang perbaikan.
Sinergi Perangkat Daerah dan BUMD
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tasikmalaya, Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pimpinan BUMD, serta anggota Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Baca juga: Melaka Siapkan Jembatan ke Indonesia
Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan upaya membangun sinergi yang lebih solid. Pemerintah daerah menilai bahwa optimalisasi pendapatan tidak bisa berjalan parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang konsisten antarunit kerja.
Dalam forum tersebut, dibahas pula perlunya penyelarasan data dan kebijakan antarperangkat daerah. Sinkronisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap potensi pendapatan tercatat serta dikelola secara optimal.
Konteks dan Dampak Publik
Penguatan Satgas Pendapatan Daerah diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Tasikmalaya. Dengan pendapatan daerah yang lebih kuat, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kemandirian fiskal juga menjadi indikator penting bagi daya tahan keuangan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap langkah ini menjadi fondasi awal menuju struktur APBD yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Penguatan Satgas Pendapatan Daerah menjadi kunci Pemkab Tasikmalaya keluar dari ketergantungan fiskal dan memperkuat pembiayaan pembangunan. (Red/Asep Chandra)
